Sri Mulyani Tegaskan Tak Semua Beban UMKM Bisa Ditolong APBN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan jika pemerintah memang menggunakan instrumen APBN untuk mengurangi beban UMKM, tapi tidak seluruh beban bisa diangkat anggaran negara.

Dia mengingatkan jika selama ini, berbagai upaya pemerintah untuk membantu sektor UMKM yang tumbang dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020.

Mulai dari subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan berbagai instrumen dana bergulir yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM. Termasuk baitul mal wat tamwil (BMT), pembiayaan ultra mikro (UMi).

Hal ini semua, kata Sri Mulyani, keberpihakan pemerintah memang ditujukan ke yang lebih bawah lagi di level grassroot. Itu karena pemerintah mengetahui jika banyak UMKM yang belum bisa masuk ke perbankan.

"Pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk mengurangi beban UMKM, tapi tidak seluruh beban bisa diangkat APBN," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).

Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan skema keuangan yang berpihak kepada UMKM dengan berbagai instrumen. Caranya lewat dana bergulir, pembiayaan UMi, PMN Mekaar dan Pegadaian.

"Ini lembaga keuangan bukan bank yang tidak banyak syarat pinjamannya. Beda dan tidak serumit di perbankan tapi tujuannya untuk sampai ke usaha kecil yang levelnya ultra mikro," kata dia.

Tak hanya itu, berbagai instrumen yang disebutkan tadi juga dibuat dalam skema keuangan syariah. Sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Kurangi Beban UMKM

Dukung Pengembangan UMKM, BTN Salurkan Kredit di Jawa Tengah — Direktur Wholesale Risk and Asset Management PT Bank Tabungan Negara Elisabeth Novie Riswanti (kanan) mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) meninjau salah satu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) binaan Bank BTN di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (25/3/2021). (Liputan6.com/Pool/BTN)

Sehingga dia berharap upaya yang dilakukan pemerintah bisa mengurangi beban pelaku UMKM. Meski begitu, Sri Mulyani mengakui berbagai upaya tersebut belum bisa mengangkat semua beban para pelaku UMKM.

Di sisi lain pemerintah juga telah memberikan dukungan lain berupa bantuan sosial (bansos). Dia menyebut anggaran untuk bansos juga sudah ditambah untuk membantu UMKM dan memberikan insentif dan program.

Namun Sri Mulyani mengakui upaya itu juga belum sepenuhnya mengangkat beban UMKM. "Tidak seluruh beban itu bisa diangkat oleh keuangan negara," kata dia.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta peran para pemangku kepentingan turut meringankan beban pelaku UMKM. Bai dari filantropis, bank sentral pemerintah daerah dan berbagai pihak swasta.

"Makanya kerja sama stakeholder ini sangat penting dan patut untuk terus ditingkatkan," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Presiden Joko Widodo mengatakan, Undang-undang (UU) Cipta Kerja mempermudah perizinan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Masyarakat dipermudah jika ingin membuka usaha mikro dan Koperasi.

3 dari 4 halaman

Jokowi Minta Anggaran KUR Ditambah di Atas Rp 320 Triliun pada 2024

Seorang delegasi G20 tampak menyempatkan diri melihat berbagai produk UMKM asli NTT saat mengikuti sidang pertama pertemuan kedua Sherpa atau 2nd Sherpa Meeting di Labuan Bajo,. — Seorang delegasi G20 tampak menyempatkan diri melihat berbagai produk UMKM asli NTT saat mengikuti sidang pertama pertemuan kedua Sherpa atau 2nd Sherpa Meeting di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Barat (NTT) pada Minggu (10/7/2022). (Sumber: InfoPublik.id)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinaikkan hingga Rp 320 triliun pada tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati demi menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"Tahun 2024, Presiden meminta supaya volumenya (KUR) bisa mencapai di atas Rp 320 triliun. Itu sebuah nilai yang sangat besar," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Bendahara negara ini menuturkan, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menaikkan anggaran untuk KUR.

Semula, anggaran KUR dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Rp 170 triliun. Namun tahun ini sudah naik hingga Rp 270 triliun.

"Jumlah KUR yang disalurkan perbankan termasuk syariah ini dinaikkan, tadinya Rp 170 triliun sekarang Rp 270 triliun," kata dia.

Dia melanjutkan dalam mekanisme APBN modal untuk UMKM sangat banyak. Bagi pelaku usaha kecil bisa mendapatkan pinjaman modal dengan mekanisme KUR.

"Mereka (pelaku UMKM) hanya membayar suku bunga meskipun dalam syariah pun yang bebannya sangat minimal. Kenapa? karena diberi subsidi yang luar biasa banyak oleh pemerintah," kata dia.

Dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi bunga hingga. Tak kurang dari Rp 24 triliun telah dikeluarkan kas negara untuk membayar subsidi bunga di perbankan maupun perbankan syariah.

"Jumlah subsidi untuk beban bunga ini bisa mencapai lebih dari Rp 24 triliun ini juga salah satu bentuk tadi," kata dia.

4 dari 4 halaman

Pemerintah Harus Genjot Belanja Produk UMKM Jika Tak Mau Resesi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Dok KemenkopUKM)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kalau menurut beberapa lembaga internasional ekonomi dunia akan semakin gelap di tahun 2023. Gelapnya dunia ini disebabkan oleh berbagai ketidakpastian global

Menanggapi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, mengatakan Indonesia akan selamat dari pengaruh ketidakpastian ekonomi global, jika memaksimalkan belanja pemerintah dengan membeli produk UMKM.

"Seperti yang disampaikan pak Presiden bahwa memang tahun depan ekonomi masih penuh ketidakpastian, hari ini kita sudah cukup baik ekonomi di kuartal II sudah kembali normal sebesar 5,44 persen, jadi sebelum pandemi pertumbuhan kita juga sekitar 5 persen, tetapi ini kan ditopang oleh belanja rumah tangga, kalau kita efektifkan belanja pemerintah dengan membeli produk UMKM ini akan memperkuat capaian kita dikuartal III," kata Teten saat ditemui di Bali, Rabu (10/8/2022).

Namun, tahun depan pemerintah Indonesia memang perlu bekerja keras terutama untuk terus memperkuat daya beli masyarakat, dan bagaimana menyediakan lapangan kerja.

"Saat ini Kami dari UMKM melihat karena 97 persen lapangan kerja Indonesia disediakan UMKM, maka kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah, seluruh himbara, perbankan, terkait bagaimana agar tahun depan yang berat ini bisa memberikan dukungan finansial, dukungan manajemen dan kemudahan-kemudahan usaha, agar UMKM kita bisa betul-betul bisa kembali menyangga perekonomian nasional," katanya.

Disisi lain, kata Teten perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi masyarakat, oleh karena itu daya belinya harus diperkuat. Bahkan, Teten pun optimis tahun depan UMKM mampu menopang ekonomi Indonesia ditengah ketidakpastian global.

"Iya karena keadaan ekonomi global penuh ketidakpastian, investasi juga tidak semudah yang dibayangkan karena semua akan menahan investasi dan ekspansi bisnis yang besar-besar," ujarnya.

Teten menegaskan, UMKM umpamanya periuk nasi keluarga, UMKM selalu dalam krisis ke krisis menjadi penyangga ekonomi nasional, karena inilah kekuatan Indonesia.

"Maka Presiden sudah memberikan arahan lapangan kerja harus diperkuat dan UMKM juga. Pertama, dengan memberikan lapangan kerja, dengan lapangan kerja yang ada dan daya beli masyarakat akan kuat," pungkasnya.