KKP Dapat Opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan 2021

Penjagaan Ketat Gedung KKP usai OTT Menteri Edhy Prabowo — Aktivitas pekerja terlihat di lobi Gedung Mina Bahari KKP, Jakarta, Rabu (25/11/2020). BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2021 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil ini cukup menggembirakan karena pada tahun sebelumnya KKP belum mendapat opini WTP.

Anggota IV BPK Haerul Saleh menjelaskan, pada laporan keuangan di 2020, KKP mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Sedangkan pada 2021, opini yang didapat WTP sehingga menandakan adanya perbaikan pengelolaan keuangan di KKP.

"Opini WTP merupakan pencapaian luar biasa yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran di KKP," katanya dikutip dari Belasting.id, Kamis (4/8/2022).

Haerul mengungkapkan, opini WTP bukan akhir dari upaya KKP dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan berdasarkan aturan perundang-undangan. Menurutnya, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan anggaran di KKP.

Salah satunya adalah masih adanya temuan berulang pada beberapa permasalahan. Hasil audit dengan temuan masalah yang berulang perlu menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.

Deretan temuan masalah yang berulang antara lain penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan keramba jaring apung offshore. Kemudian temuan masalah pada pengelolaan dana bergulir pada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUPK).

"BPK telah memberikan rekomendasi kepada KKP untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sebagian belum selesai ditindaklanjuti, sehingga terus menjadi temuan yang berulang pada pemeriksaan LK KKP tahun 2021," ujarnya.

Selain itu, BPK mengapresiasi upaya KKP dalam melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Sampai dengan semester II 2021 sudah ada 1.391 rekomendasi yang diberikan BPK kepada KKP.

Kementerian rampung melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 1.151 atau setara 82,89 persen dari total rekomendasi. Sedangkan 195 atau 14,02 persen rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, dan 43 atau 3,09 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru menggantikan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK karena kasus suap izin ekspor benih lobster.

2 dari 3 halaman

KKP Bakal Kembangkan Kampung Nelayan Pintar di 34 Lokasi

KKP Utamakan Nelayan Kecil dalam Kuota Penangkapan Ikan Terukur — Nelayan mecopot ikan dari jaring hasil tangkapan di Muara Angke, Jakarta, Sabtu (26/2/2022). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengutamakan nelayan kecil dalam menentukan kuota dalam kebijakan penangkapan ikan terukur yang bakal dilaksanakan mulai tahun 2022 ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merencanakan pembuatan kampung nelayan yang memiliki daya tarik, tidak hanya budidaya ikan melainkan juga pariwisata.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pada perkembangan smart fisheries village pihaknya sudah menyiapkan model program tersebut. Ia meminta kepada pihak industri untuk melakukan lebih lanjut model dan investasi dalam program ini.

Ia menjelaskan program ini tentu akan melibatkan masyarakat dan juga bekerja sama dengan stakeholder yang bersangkutan.

“Saya minta kepada kepala jajaran SDM, tetapi ini kemudian bukan hanya jadi model tetapi kita juga bisa sampaikan kepada pihak industri mereka melakukan jadi kita siapkan model,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam acara Rapat Kerja Teknis BPSDMKP, Selasa (2/8/2022).

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), I Nyoman Radiarta, mengatakan untuk smart fisheries village pada tahun 2022 akan dibuka di 34 lokasi. Sementara untuk saat ini difokuskan pada lokasi di Panambangan.

“Kita masih membentuk satu model jadi kita fokus di Panambangan,” ucap Nyoman Radiarta.

Ia berharap pada pada akhir tahun ini semua pengembangan smart fisheries village sudah selesai. “Kita akan gerak bersama akhir tahun ini sudah jadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk potensi ekonomi dalam smart fisheries village tidak hanya dalam aktivitas perikanan pembudidayaan saja tetapi kampung smart ini akan ada pariwisata, ekowisata hingga kuliner.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Sulap Desa Nelayan Jadi Modern dan Melek Teknologi

FOTO: Kehidupan Warga Pesisir Jakarta di Tengah Hari Nelayan Internasional — Aktivitas nelayan saat menurunkan hasil tangkapan di Perkampungan Nelayan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (29/6/2022). Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta, jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya di Ibu Kota pada tahun 2020 masing-masing sebanyak 107.828,84 dan 3.869,48 ton. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengubah desa nelayan tradisional menjadi lebih modern. Nantinya pengembangan desa nelayan yang ada saat akan memanfaatkan teknologi.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) I Nyoman Radiarta mengungkap, pengembangan desa nelayan akan menggandeng sejumlah pihak. Pihak tersebut baik dari kementerian lain, BUMN bahkan swasta.

"Tentunya kita tak akan bergerak sendiri, kami melakukan sinergi dengan komponen stakeholder yang ada di luar sana dalam mengembangkan potensi yang ada," kata dia dalam Bincang Bahari Smart Fisheries Village, Kamis (21/7/2022).

KKP ingin mengembangkan kampung nelayan yang sustainable atau berkelanjutan, modern, akselerasi, regenerasi, dan memanfaatkan teknologi. Desa nelayan cerdas ini diharapkan mampu menjadi solusi di tengah perkembangan teknologi.

"Saya kira inilah saatnya kita kombinasikan berbagai teknologi yang ada untuk melakukan pengembangan smart fisheries village tersebut," kata dia.

Nyoman sudah mulai meraba pihak yang bisa diajak kerja sama yaitu Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.