Kawasan Industri Baru Bermunculan, Beban Listrik Jawa Barat Naik Jadi 11 Ribu MW di 2025

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 12 Agu 2022, 12:45 WIB
Diperbarui 12 Agu 2022, 12:45 WIB
PLN
Perbesar
PT PLN (Persero) telah menyalurkan 511.892 megawatt hour (MWh) listrik hijau melalui layanan sertifikat energi baru terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC) kepada lebih dari 160 pelanggan bisnis dan industri hingga Juni 2022. (Dok. PLN)

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) memprediksi, beban kelistrikan Jawa Barat terus tumbuh hingga lebih dari 11.000 megawatt (MW) pada 2025.

Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PLN Haryanto WS mengatakan, pertumbuhan beban listrik itu terjadi seiring dengan lahirnya kawasan industri baru, seperti kawasan industri KNIC, kawasan industri Pertiwi Lestari dan Pelabuhan Patimban.

Lalu, juga hadirnya berbagai bisnis berkebutuhan listrik besar seperti PT KCIC, Sata Center Delta Mas, pabrik baterai, dan pabrik kendaraan listrik.

"PLN di Provinsi Jabar ini terbesar se Indonesia. Kontribusinya mencapai 21 persen atau 1/5 dari pendapatan nasional PLN. Kami optimistis Jawa Barat akan melaju semakin cepat dan hebat," jelas Haryanto dalam keterangan tertulis, Jumat (12/8/2022).

Menurut dia, PLN telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar terbangun ekonomi hijau, dengan menyediakan layanan listrik andal dan ramah lingkungan.

Itu dilakukan melalui penggunaan energi hijau yang diwujudkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

"RUPTL ini merupakan paling _green_ dengan menargetkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 4,7 gigawatt (GW)," tutur Haryanto. Haryanto melanjutkan, terkait pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Jawa Barat, dari total kapasitas pembangkit 7.612 MW, kontribusi pembangkit EBT yang beroperasi di Jawa Barat sampai dengan Juni 2022 mencapai 38,12 persen.

"Dengan perngembangan energi terbarukan oleh PLN pada periode 2023-2026 maka diproyeksikan tambahan kapasitas EBT sebesar 2.016 MW. Hal ini akan meningkatkan kontribusi di Jawa Barat dari 38,12 persen menjadi 51 persen," terang Haryanto.

Potensi EBT yang luar biasa di Jawa Barat ini menurut Haryanto perlu dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, pemerintah daerah, Dinas ESDM, dan mitra strategis lainnya.

Diutarakan Haryanto, PLN juga memahami bahwa industri saat ini membutuhkan bauran energi yang ramah lingkungan supaya produknya bisa bersaing di pasar global.

"Oleh karena itu, PLN menyediakan layanan Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung ekonomi hijau," tandasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Kementerian ESDM: Perpres EBT Rampung Paling Lambat Awal September 2022

Sebanyak 28 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) menerapkan co-firing atau pencampuran biomassa dengan batu bara.
Perbesar
Sebanyak 28 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) menerapkan co-firing atau pencampuran biomassa dengan batu bara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut Peraturan Presiden (Perpres) soal Energi Baru Terbarukan (EBT) akan rampung bulan ini. Aturan baru ini akan memberikan kepastian terhadap iklim investasi EBT di dalam negeri.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan hal tersebut. Aturan ini memang sudah digodok oleh pemerintah sejak lama.

Rencananya, paling cepat perpres ini akan rampung akhir Agustus, atau paling lambat pada September 2022.

"Kami sedang finalkan Perpres EBT, mudah-mudahan bulan ini atau awal bulan depan bisa segera selesai," kata dia dalam diskusi bertajuk Kemerdekaan Energi di Tengah Krisis Global, Kamis (11/8/2022).

Ia mengungkapkan, Perpres EBT menjadi upaya pemerintah guna merespons iklim investasi EBT di Indonesia. Setidaknya, ada dua hal yang ingin dicapai melalui Perpres ini.

"Keekonomiannya masuk, juga pemerintah, PLN di sisi yang nanti sebagai offtaker, dan konsumen dari sisi investasi, produsen EBT-nya ini mendapatkan keekonomian yang sama bagusnya," terang dia.

Di sisi lain, pemerintah juga enggan melepas pengembangan EBT dengan harga yang tak terkendali. Maka diperlukan kerangka aturan yang menggawanginya.

"kita harus bisa memastikan sekarang daya saing masuk dan sekarang sudah masuk," ujar dia.

"Secara ekonomi masuk, teknologi sudah bisa kita kembangkan, memang untuk skala khusus," tambah Dadan.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

 

 


Terbit Tahun Ini

Jokowi Resmikan PLTA Poso dan PLTA Malea
Perbesar
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso di Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022). Pengoperasian PLTA Poso dan PLTA Malea mendukung pencapaian target energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan net zero emission 2060. (Dok PLN)

Menurut catatan Liputan6.com, akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo berencana merilis perpres EBT pada 2022. Meski belum disebut kapan waktu pasti penerbitan aturan tersebut.

"Saat ini kami sudah menyelesaikan rancangannya, dan kami akan mengeluarkannya di tahun depan," kata Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani dalam siaran webinar, Rabu (8/12/2021).

Secara peta jalan, Pemerintah RI target mencapai 23 persen bauran new renewable energy yang didominasi tenaga Surya pada 2025. Indonesia juga akan mulai menyetop impor LPG pada 2027.Pada 2030, bauran EBT target mencapai 42 persen dengan dominasi tenaga surya.

Mulai tahun yang sama, juga tidak ada lagi pembangunan pembangkit listrik tenaga fosil baru, lalu mendorong pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti LPG.

 

 


Target EBT

ESDM
Perbesar
PLTB ini bisa mengaliri listrik 360 ribu pelanggan 450 KV. Proyek ini bagian dari proyek percepatan pembangunan pembangkit 35.000 MW, sekaligus bagian dari upaya Pemerintah mencapai target bauran energi nasional 23 persen dari EBT pada 2025.

Pemanfaatan bauran energi baru terbarukan target meningkat jadi 57 persen pada 2035, dengan dominasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan panas bumi. Lalu bauran EBT ditargetkan mencapai 71 persen pada 2040, didominasi tenaga surya dan biomassa.

Indonesia direncanakan akan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang mulai beroperasi (Commercial Operation Date/COD) pada 2045. Program ini mendukung capaian 87 persen bauran EBT dengan dominasi tenaga surya dan biomassa pada 2050.

Rangkaian peta jalan ini dibuat untuk menyasar target 100 persen energi baru terbarukan pada 2060 mendatang. Sumbe energi akan banyak berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan di saat yang sama seluruh kendaraan roda dua dan empat digerakkan oleh listrik.

 

Infografis Ragam Tanggapan Bengkaknya Subsidi BBM, Listrik hingga Elpiji. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Ragam Tanggapan Bengkaknya Subsidi BBM, Listrik hingga Elpiji. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya