Penyaluran Dana PEN Berakhir di 2022, Tahun Depan Tak Ada Lagi

Oleh Liputan6.com pada 11 Agu 2022, 15:55 WIB
Diperbarui 11 Agu 2022, 15:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Buku Vaksinasi Covid-19 dan Diskusi Panel Evaluasi, Tantangan, dan Capaian Vaksinasi Covid-19.
Perbesar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Buku Vaksinasi Covid-19 dan Diskusi Panel Evaluasi, Tantangan, dan Capaian Vaksinasi Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengalokasikan anggaran Pemulihan EKonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Artinya, penyaluran dana PEN berakhir di 2022.

"Kalau (anggaran dana) PEN ini akan berakhir tahun ini," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Penganggaran dan PEN kata Airlangga sesuai dengan kebijakan yang mengatur pelebaran defisit APBN di atas 3 persen. "Sama seperti UU yang terkait dengan budget defisit," kata dia.

Namun kata, Airlangga tidak berarti pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi. Sebaliknya, semua anggaran dikembalikan ke sektornya masing-masing.

"Sehingga seluruh biaya dikembalikan ke sektor masing-masing," katanya.

Misalnya, lanjut dia, penanganan pandemi sektor kesehatan dikembalikan ke Kementerian Kesehatan. Penanganan sektor ekonomi juga dikembalikan ke sektornya. Termasuk untuk perlindungan sosial.

"Sektor kesehatan dikembalikan ke sektor kesehatan, sektor ekonomi balik ke K/L (kementerian/lembaga) masing-masing, termasuk untuk perlindungan sosial," kata dia.

Sehingga tidak berarti pemerintah tidak mengalokasikan anggaran penanganan pandemi. Hanya saja, alokasinya bergeser ke masing-masing kementerian/lembaga yang membidanginya.

"Jadi tidak berarti tidak dilaksanakan, tapi bergeser ke K/L masing-masing," pungkasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Pencairan Dana PEN Capai Rp 146,7 Triliun, Terbesar Masih Bansos

FOTO: Presiden Jokowi Serahkan Bansos untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Daya Beli Masyarakat
Perbesar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat saat mengunjungi Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Selasa (12/7/2022). Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Subang Ruhimat. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 146,7 triliun. Angka ini setara 32,2 persen dari total pagu anggaran yang di angka Rp 455,62 triliun.

"Realisasi anggaran PEN terserap 32,2 persen per Juli 2022," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Realisasi itu meliputi program penanganan kesehatan senilai Rp 31,8 triliun. Angka ini setara dengan 25,9 persen dari total pagu Rp 122,54 triliun.

Realisasi utamanya digunakan untuk klaim pasien sebesar Rp 20,9 triliun, insentif nakes Rp 2,2 triliun. Kemudian pengadaan vaksinasi senilai Rp 1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,2 triliun, dan dukungan APBD untuk penanganan Covid-19 Rp 5,3 triliun.

Selanjutnya, realisasi program perlindungan masyarakat senilai Rp 63,7 triliun. Torehan ini setara dengan 41,1 persen dari total pagu Rp 154,76 triliun.

Pengguna anggaran tersebut digunakan untuk Program Keluarga Harga (PKH) sebesar Rp 14,35 triliun, Kartu Sembako Rp 18,9 triliun, BLT Minyak Goreng Rp 7,2 triliun. Selanjutnya, BLT Desa senilai Rp 14,9 triliun, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp 1,3 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 7,1 triliun.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Penguatan Pemulihan Ekonomi

Terakhir, program penguatan pemulihan ekonomi senilai Rp 51,3 triliun. Capaian ini setara dengan 28,7 persen dari total pagu Rp 178,32 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk Program Padat Karya sebesar Rp 8,1 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp 5,4 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 1,9 triliun, ketahanan pangan Rp 7,3 triliun.

Kemudian, TIK senilai Rp 4,9 triliun, kawasan industri Rp 0,7 triliun, dukungan UMKM (subsidi KUR dan IJP) Rp 14,6 triliun, dan insentif perpajakan Rp 8,3 triliun.

"Di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, program PC-PEN harus responsif dan antisipatif," tutup Airlangga Hartarto.

Infografis Heboh Puluhan Ribu PNS Terdata Terima Bansos. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Heboh Puluhan Ribu PNS Terdata Terima Bansos. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya