Situasi Global Tak Menentu, Jepang Puji Kepemimpinan Indonesia di G20

Perdana Menteri Jepang mengatakan tidak mudah mengelola situasi dunia saat ini, namun Indonesia dapat melakukan kepemimpinannya dengan baik.

Apresiasi ini juga diberikan pada saat Presiden bertemu dengan Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia (Japinda) dan ketua Liga persahabatan parlemen Indonesia-Jepang secara terpisah.

“Mereka yakin bahwa Indonesia akan dapat menjalankan kepemimpinan Indonesia juga di ASEAN tahun depan,” imbuh Menli.

Selanjutnya, isu yang tidak ketinggalan untuk dibahas antara lain juga mengenai masalah Ukraina, Situasi di Myanmar, semenanjung Korea, Laut Cina Selatan dan nonproliferasi nuklir.

“Pesan yang disampaikan bapak presiden pada intinya adalah di tengah situasi dunia yang penuh rivalitas Indonesia justru lebih giat membangun kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara dunia,” katanya.

Indonesia akan terus merajut persahabatan demi stabilitas dan perdamaian dan juga demi kemakmuran dunia.  Hal yang Senada juga disampaikan presiden pada saat berbicara mengenai situasi Laut Cina Selatan.

“Bapak Presiden menyatakan penting bagi semua negara menjaga stabilitas perdamaian di Laut Cina Selatan, dan satu-satunya Jalan agar stabilitas dan perdamaian adalah dengan menghormati hukum internasional terutama unclos 1982 (hukum laut internasional),” pungkasnya. 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas kendala dalam ekspor produk perikanan dan pertanian Indonesia ke Jepang dengan Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Kaneko Genjiro.

Salah satu isu yang dibahas adalah masih adanya 4 pos tarif komoditi Ikan Tuna Kaleng dari Indonesia ke Jepang. Menko Airlangga meminta komitmen dari Jepang untuk memberikan eliminasi 4 pos tarif Ikan Tuna Kaleng dalam kerangka General Review IJEPA.

Isu ini telah dibahas juga dalam forum Public Private Dialogue Track 1.5 antara Indonesia dengan Jepang, dan disampaikan bahwa penyelesaian isu ini agar dapat dilakukan melalui GR IJEPA.

Sebagaimana telah dibahas di berbagai forum, sampai saat ini pihak Jepang masih belum memberikan persetujuan atas permintaan eliminasi 4 pos tarif Ikan Tuna Kaleng Indonesia ini.

Sedangkan Indonesia telah melakukan relaksasi berbagai aturan investasi sebagaimana diminta oleh Jepang, yang telah ditampung dalam program reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja.

Jepang memberikan preferensi tarif Bea Masuk sebesar 0 persen kepada Thailand, untuk 4 Pos Tarif Ikan Tuna Kaleng tersebut, sedangkan untuk Indonesia masih dikenakan tarif BM sebesar 7 persen.

Nilai ekonomi dari 4 pos tarif Ikan Tuna Kaleng Indonesia tersebut pada ekspor ke Jepang berdasarkan data 2020 yaitu sebesar USD 73,8 juta atau 12 persen dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang.

“Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan agar Pemerintah Jepang dapat menyetujui eliminasi 4 Pos Tarif komoditi Ikan Tuna Kaleng, dan dapat memberikan tarif bea masuk sebesar 0 persen, mengingat nilai ekspornya cukup besar.” jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

Terkait dengan ekspor Buah Pisang dari Indonesia ke Jepang, saat ini memang kuota ekspor sudah tidak dibatasi dan dikenakan Bea Masuk sebesar 10 persen - 20 persen, relatif hampir sama dengan negara lain di Kawasan ASEAN.

Namun, untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan Bea Masuk (BM= 0 persen), diberikan kuota jumlah yang sangat kecil yaitu hanya sebanyak 1.000 ton per tahun. Diharapkan dari MAFF Jepang untuk dapat memberikan peningkatan kuota yang mendapat Pembebasan BM, menjadi sebesar 4.000 Ton per tahun, sesuai dengan yang diminta Indonesia pada saat perundingan IJEPA.

Menko Airlangga kembali meminta kepada Menteri Genjiro agar MAFF Jepang memberikan tambahan kuota untuk ekspor Pisang Indonesia yang mendapatkan fasilitas Pembebasan BM.

“Perlu diberikan tambahan kuota ekspor Pisang Indonesia yang dapat memperoleh Pembebasan Bea Masuk di Jepang, mengingat potensi ekspor Pisang dari Indonesia yang sangat besar”, disampaikan Menko Airlangga kepada Menteri Genjiro.