Menakar Dampak Pemangkasan Subsidi Energi dan Kompensasi

Sebelumnya, Ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah mencermati pemerintah memang tengah ancang-ancang untuk menaikan harga BBM.

Hal itu diperkuat dengan subsidi energi dan kompensasi yang dipangkas hampir separuh dari alokasi tahun ini.

"Saat ini beban subsidi sudah di kisaran Rp 500 triliun. Kalau tahun depan hanya Rp 210 triliun, bisa diasumsikan pemerintah sudah mempertimbangkan menaikkan harga BBM pada tahun ini. Yang artinya lonjakan inflasi direncanakan terjadi hanya pada tahun ini," kata dia.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi fluktuasi harga minyak ke depan.

Sebab, kondisi geopolitik global masih belum menunjukkan sinyal reda hingga saat ini. Sehingga pemerintah juga harus memastikan pola konsumsi dalam negeri tidak terganggu dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia menuturkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2023 bisa dibilang masuk akal jika stabilitas harga minyak dunia terbentuk dengan range harga yang tidak terlalu tinggi. Entah karena meredanya perang Rusia-Ukraina atau karena terbentuknya keseimbangan permintaan dan penawaran baru.  

"Namun jika ternyata harga minyak dunia tetap masih tinggi dan pemerintah  harus menaikkan harga BBM, bantalan sosial ekonominya harus dipastikan mampu menahan pola konsumsi rumah tangga, agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak turun drastis yang bisa berakibat pada perlambatan pertumbuhan,” kata dia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebelumnya. Pemerintah masih menggodok rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Kenaikan ini sebagai respons atas tingginya harga minyak mentah dunia.

"(Harga Pertalite) lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian)," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dikutip dari Antara, Selasa, 16 Agustus 2022.

Pemerintah harus mengubah peraturan presiden terlebih dahulu sebelum keputusan itu resmi terbit menjadi kebijakan terbaru terkait perubahan harga bahan bakar.

Arifin Tasrif menambahkan pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat.

Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp600 triliun. Namun jika pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp502 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik di tahun 2022. Hal ini dilakukan agar harga BBM di masyarakat tak melambung tinggi.

Jokowi mengatakan APBN mengalami surplus Rp106 triliun hingga pertengahan 2022. Sehingga, pemerintah kini masih sanggup memberikan subsidi di sektor energi kepada masyarakat.

"Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik,sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," jelas Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Dia menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global saat ini. Inflasi di Indonesia berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen.

"Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen," ujarnya.

Selain itu, kata Jokowi, ekonomi nasional berhasil tumbuh positif di5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut.

"Dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun," ucap Jokowi.

Jokowi menuturkan capaian tersebut patut disyukuri. Pasalnya, fundamentalekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.

"Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati- hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju," pungkas Jokowi.