Guna Jaga Ketahanan Pangan, Ternyata Ini 4 Inti Kebijakan Permentan Nomor 10/2022

Liputan6.com, Bogor Guna menjaga ketersediaan, keterjangkauan pupuk, dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan, bahwa ada empat hal yang menjadi inti kebijakan pemerintah dalam Permentan Nomor 10/2022.

"Pertama, petani tetap berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam dan tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar," demikian disampaikan Mentan SYL dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/7/2022).

Selain petani tetap berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, Mentan SYL mengeaskan bahwa pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk 9 komoditas pangan pokok strategis.

"Pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk 9 komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Langkah dan kebijakan ini diambil agar produk hasil pertanian terutama yang memiliki kontribusi terhadap inflasi bisa terus terjaga dan menjaga ketahanan pangan nasional Indonesia," ujar Mentan SYL.

Inti kebijakan pemerintah yang ketiga adalah diberikannya petani pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK. Mentan SYL menegaskan, pupuk ini dipilih untuk efisiensi pemupukan.

"Jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani adalah Urea dan NPK. Kedua jenis pupuk ini dipilih untuk efisiensi pemupukan karena kondisi lahan pertanian saat ini. Kedua jenis pupuk ini mengandung unsur hara makro esensial yang menjadi faktor pembatas untuk peningkatan produksi tanaman yang optimal," sebutnya.

Dan yang terakhir, pemerintah ingin pengalokasian pupuk bersubsidi dilakukan dengan memakai data spasial atau data luas lahan dalam Simultan. Itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B).

"Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran baik dan lebih akurat," tegas SYL.

"Tentu saja kita harus berterima kasih kepada Bapak Presiden yang tetap mengalokasikan alokasi pupuk di saat beberapa tempat negara lain mengurangi subsidi, bahkan tidak mampu menyiapkan subsidinya," tambahnya.