Sukses

Punya 251 Bandara, Indonesia Tegaskan Komitmen Kurangi Emisi Karbon di Sektor Penerbangan

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia memiliki kepentingan besar pada pertumbuhan dan pemulihan sektor penerbangan sipil global yang ramah lingkungan.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan komitmen dalam pengurangan emisi karbon dari sektor penerbangan. Ini sejalan dengan target penerbangan sipil global yang ramah lingkungan.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam International Civil Aviation Organization (ICAO) High Level Meeting on the Feasibility of a Long-Term Aspirational Goal for International Aviation CO2 Emissions Reductions (HLM - LTAG) di Montreal, Kanada, beberapa waktu lalu.

Hadir secara daring, Menhub Budi mengatakan Indonesia memiliki kepentingan besar pada pertumbuhan dan pemulihan sektor penerbangan sipil global yang ramah lingkungan.

Mengingat Indonesia memiliki 251 bandara dan diproyeksikan International Air Transport Association (IATA) akan menjadi pasar transportasi udara terbesar ke-empat dunia di Tahun 2036.

Sektor penerbangan merupakan isu prioritas karena terkait langsung dengan sektor pariwisata, perdagangan, dan industri. Ini dinilai sangat penting untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Negara maju, menurut Menhub harus lebih aktif dalam upaya dekarbonisasi sektor penerbangan sipil global.

Adapun bagi negara berkembang, perlu adanya fleksibilitas yang diberikan, agar upaya pengurangan emisi CO2 dapat tercapai tanpa menghambat pertumbuhan sektor penerbangan nasional yang berkelanjutan.

“Hal ini merupakan cerminan dari prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda (common but differentiated responsibilities-and respective capabilities) yang diakui dalam Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC),” ujarnya mengutip keterangan resmi, Kamis (21/7/2022).

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Caranya

Menhub Budi menyampaikan sejumlah hal untuk mendorong terwujudnya penerbangan yang ramah lingkungan.

Diantaranya menekankan pentingnya meningkatkan produksi dan ketersediaan bahan bakar pesawat yang ramah lingkungan (sustainable aviation fuels/SAF) dengan harga terjangkau untuk mendukung pencapaian ICAO LTAG.

kemudian, meminta negara-negara untuk mendorong penggunaan seluruh bahan baku bioenergi untuk pembuatan SAF tanpa diskriminasi. Lalu, menyampaikan pentingnya aspek pendanaan dan kerjasama teknis dalam rangka mengurangi emisi CO2 bagi sektor penerbangan sipil global.

Pertemuan ICAO HLM-LTAG yang dihadiri sebanyak 27 pejabat setingkat Menteri/Wakil Menteri dan 600 delegasi dari 112 negara serta organisasi internasional, berlangsung secara daring dan luring (hybrid) di Montreal, Kanada pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 2022.

Pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi penyusunan komitmen global pengurangan emisi CO2 sektor penerbangan sipil internasional.

Turut hadir sejumlah delegasi Indonesia dari sejumlah instansi diantaranya yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, dan Pertamina.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

 

3 dari 4 halaman

Susun Roadmap

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan peta jalan (roadmap) transisi energi. Peta jalan ini untuk mencapai tujuan penurunan emisi karbon 23 persen di 2030 dan karbon netral pada 2060.

"Kita sedang menyiapkan roadmap karbon market," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro, Masyita Masyita Crystallin di Bali Nusa Dua Convention Center (BNCDD), Bali, Rabu (13/7/2022).

Pembuatan peta jalan ini melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketiganya akan berkoordinasi untuk menentukan jumlah Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) batu bara yang masih bisa beroperasi dan harus dipensiunkan secara bertahap. Dari situ akan dihitung berapa penurunan emisi karbon.

Selain itu juga dibahas mengenai pemberikan relaksasi fiskal bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan penurunan karbon atau menerapkan energi bersih.

"Karena sektornya sama, maka sektornya akan berkoordinasi, yang duluan, berapa turunnya. Begitu juga dari Kementerian Keuangan soal carbon tax," tuturnya.

 

 

4 dari 4 halaman

Pendekatan Dua Arah

Dalam proyek ini pendekatan yang digunakan dua arah, dari pemerintah dan pelaksana kebijakan. Saat ini tengah menyiapkan regulator, kerangka kerja dan sebagainya.

"Dengan list tersebut kita bisa melakukan non-deal roadshow (NRR) untuk menjelaskan ke investo," kata dia.

Masyita menambahkan, hingga kini sudah banyak pihak yang menyatakan ketertarikannya terhadap rencana proyek energi baru terbarukan (EBT). Sehingga dalam waktu yang bersamaan investor bisa mengerjakan proyek tertentu sesuai dengan kemampuannya.

"Yang sudah tertarik sudah banyak, berbagai perusahaan, organisasi filantropi dan lainnya," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan peta jalan (roadmap) transisi energi. Peta jalan ini untuk mencapai tujuan penurunan emisi karbon 23 persen di 2030 dan karbon netral pada 2060.

"Kita sedang menyiapkan roadmap karbon market," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro, Masyita Masyita Crystallin di Bali Nusa Dua Convention Center (BNCDD), Bali, Rabu (13/7/2022).

Pembuatan peta jalan ini melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketiganya akan berkoordinasi untuk menentukan jumlah Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) batu bara yang masih bisa beroperasi dan harus dipensiunkan secara bertahap. Dari situ akan dihitung berapa penurunan emisi karbon.

Selain itu juga dibahas mengenai pemberikan relaksasi fiskal bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan penurunan karbon atau menerapkan energi bersih.

"Karena sektornya sama, maka sektornya akan berkoordinasi, yang duluan, berapa turunnya. Begitu juga dari Kementerian Keuangan soal carbon tax," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini