Untung dan Rugi BI dan G20 Terbitkan Mata Uang Digital

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono menyampaikan melihat risiko terhadap stabilitas dari aset kripto, diperlukan kerangka regulasi untuk mengatasinya. Ini juga sejalan sebagai latar belakang munculnya wacana penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang yang diterbitkan bank sentral.

"Bank Indonesia saat ini sedang menggarap pengembangan rupiah digital dalam rangka memberikan dukungan publik yang berdaulat atas amanat bank sentral di kawasan digital serta meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam waktu dekat sebagai bagian dari kemajuan," katanya dalam Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery -- Digital Currency, Nusa Dua, Bali, Selasa (12/7/2022).

Setidaknya ada tiga prasyarat penting yang perlu dipenuhi sebelum bank sentral meluncurkan mata uang digital. Pertama, desain CBDC yang tidak mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kedua, Desain CBDC yang 3i (Integrated, interconnected, and Interoperable) dengan infrastruktur FMI-Sistem Pembayaran.

Dan Ketiga, Pentingnya teknologi yang digunakan pada tahap eksperimen untuk memahami bagaimana CBDC dapat diimplementasikan.

"Bank Indonesia terus mendalami CBDC dan akhir tahun ini berada pada tahap untuk mengeluarkan white paper pengembangan mata uang digital Rupiah," katanya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Huda menyampaikan, salah satu yang perlu dipersiapkan adalah infrastruktur pendukung penerbitan rupiah digital. Selain itu, peraturan atau kebijakan mengenai hal ini.

Mengacu visi dari Bank Indonesia, CBDC nantinya akan menjadi pilihan metode pembayaran lain. Kedudukannya akan sama seperti uang kartal yang saat ini digunakan, namun bentuknya digital.

"Infrastruktur internet misalkan dimana masih terjadi ketimpangan dan pengembangan internet yang stabil masih relatif rendah. Sedangkan dari sisi peraturan kebijakan, masih belum disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi celah Data Pribadi kita digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," terang Huda.

Dalam keterangan resminya, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut baik rencana peluncuran CBDC oleh Bank Indonesia. Dengan ini, pemerintah telah membuka diri terhadap perkembangan teknologi layanan keuangan agar tetap relevan.

Tujuan utama CBDC dan aset kripto sejalan dan punya pandangan yang sama, di mana di Indonesia, kripto diakui sebagai komoditi, bukan mata uang untuk alat pembayaran. CBDC dan aset kripto bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi.

Keduanya bisa mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan yang mudah dan aman bagi populasi yang tidak memiliki rekening bank. Data Bank Indonesia pun mencatat ada sekitar 92 juta penduduk di Indonesia tak punya rekening bank.

"Kami siap berdiskusi dengan seluruh stakeholder untuk memberikan kontribusi menciptakan desain CBDC yang sempurna diterapkan di Indonesia. Pada akhirnya, CBDC memerlukan kerangka peraturan yang bersinergi dan kompleks termasuk mendukung inovasi, privasi, perlindungan konsumen dan standar anti pencucian uang yang perlu dibuat lebih kuat sebelum mengadopsi teknologi ini," kata pria yang akrab disapa Manda.