Dapat Pelatihan, UMKM Siap Sambut Presidensi G20

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya menambahkan tujuan kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas di bidang produksi, pemasaran, pembiayaan, dan manajemen usaha koperasi dan UMKM di sektor kriya di Kabupaten Manggarai barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun rangkaian kegiatan acara ini antara lain Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi, Sosialisasi Pembentukan Koperasi kepada Kelompok Usaha Produktif Masyarakat, Pelatihan Vocational bagi Usaha Mikro di Sektor Pariwisata, Bimbingan Peningkatan Mutu Produk Usaha Mikro di Kawasan/Klaster Pariwisata, Sosialisasi KUR, dan Open Desk Pendampingan Penerbitan Legalitas Usaha Berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain itu, acara lainnya ialah Pelatihan Vocational Design dan Branding Produk UKM Bersama, Bimbingan Teknis Kewirausahaan Penunjang Pariwisata Daerah, Fasilitasi Financial Matching bagi Wirausaha, Fasilitasi Literasi Digitalisasi Keuangan, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Terintegrasi dengan SIDT-KUMKM, Sinergitas Pengembangan Produk Lokal Unggulan, serta Workshop Kewirausahaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Eddy menyampaikan, dilaksanakan pula Penyerahan Simbolis Program Strategis Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Simbolis Penyerahan Kredit Usaha Rakyat dan Penyerahan Simbolis Pemberian Pinjaman LPDB-KUMKM melalui KSP KOPDIT Suka Damai.

"Untuk mendukung Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas diperlukan sinergitas semua pihak dalam rangka pengembangan produk-produk kreatif dan produk unggulan daerah termasuk produk kriya. Oleh karena itu, diharapkan dengan sinergitas tersebut dapat mewujudkan koperasi dan UMKM yang berkualitas, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," pungkas Eddy.

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendongkrak investasi ke Indonesia. Investasi tersebut tidak kelas kakap saja tetapi juga investasi kecil yang menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Ketika melantik saya, Presiden minta saya mengurus tidak adanya investasi yang besar-besar tetapi juga yang kecil-kecil ini harus diurus," kata Bahlil dalam acara Pemberian NIB Pelaku UMKM Perseorangan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/7/2022).

UMKM meskipun nilainya tidak besar, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak maka tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang setara kepada mereka.

Maka, Bahlil menyebut pemerintah melahirkan Undang-Undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Salah satu tujuan UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mempermudah para pengusaha membuat izin berusaha.

"Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, kami susun UU Cipta Kerja yang salah satu output-nya percepatan pengurusan izin berusaha," kata dia.

Sebelum ada UU Cipta Kerja, Bahlil mengatakan pengurusan izin bagi pelaku UMKM sangat sulit. Dia pun membuat anekdot yang membandingkan pelaksanaan ibadah umrah dengan pengurusan izin berusaha di Indonesia.

Katanya lebih jelas waktu pelaksanaan ibadah umrah saat melakukan tawaf atau mengelilingi kabah ketimbang mengurus perizinan berusaha. Pengusaha harus keliling ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan izin. Mulai dari kementerian, dinas, dan para pejabat yang berkenan memberikan izin berusaha.

"Jadi dulu buat izin UMKM ini susahnya minta ampun," kata dia.

Sistem perizinan dengan One Single Submission (OSS) berbasis risiko pun menjadi jalan keluar kebuntuan masalah perizinan. Kini mengurus izin usaha dengan OSS bisa menggunakan ponsel pintar sendiri.

"Dengan OSSS ini bisa memberi kepastian, cepat,dan tanpa biaya buat UMKM. Ini tidak dan biayanya NIB, sertifikat halal dan SNI ini kita buat cepat," pungkasnya.