Komitmen Jokowi Berantas Korupsi: Pembenahan Total ASABRI hingga Garuda Indonesia Dimulai

Oleh Arief Rahman Hakim pada 16 Agu 2022, 12:50 WIB
Diperbarui 16 Agu 2022, 12:50 WIB
Presiden Jokowi Pakai Baju Adat Bangka Belitung di Sidang Tahunan MPR
Perbesar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) beserta Ibu Iriana Joko Widodo (kanan) tiba di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi tampak mengenakan busana adat daerah untuk berpidato di Gedung Nusantara. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan posisinya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Termasuk juga dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Dsri sejumlah capaian, Jokowi menyoroti beberapa diantaranya kasus korupsi yang merugikan negara cukup besar. Ia menyebut itu jadi langkah konkret pemerintah melawan tindak pidana korupsi.

"Pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," ujar dia dalam sidang Tahunan MPR-RI, Selasa (16/8/2022).

Disamping itu, penyelamatan aset negara yang kabur lewat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga terus dikejar. Bahkan, kata dia, sudah menunjukkan hasil yang cukuo baik.

"Skor Indeks PersepsiKorupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022," bebernya.

Selain itu, yang jadi misi Jokowi juga terkait penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Dimana ia berjanji akan menyelesaikannya.

"RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," papar Jokowi.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Pelindungan Hukum

Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Nota Keuangan Presiden 2022. Dok Youtube.
Perbesar
Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Nota Keuangan Presiden 2022. Dok Youtube.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut ini semua meruoakan langkah pemerintah dalam memberikan perlindunhaj hukum, sosial, politik dan ekonomi. Poin-poin ini juga perlu diperkuat kedepannya.

"Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu," kata dia.

"Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politikadalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan," tukasnya.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Kekuatan Ekonomi Indonesia

Jokowi
Perbesar
Presiden Jokowi menggunakan baju adat Paksian dari Bangka Belitung saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Parlemen Jakarta. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sejumlah kekuatan Indonesia yang bisa berperan penting bagi dunia internasional. Ini menjadi modal dalam pembangunan Indonesia kedepannya.

Sedikitnya, ada 4 poin kekuatan yang disebut Jokowi. Pertama, soal kemampuan mengelola pandemo Covid-19 dengan baik. Sehingga, agenda prioritas lainnya yang berdampak kepada ekonomi mampu bergerak.

"Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti kita juga pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun Indonesia," kata dia dalam sidang Tahunan MPR-RI, Selasa (16/8/2022).

Kekuatan kedua, adanya sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, wilayah yang luas dengankeanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadikekuatan besar Indonesia. Utamanya jika kelola secara bijak dan berkelanjutan.

"Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrikandi dalam negeri, agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Kekuatan ketiga, adanya bonus demografi. Jumlah penduduk yang didominasi anak musa usia prouktif dikatakan sebagai potensi.

Kemudian, daya beli masyaratak yang terus meningkat juga akan jadi motor penggerak perekonomian. Utamanya dalam menghadapi kompetisi global.

"Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walau geopolitik sedang panas," ungkapnya.

 

 


Penanganan Krisis Global

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana bertolak menuju Beijing
Perbesar
Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana bertolak menuju Beijing, China untuk memulai rangkaian kunjungan luar negeri ke tiga negara di kawasan Asia Timur (Foto: Biro Sekretariat Presiden)

Selanjutnya, Jokowi menyebut Indonesia juga mendapat penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menyangkut respons Indonesia terhadap krisis global.

"Indonesia juga dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global," kata dia.

Di samping itu, momentum Presidensi G20 juga dibanggakan kepala negara. Indonesia menjadi tuan rumah bagi 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Tahun depan, menjadi Ketua ASEAN.

"Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerja sama internasional," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya