Sukses

Menteri Basuki Soal Proses Bangun Ibu Kota Nusantara: Jokowi Enggak Suka Groundbreaking

Jokowi tak ingin suatu proyek terlalu fokus pada proses peletakan batu pertama termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara ini.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, angkat bicara soal kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan IKN Nusantara.

Dia mengaku masih belum tahu lebih lanjut soal rencana peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun, ia mengatakan Jokowi tampaknya tidak terlalu menyukai proses seremoni seperti itu.

"Ada groundbreaking atau enggak kami masih belum tahu. Kalau groundbreaking kan Presiden enggak suka groundbreaking. (Dia) enggak pernah groundbreaking," kata Menteri Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Menurut pengalamannya dalam melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur dari RI 1, Jokowi tak ingin suatu proyek terlalu fokus pada proses peletakan batu pertama, namun implementasinya tidak jalan.

"Tapi pak Presiden selama ini susah. Beliau enggak suka (groundbreaking). Meninjau yang sudah jalan, iya. Tapi kalau untuk mulai (groundbreaking) beliau enggak," ungkapnya.

"Karena beliau beberapa kali di Tol Bocimi, groundbreaking ternyata sudah empat kali enggak jalan-jalan," ujar Menteri Basuki.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Kabar dari Fadjroel Rachman

Sebelumnya, kabar terkait Jokowi yang bakal bertolak ke Kalimantan Timur pada Agustus 2022 ini untuk memulai groundbreaking pembangunan IKN marak beredar.

Bila merujuk lebih ke belakang, isu groundbreaking pembangunan IKN sudah mengemuka sejak April 2021. Kala itu, eks Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman memastikan, groundbreaking atau peletakan batu pertama Istana Negara di ibu kota baru akan dilakukan pada tahun tersebut.

Fadjroel mengatakan, persiapan untuk ground breaking sudah lancar, baik dari Kementerian PUPR maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Ibu Siti Nurbaya (Menteri LHK) yang menangani untuk lingkungan hidup dan sekarang juga beliau sudah membuat semacam kebun hutan untuk penanaman kembali nanti beberapa lingkungan hutan yang rusak," kata Fadjroel dalam video di instagramnya, Sabtu (17/4/2021).

"Karena 70 persen nanti IKN itu adalah hutan hijau karena dia jadi paru-paru dunia," sambung Fadjroel.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Sri Mulyani Masih Hitung Anggaran

Alokasi anggaran pembangunan IKN Nusantara rupanya masih dihitung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu diungkapkannya pasca rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

"Nanti kita akan hitung bersama Pak Bas (Basuki Hadimuljono)," kata Sri Mulyani.

Sang Bendahara Negara menjelaskan, dirinya sudah membahas pendanaan IKN lewat alokasi APBN 2022 bersama Menteri Basuki. Kendati angkanya masih belum bisa disampaikan.

"Sudah dibahas sama Pak Bas untuk 2022, kita lihat kelengkapan dokumen dan kemampuan untuk menyelesaikan sampai Desember," tuturnya.

Sebagai bentuk peresmian dibangunnya IKN, rencananya Presiden Jokowi akan meletakkan batu pertama. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor.

Isran mengabarkan, Jokowi bakal bertolak kembali ke titik nol IKN pada pertengahan Agustus ini.

"Tetapi tanggalnya belum pasti. Bisa sebelum 17 Agustus atau sesudahnya," ujarnya kepada awak media.

Peletakan batu pertama di IKN, kata Isran, sebagai pertanda dibangunnya Istana Negara. Saat ditanya mengenai progres pembangunan ke depan, Isran mengaku tak memiliki wewenang melakukan pemantauan.

"Saya tidak punya kewenangan, itu ada Badan Otorita yang melaksanakan. Hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan," ungkapnya.

 

 

4 dari 4 halaman

IKN Nusantara akan Punya 9 Wilayah Perencanaan

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, membeberkan adanya 9 pembagian wilayah perencanaan di IKN.

Nantinya, pemerintah akan membagi wilayah di IKN menjadi generator-generator ekonomi. Di mana pada 2045 dan seterusnya, IKN Nusantara diharapkan menjadi generator atau economic superhub, yang tidak hanya menghasilkan middle-income group, tapi naik menjadi high-level income group.

"9 wilayah perencanaan ini nantinya akan memiliki masing-masing tema. Ada wilayah yang akan menjadi financial center, ada yang menjadi pusat riset, ada juga wilayah yang akan menjadi education town, tourism dan seterusnya," kata Bambang dalam acara Tanoto Scholars Gathering 2022 pada Kamis (28/7/2022).

Adapun 9 generator ekonomi di IKN mencakup Pusat Pemerintahan Nasional, Pusat Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan, Energi Baru Terbarukan, Pusat Hiburan dan Olahraga.

Kemudian Layanan Edukasi, Inovasi dan Riset, Pusat Distribusi dan Perdagangan Komoditas, Pusat Agroindustri dan Industri Pangan, hingga Pusat Kegiatan Pertanian dan Perikanan.

Generator ini sekarang tengah dalam pembangunan yang diproses hingga tahun 2024 mendatang.

Selain itu, Bambang juga mengungkapkan prinsip-prinsip IKN dalam Bahasa Inggris, yang mencakup Investment (Investasi), Knowledge (Ilmu Pengetahuan) dan Network (Jaringan).

"Investasi itu adalah apa yang akan kita bangun di IKN, bisa dari publik, pemerintah, swasta, atau bisa juga dari masyarakat," imbuhnya.

"Di IKN, kita juga ingin mengembangkan Public-Private Partnership. Contohnya adalah beberapa elemen masyarakat yang ingin membangun hutan kota, rumah diaspora, museum," lanjut Bambang.

"Ada banyak elemen masyarakat tertentu yang dari budaya mereka sendiri nantinya akan membangun beberapa bangunan ikonik atau tempat berkumpul yang akan menjadi tempat berbagi ketertarikan mereka. Jadi hal ini memang dimungkinkan," jelas dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.