Top 3: Kuatkah APBN Tahan Subsidi BBM?

Pertamax Cs Turun Harga — Petugas mengisi BBM pada sebuah motor di salah satu SPBU, Jakarta, Sabtu (5/1/2019). PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi masing-masing Dexlite Rp 200 per liter, dan Dex Rp 100 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Subsidi Membengkak. Pemerintah mulai was-was dengan angka subsidi yang sudah digelontorkan untuk kebutuhan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jika anggaran subsidi BBM saja yang seharusnya Rp 170 triliun, sudah membengkak hingga Rp 502 triliun.

Jokowi menuturkan bahwa dunia saat ini sedang dalam kondisi yang tak baik-baik saja. Setelah dihantam pandemi Covid-19 hampir 2,5 tahun, dunia kini dihadapi dengan munculnya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan krisis.

Artikel mengenai subsidi BBM yang membengkak ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga yerpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Kamis 4 Agustus 2022:

1. HEADLINE: APBN Tak Kuat Tahan Subsidi BBM Membengkak, Jokowi Harus Bagaimana?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jika anggaran subsidi BBM saja yang seharusnya Rp 170 triliun, sudah membengkak hingga Rp 502 triliun. Naiknya berlipat-lipat.

Dikatakan Jokowi, negara manapun di dunia tidak akan kuat menanggung beban subsidi sebesar itu. Padahal, angka subsidi ini bisa saja tambah bengkak, tergantung dari banyak faktor, mulai dari harga komoditas dunia hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Meski demikian, Jokowi lebih memilih memandang itu semua sebagai rasa syukur, bahwa pemerintah yang dipimpinnya masih kuat menahan bengkaknya anggaran subsidi, mulai dari subsidi BBM hingga listrik. "Tapi Alhamdulilah kita sampai saat ini masih kuat. Ini yang perlu kita syukuri," sambungnya.

Simak artikel selengkapnya di sini

2 dari 3 halaman

2. Pupuk Indonesia Punya Aturan Baru, Pegawai Tingkat 3 Wajib Lapor LHKPN

Dalam rangka mendukung pencegahan tindak korupsi, PT Pupuk Indonesia (Persero) memberlakukan aturan baru mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam aturan baru ini, yang diwajibkan menjalankan kegiatan tersebut adalah jajaran direksi, jajaran komisaris, hingga pegawai 3 tingkat di bawah direksi.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Nugroho Christijanto dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Antikorupsi di Plaza Pupuk Kaltim, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Simak artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Pesan Menyentuh Erick Thohir ke 2.700 Pegawai Hasil Rekrutmen Bersama BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir dalam inagurasi bela negara rekrutmen bersama BUMN di Markas Marinir Cilandak, Jakarta

Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi para pegawai baru BUMN. Ia menekankan, yang terpilih merupakan orang-orang terbaik.

Bukan tanpa alasan, melalui rekrutmen bersama BUMN, hanya 2.700 orang yang diterima. Sementara, dalam pendaftarannya disebut-sebut mencapai jutaan orang.

“Puluhan juta masyarakat Indonesia tentu ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, tetapi yang ada di sini semua merupakan generasi penerus bangsa yang mendapat amanah itu," kata dia.

Simak artikel selengkapnya di sini