Terkuak Penyebab Dana APBD Menganggur di Bank Tembus Rp 220,9 Triliun

Lebih lanjut, Prima menyebut, dalam perencanaan di daerah cukup kompleks. Bahkan, perlu melibatkan setidaknya 3 unit kerja di lingkungan pemda.

Yakni, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas terkait, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia melihat, terkadang ada kurang selarasnya tiga badan tersebut.

"Perencanaan dari Bappeda yang nentuin, ini sebetulnya bagus untuk check and balance, kemudian yang bagian ngerjain itu adalah dinas, dia belanja untuk apa, ini yang bayar nanti BPKAD," tutur Prima.

Permasalahan lainnya, belum ada petugas khusus dalam jajaran pemda yang mengawasi belanja daerah. Sehingga, penyerapan dana berangsur tak semakin baik.

Sebagai solusinya, ia meminta para pimpinan daerah untuk menunjuk satu pihak untuk mengawasi proses belanja daerah. Harapannya, bisa semakin mempercepat realisasi belanja.

"Hal teknis ini yang gak termonitor. Maka kita usulkan ke gubernur, ke walikota, tunjuk saru orang koordinator untuk belanja daerah yang bisa sinergi dari depan," ujarnya.

"Dan proses belanja juga harus dilakukan perbaikan. Bukan cuma persoalan SDM, tapi kita sorong secara masif," tambahnya.

Dalam memperbaikinya, Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri melakukan sinergi. Di Kemendagri, disebut telah ada aturan untuk mengawasi proses belanja daerah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gemas dana atau saldo dari pemerintah daerah (pemda) yang masih banyak tersimpan di bank. Menurut data per Juni 2022, total saldo pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 220,95 triliun.

"Dana pemda di perbankan yang masih sangat tinggi, atau bahkan meningkat terus. Dibandingkan bulan Januari-Mei, Juni mencapai Rp 220,95 triliun. Ini tertinggi dalam 6 bulan terakhir," keluh Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers APBN KiTa, Rabu (27/7/2022).

Adapun posisi dana pemda di perbankan per Juni tersebut naik Rp 20,19 triliun, atau sekitar 10,06 persen dari posisi Mei 2022.

Jumlah itu bahkan melonjak Rp 30,82 triliun atau 16,21 persen dibandingkan kondisi pra pandemi pada 2019.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan saldo sana pemda di perbankan ini salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja daerah sampai dengan Juni 2022.

"Ini selalu menimbulkan dilema, kalau kita ingin membayar transfer secara cepat, jangan sampai ini hanya akan berhenti di dalam deposito di perbankan," sebut Sri Mulyani.

"Kita berharap akselerasi pemerintah di perbankan di semester II ini dari sisi belanja akan bisa dipicu dengan baik untuk bisa membantu membangkitkan ekonomi-ekonomi di daerah," pintanya.

Nominal saldo tertinggi lagi-lagi berada di wilayah Jawa Timur, yakni sebesar Rp 29,82 triliun. Diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan anggaran terbanyak yang mengendap di bank.

"Jawa Timur selalu memegang saldo yang tertinggi dari sisi dana yang ada di BPD-nya, mencapai Rp 29,8 triliun untuk seluruh wilayah di Jawa Timur. Sedangkan yang paling rendah adalah Kepulauan Riau yang hanya Rp 1,17 triliun," tuturnya.