Anggaran Pemilu 2024 untuk KPU Dijatah Rp 14 Triliun dan Bawaslu Rp 5,5 Triliun di 2023

Oleh Tira Santia pada 16 Agu 2022, 18:09 WIB
Diperbarui 16 Agu 2022, 18:09 WIB
Anggaran Pemilu 2024
Perbesar
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerintah memberikan anggaran terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 14 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 2023.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memberikan anggaran terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 14 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 2023. Sementara anggaran Pemilu 2024 Bawaslu disiapkan sebesar Rp 5,5 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jika sebelumnya ada permintaan tambahan anggaran terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

"Pemilu anggaran tahun depan untuk KPU akan dianggarkan sebesar Rp 14 triliun, tahun ini ada permintaan tambahan yang kita sudah melakukan verifikasi apa-apa yang memang dibutuhkan untuk tahun 2023 mengikuti siklus pemilu dan tahapan," jelas Sri Mulyani saat konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Dari hitungan, kebutuhan anggaran Pemilu 2024 bagi KPU senilai Rp 14 triliun dan Bawaslu Rp 5,5 triliun.

Sri Mulyani belum menyebutkan anggaran Pemilu di 2024. Namun diakui akan terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya seiring pelaksanaan pemilu berlangsung

Sementara anggaran yang disiapkan di 2022 dan 2023 dikatakan merupakan dana yang diprediksi seiring proses pelaksanaan persiapan Pemilu 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga bisa menyelesaikan seluruh proyek pada tahun anggaran 2023. Sehingga tidak sampai terbelengkalai di tahun depannya dan mengganggu proses pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sesi konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Jokowi, Senin (8/8/2022).

"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang tidak selesai tahun depan atau tahun 2024. Kemudian untuk mendukung tahapan pemilu," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara menyampaikan, untuk belanja kementerian dan lembaga pada 2023 jumlahnya mencapai Rp 993 triliun. Itu lebih besar dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp 965,5 triliun.

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Fokus Belanja Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah di tahun depan akan difokuskan kepada fokus program nasional untuk SDM, kemudian belanja infrastruktur yang jadi prioritas nasional. Termasuk untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara.

"Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama. Kemudian infrastruktur, termasuk ikn dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapat prioritas dari sisi penganggarannya," bebernya.

Pemerintah pada tahun depan disebutnya akan menggunakan instrumen belanja di tingkat pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional, juga dari sisi pembiayaan.

"Seperti, akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai shock absorber," kata Sri Mulyani.

 


Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas, Politisasi Agama dan Polarisasi di Pemilu

Jokowi di Sidang Tahunan MPR dan Nota Keuangan 1
Perbesar
Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Nota Keuangan Presiden 2022. Dok Youtube.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan penuh untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikam Jokowi dalam pidato kenegaraan presiden di sidang tahunan MPR 2022. “Tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan tidak boleh ada lagi permainan politik identitas dan politisasi dalam pertarungan pemilu 2024. “Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” tegasnya.

Menurut Jokowi, sudah saatnya pesta demokrasi mengajarkan semua pihak untuk dewasa dan menjauhi polarisasi. “Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” kata dia.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan terima kasih pada tokoh masyarakat dan agama yang membantu menjaga demokrasi. “Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” kata dia.

“Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa.,” pungkas Jokowi.

 

Infografis Jadwal dan Usulan Tahapan Pemilu Serentak 2024
Perbesar
Infografis Jadwal dan Usulan Tahapan Pemilu Serentak 2024 (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya