Sukses

Soal Modal Masuk RI, Ekonom: Pemda Jangan Jadi Beban Kementerian Investasi

Dalam catatan Kementerian Investasi, per semester I-2022 investasi yang masuk ke Indonesia telah mencapai Rp 584 triliun.

Liputan6.com, Jakarta Dalam catatan Kementerian Investasi, per semester I-2022 investasi yang masuk ke Indonesia telah mencapai Rp 584 triliun.

Angka ini telah mencapai 48 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 1.200 triliun di akhir tahun. Sayangnya, realisasi dari investasi tersebut dampaknya masih belum terasa di masyarakat.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto menilai pemerintah pusat dan daerah harus sinergi dan berkolaborasi untuk memanfaatkan investasi yang masuk.

"Ini butuh kolaborasi agar tidak hanya jadi beban Kementerian Investasi, tapi Pemda juga harus mendukung. Jadi ekosistemnya ini ditumbuhkan," kata Teguh dalam Diskusi Dampak Realisasi Investasi terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah, Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Teguh mengatakan pemerintah daerah harus bisa memberikan dukungan. Semisal banyak pabrik garmen di wilayahnya, maka Pemda memberikan dukungan dari sisi penjualan agar ekosistemnya terbangun dan investasi yang masuk ke daerah bisa dirasakan masyarakat umum.

"Dampak investasi akan dirasakan manfaat channeling-nya ini lewat tenaga kerja," kata dia.

Tak hanya untuk sektor padat karya, investasi yang masuk ke daerah juga harus berupa padat modal. Agar bisnis yang digarap bisa naik kelas, baik industri maupun masyarakatnya.

"Jadi bukan hanya PMI dan PMDN tapi juga dibagi untuk labour intensif dan high tech," kata dia.

Dia menyarankan agar Indonesia tidak hanya fokus menggarap investasi yang pada karya dengan upah murah. Sebab bila itu terus berlanjut, Indonesia bisa tertinggal dari Bangladesh dan Myanmar.

"Kalau investasi kita andalkan tenaga kerja murah kita bisa kalah sama Myanmar dan Bangladesh," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Investasi Jepang Rp 75,4 Triliun Diharap Tekan Angka Pengangguran RI

Jepang berkomitmen menanam investasi di Indonesia senilai USD 5,25 miliar atau setara Rp 75,4 triliun pada 2023. Komitmen investasi itu didapat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan 10 CEO perusahaan Jepang.

Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan investasi yang masuk di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dalam negeri. Investasi dari Jepang diharapkan bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perekonomian rakyat akan terdongkrak.

"Investasi yang masuk dari Jepang itu harapannya adalah bisa menyerap tenaga kerja, supaya pendapatan masyarakat meningkat, mengurangi pengangguran," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Menurut Ahmad, salah satu industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar adalah industri manufaktur. "Investasi yang masuk ini harus diarahkan ke sektor-sektor yang sifatnya industri manufaktur atau pengolahan. Atau sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja padat karya," unkapnya.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Hilirisasi

Selain itu, investasi juga mestinya bisa difokuskan pada hilirisasi industri. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia harus bisa dioptimalkan dalam penggunaan dan pengolahan. Hal itu patut dilakukan untuk menciptakan nilai tambah dan mengisi rantai produksi dari hulu ke hilir sebuah produk.

"Sekarang yang lagi menjadi perhatian adalah bagaimana bisa melakukan hilirisasi industri. Artinya dengan sumber daya alam yang kita miliki, itu semua bisa kita olah untuk menjadi barang yang bernilai tambah," tambahnya.

Terkait energi baru terbarukan (EBT), investasi dari Jepang menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, mengingat kemampuan pendanaan dan penguasaan teknologi Negeri Sakura itu.

"EBT kan kita harus ada teknologinya. Tentunya kita harapkan datang dari investasi. Salah satunya di sini adalah dari negara-negara yang memang sudah maju duluan dalam hal penciptaan EBT," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.