Rasio Utang Pemerintah per Juli 2022 Turun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp 7.163,12 triliun atau rasionya 37,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56 persen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyebut turunnya rasio utang pemerintah ini menjadi angin segar bagi Indonesia.

"Jadi utang pemerintah itu rasionya malah turun, jadi lebih bagus," kata di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2022).

Susi mengatakan penurunan utang pemerintah ini karena sudah dilakukan pembayaran. Sehingga rasionya masih jauh ke 40 persen.

"Per akhir Juli kemarin itu sangat bagus 37,91 persen sangat bagus, jauh dibawah 40 persen," kata dia.

Susi mengatakan, total Utang Indonesia masih lebih rendah dari negara lainnya. Semisal Jepang yang rasio utangnya mencapai 229 persen dan Singapura yang mencapai 119 persen dari masing-masing Produk Domestik Bruto.

"Bandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang 229 persen, Singapura 159 persen," kata dia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Dalam ringkasan laporannya, lembaga ini mengkhawatirkan utang pemerintah Indonesia yang sudah mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun.

2 dari 4 halaman

Pengelolaan Utang Terkendali

Protes Utang Negara, Mahasiswa Bakar Ban di Depan Istana — Mahasiswa gabungan se-Jabodetabek saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Dalam aksinya mereka mengecam pemerintah Jokowi atas hutang negara yang melonjak, politik dagang sapi, diskon pajak 300 persen, dan krisis penegakan HAM. (merdeka.com/Iqbal S. Nugro

Sehingga dia memastikan pengelolaan utang pemerintah masih bisa dikendalikan. "Jadi aman pokoknya," kata dia.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia di kuartal II-2022 sebesar USD 403 miliar atau setara Rp 5.919,2 triliun. Angka ini turun dari kuartal I-2022 sebesar USD 412,6 miliar penurunan ULN sektor publik dan swasta.

Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022. Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN pemerintah di triwulan laporan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Utang Pemerintah Rp 7.123,62 Triliun, Menko Luhut: Masih Aman

Jangan dulu senang, Rupiah Masih Harus Tetap Waspada — Kurs rupiah yang sejak Rabu lalu menguat drastis, tak bisa menjadi alasan buatmu untuk tetap tenang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Luhut mengklaim posisi utang pemerintah masih relatif aman hingga memasuki akhir Semester I-2022. Mengutip dokumen APBN Kita, utang pemerintah mencapai Rp 7.123,62 triliun di akhir Juni 2022.

Menko Luhut menerangkan, posisi utang pemerintah tersebut masih berkisar 41 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Tingkat utang pemerintah Indonesia jauh lebih aman dibandingkan negara-negara di dunia. Betul Rp7000 triliun, tapi kita bandingkan itu hanya 41 persen dari PDB," ujar Menko Luhut dalam acara silahturahmi nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (Ppad) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, di tulis Sabtu (6/8/2022).

4 dari 4 halaman

Tidak Hilang

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI **Luhut Binsar Pandjaitan** menghadiri peluncuran 'Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi)' yang diinisiasi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung Eijkman, RSCM, Jakarta Pusat, Minggu (14/08/2022). (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Menko Luhut menambahkan, utang pemerintah tersebut juga bukan merupakan uang hilang. Mengingat, dana utang digunakan untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek strategis.

"Angka (utang) itu jumlahnya dibayar oleh proyek-proyek yang bagus, bukan uang yang hilang, semua di bayar pembangunan," bebernya.

Luhut melanjutkan, saat ini, porsi kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) juga terus mengalami penyusutan. Yakni, dari 41,3 persen menjadi 16,1 persen.

"Sehingga ketika ada masalah ekonomi dunia, kita bisa memelihara rupiah berkisar Rp 14.000 sekian terhadap dolar AS," tandasnya.