Gerah Reputasi Tercoreng Gara-gara Sanksi, Miliarder Rusia Gugat Menlu Australia

Oleh Arief Rahman Hakim pada 05 Agu 2022, 21:00 WIB
Diperbarui 05 Agu 2022, 21:00 WIB
Ilustrasi Pengadilan
Perbesar
Ilustrasi Pengadilan. (Freepik)

Liputan6.com, Jakarta Miliarder Rusia menggugat Menteri Luar Negeri Australia, dengan tuduhan jika sanksi yang dijatuhkan atas dirinya terkait invasi negaranya ke Ukraina telah menyebabkan kerusakan reputasi yang parah.

Mogul baja Alexander Abramov mengambil tindakan hukum terhadap Menlu sekaligus senator Australia Penny Wong setelah pemerintah memberikan sanksi kepada 67 elit dan oligarki Rusia atas invasi Moskow ke Ukraina pada April 2022 lalu.

Melansir laman ABC, Jumat (5/8/2022), melalui pengacaranya Ron Merkel QC, mengatakan kepada Pengadilan Federal jika sanksi tersebut telah menyebabkan kerusakan reputasi yang parah terhadap kliennya. Selain itu, konsekuensi hukum telah menyebabkan kerugian finansial yang berkelanjutan.

Abramov, yang ikut mendirikan produsen baja terbesar Rusia, Evraz, ingin sanksi dihapus. Dengan alasan selain Australia, tidak ada negara lain telah menempatkan larangan serupa padanya.

"Poin kami yang sebenarnya di sini adalah pendekatan yang diambil menteri itu salah. Sanksi Australia juga berdampak pada transaksi Tuan Abramov di Selandia Baru," jelas dia

 

Menlu Retno Marsudi dan Menlu Australia Penny Wong di acara Foreign Ministers' Meeting di G20 Bali. (Dok: Kemlu RI)
Perbesar
Menlu Retno Marsudi dan Menlu Australia Penny Wong di acara Foreign Ministers' Meeting di G20 Bali. (Dok: Kemlu RI)

Dia mengatakan kasus yang ditanganinya akanmenjadi tidak biasa karena pengumuman publik oleh mantan menteri luar negeri Marise Payne menjelaskan keputusannya akan menjadi bagian dari gugatan.

Pada 7 April, Senator Payne mengumumkan pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan "sanksi keuangan dan larangan perjalanan yang ditargetkan" pada 67 orang "atas peran mereka dalam invasi Rusia yang tidak beralasan, tidak adil dan ilegal ke Ukraina".

Mereka yang terkena sanksi termasuk pejabat militer, bisnis, dan pemerintah Rusia.

Senator Wong diwakili oleh pengacara Brendan Lim. "Pemerintah federal sedang mempertimbangkan aplikasi untuk mencegah rilis publik dari beberapa informasi dalam dokumen pengadilan," kata Lim.

Masalah ini akan kembali ke hadapan Hakim Susan Kenny pada 26 Agustus.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya