Sukses

Erick Thohir Nilai Produk UMKM Harus Dijual Mahal

Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin lagi ada persepsi yang membedakan produk UMKM secara standar tidak baik.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menilai, produk UMKM tidak sepatutnya dihargai murah. Pasalnya, proses produksi yang dilakukan membutuhkan modal dan tenaga tidak sedikit.

Untuk itu, pemerintah berdedikasi untuk membangun ekosistem UMKM dengan mengenyampingka ego sektoral. Namun, harus saling mendukung dan perlu ada hasil konkritnya.

"Di sinilah kita bisa lihat bagaimana kita bisa meyakinkan semua small medium untuk UMKM bukan hanya bisa naik kelas, tapi berkesinambungan," ujar Erick Thohir di Sarinah, Jakarta, Minggu (17/7/2022).

Erick juga tak ingin lagi ada persepsi yang membedakan produk UMKM secara standar tidak baik. Dia ingin membuktikan bahwa produk UMKM juga laik dibanderol tinggi.

"Padahal ini (produk UMKM) handmade. Padahal ini ada kreatif daripada bangsa kita. Jual mahal dong, inilah yang harus kita dorong," tegas dia.

Oleh karenanya, ia pun senang atas apresiasi yang diberikan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva atas kepedulian pemerintah terhadap UMKM.

Hal itu diutarakannya saat melawat bersama Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke markas UMKM di Gedung Sarinah, Jakarta.

"Artinya kepemimpinan bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah kepada alur yang benar, dan mari kita saling bekerja sama mematikan kita tambak maju lagi," ujar Erick Thohir.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Digitalisasi UMKM Bantu Daya Saing UMKM Lokal di Pasar Global

Persaingan global saat ini kian marak, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pun didorong untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar.

UMKM Indonesia saat ini juga perlu mengembangkan pola pikir baru dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan menjadikan usahanya digital sekaligus global.

Menurut data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) sampai Bulan Mei 2022, total unit UMKM/IKM/Artisan yang telah onboarding mencapai 19,1 juta dan semakin dekat dengan target 30 juta UMKM digital di tahun 2023. Salah satu potensi UMKM dan produk unggulan di Indonesia adalah Provinsi Papua.

“Selain sumber daya alam yang melimpah, Papua juga kaya akan budaya dengan produk unggulan lokal yang khas. UMKM di Provinsi Papua bisa semakin maju dengan memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi digital yang telah dibangun pemerintah,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo, Septriana Tangkary.

Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini, turut mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui komitmen pemerintah untuk menggunakan produk lokal yang tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

3 dari 3 halaman

Majukan UMKM Papua

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Philip Gobang, menyambut dengan baik harapan tersebut dengan menjelaskan bahwa Kemenkominfo bersama stakeholder lain berkomitmen untuk memajukan UMKM Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan literasi digital.

“UMKM merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB, maka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selama bulan Juni sampai Agustus 2022, Kemenkominfo ditunjuk menjadi campaign manager Gernas BBI di Provinsi Papua,” terang Philip.

Dukungan akan optimalisasi digitalisasi UMKM pun turut disampaikan oleh keempat sektor baik dari segi aplikasi, pembinaan, dan sumber daya manusia.

Selain aplikasi, didukung juga dengan adanya pengikut di media sosial, sehingga komunikasi dan promosi bisa sangat mudah disampaikan kepada masyarakat

“Pada Kementerian BUMN, kami diminta setiap BUMN yang memiliki penghasilan di atas 1 triliun, untuk menyiapkan tempat-tempat pembinaan, mulai dari pengembangan UMKM, Satgas Bencana, sampai Program PK/BL/KUR,” demikian ungkap Kuncoro.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.