Lantik Pejabat Baru, NFA Siap Lari Kencang Tangkal Krisis Pangan

Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) melantik pejabat administrasi dan pegawainya. Langkah ini disebut sebagai dorongan menggenjot program strategis.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi memandang salah satu langkahnya, melalui optimalisasi kinerja organisasi dengan pengisian pejabat dan pegawai di lingkup NFA.

Pengisian organisasi tersebut melengkapi seluruh struktur NFA dan menjadi modal utama untuk percepatan pelaksanaan berbagai program stabilisasi dan ketersediaan pangan nasional.

Ia mengatakan, saat ini NFA telah melantik 1 (satu) orang pejabat Administrator dan 8 (delapan) orang pejabat Pengawas. Serta seluruh pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Pegawai ke Badan Pangan Nasional.

“Hal ini akan melengkapi seluruh organ Badan Pangan Nasional, setelah sebelumnya dilakukan pelantikan 16 pejabat, yang terdiri dari pejabat tinggi madya atau eselon I sejumlah 3 orang, dan pejabat tinggi pratama atau eselon II sebanyak 13 orang, pada 30 Juni 2022, lalu. Dengan demikian, Badan Pangan Nasional sudah siap untuk berlari kencang dalam menyelesaikan permasalahan pangan yang ada,” ujarnya, mengutip keterangan resmi, Selasa (26/7/2022).

Menurut Arief, tanggung jawab yang diemban jajarannya adalah memastikan stabilisasi dan ketersediaan pangan. Apalagi saat mencuatnya isu krisis pangan belakangan ini.

"Pegawai Badan Pangan Nasional diharuskan mempunyai cakrawala dan wawasan yang luas serta responsif dalam menyikapi berbagai hal yang terkait dengan permasalahan ketahanan pangan. Dalam kesempatan ini juga kami meluncurkan Core Value ASN BerAKHLAK, yang meliputi Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif," paparnya.

Arief mengatakan, berbagai masalah jadi tantangan NFA dalam stabilisasi. Diantaranya adanya isu krisis pangan global akibat dinamika geopolitik Rusia dan Ukraina, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19.

Pihaknya telah mempersiapkan berbagai program strategis untuk mengamankan ketersediaan pangan nasional.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Stabilisasi Gula

Ilustrasi Panen Tebu di Situbondo (Istimewa)

Lebih lanjut, terkait stabilisasi, Arief mencontohkan program pengawalan stabilisasi pasokan gula dengan menjaga kepastian harga baik di tingkat petani maupun konsumen. Serta pemantauan pendistribusian gula ke wilayah rawan pangan melalui kolaborasi bersama Perum Bulog, ID FOOD, dan Asosiasi.

“Saat ini Pabrik Gula diminta membeli Rp 11.500/kg dengan Harga Acuan Rp 13.500/kg di tingkat konsumen, penyesuaian naik Rp 1.000 dari tahun lalu. Selain itu, ia menambahkan, NFA juga mendorong perbaikan kegiatan on farm dan off farm secara detail,” kata dia.

Program lainnya, tambah Arief, adalah mendorong penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Artinya, ada substitusi impor sehingga tak bergantung pada produk dari luar negeri.

“Substitusi pangan impor menjadi pangan lokal bukan hanya menjaga ketersediaan bahan pangan, melainkan juga menghemat devisa negara. Jika kita bisa melakukan substitusi pangan yang berbahan baku gandum seperti terigu menjadi tepung beras dan singkong sebanyak 10 persen saja, itu telah sama dengan saving 2,4 triliun rupiah per tahun,” ungkapnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Cadangan Pangan

FOTO: Pemerintah Pastikan Pasokan Pangan Jelang Lebaran Aman — Pedagang melayani warga yang membeli kebutuhan pangan di Pasar Lembang, Tangerang, Banten, Selasa (4/5/2021). Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memastikan pasokan pangan cukup sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Program strategis lainnya yang sedang dipersiapkan adalah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Program ini masih dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait.

Upaya ini bertujuan untuk stabilisasi harga komoditas strategis melalui penjualan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan optimalisasi stok pangan yang tersedia guna menjaga stabilisasi dan ketersediaan pangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengatakan Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. NFA menyambut arahan tersebut dengan memperkuat organisasi secara internal dan melakukan kolaborasi di ekternal.

4 dari 4 halaman

Tanggung Jawab

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi. (Dok ariefprasetyoadi.com)

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi melantik 16 pejabat di lingkungan BPN. Mereka adalah pejabat tinggi madya atau eselon I sejumlah 3 orang, dan sisanya pejabat tinggi pratama atau eselon II sebanyak 13 orang.

Pelantikan dilakukan di Kantor Pusat Badan Pangan Nasional, Gedung E Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Kamis (30/6/2022).

Arief menyebut, tanggung jawab yang diemban jajarannya adalah guna memastikan stabilisasi dan ketersediaan pangan. Apalagi, dengan adanya beragam tantangan pasca pandemi covid-19.

"Hari ini mari kita bersatu untuk kemajuan masyarakat Indonesia, peran dari bapak ibu di Badan Pangan Nasional sangat mulia bagi masyarakat, karena semua memegang tanggung jawab akan ketersediaan dan stabilisasi pangan," kata dia di Gedung E Kementerian Pertanian, Kamis (30/6/2022).

Ia juga meminta jajarannya itu menjadi pribadi dengan pemikiran terbuka. Serta diimbangi dengan kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi.

"Saya harap seluruh jabatan jadi bagian dari problem solver, lebih dari problem reporter. Kita sepakat zero tolerance for integrity. Kita tak bicara integritas, karena sudah jadi kewajiban di Badan Pangan Nasional," terangnya.

Sejumlah pejabat yang menempati posisi di Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) ini cukup beragam. Di eselon I, ada perpindahan dari pejabat Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian.