Sambut Tim Penilai FATF, Jokowi Ingin Buktikan Komitmen RI Berantas Pencucian Uang

Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF), telah datang ke Indonesia. Tim ini akan melakukan pengujian dan penilaian tingkat kepatuhan Indonesia terhadap penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau proses Mutual Evaluation Review (MER).

Tim asesor FATF ini melakukan penilaian pada 18 Juli hingga 4 Agustus 2022.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Komite TPPU), Mahfud MD menjelaskan, berbagai persiapan dan konsolidasi tingkat nasional telah dilakukan oleh Indonesia baik di level tertinggi maupun di level teknis.

“Kami berharap kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi FATF akan terus berdampak pada peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Indonesia,” ungkap Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (18/7/2022).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Sekretaris Komite TPPU, Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa Indonesia selalu berpedoman dan mematuhi seluruh rekomendasi FATF dan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

“Koordinasi, kolaborasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan baik pihak pelapor, regulator, penegak hukum serta masyarakat selalu kami tegakkan untuk membangun sebuah gerakan APUPPT yang masif dan kuat,” jelas Ivan.

Lebih lanjut Kepala PPATK berharap selain mendapat penilaian yang baik dan patuh, Indonesia dapat diterima menjadi anggota penuh FATF.

“Menjadi anggota penuh FATF akan menjaga momentum APUPPT yang kuat dan efektif, terlebih saat ini Indonesia tepat merayakan dua dekade pencapaian rezim APUPPT,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun langkah-langkah yang kuat dan komprehensif untuk melindungi integritas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia berdasarkan 8 Prinsip Dasar :

- Independensi dan Kewenangan Lembaga Intelijen Keuangan,

- Sistem Berbasis Teknologi Informasi,

- Pendekatan Berbasis Risiko,

- Kemitraan sektor Publik dan Swasta,

- Pendekatan Sistemik,

- Statistik yang Kuat,

- Kemampuan Sumber Daya Manusia, dan

- Infrastruktur Hukum yang Kuat.