Ada 24.400 Aplikasi di Pemerintahan, Menkominfo Bakal Pangkas

Oleh Arief Rahman Hakim pada 12 Jul 2022, 16:10 WIB
Diperbarui 12 Jul 2022, 16:10 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat memberikan keterangan soal kabar dampak 5G terhadap keselamatan penerbangan (Liputan6.com/Giovani Dio Prasasti)
Perbesar
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat memberikan keterangan soal kabar dampak 5G terhadap keselamatan penerbangan (Liputan6.com/Giovani Dio Prasasti)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate akan memangkas puluhan ribu aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Ia mengklaim dengan integrasi, nantinya akan menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun.

Menurut datanya, ada sekitar 24.400 aplikasi di lingkup pemerintahan. Ia juga menemukan di tiap pemerintah daerah memiliki aplikasi tersendiri di tiap-tiap unitnya.

“Dari 24.000 pelan-pelan mulai melakukan shutdown, tutup, dan pindahkan pelan-pelan. Saya meyakini akan efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini, puluhan triliun hematnya ini,” katanya dalam Leader’s Talk, Festiva Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), ditulis Selasa (12/7/2022).

Ini sekaligus menjawab pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait borosnya anggaran negara yang digelontorkan untuk aplikasi milik pemerintah. Menkeu juga menyoroti soal efisiensi dari aplikasi yang dimiliki.

Kemudian, ia juga menilai aplikasi pemerintah yang digunakan saat ini terlalu banyak, tidak efisien dan cenderung bekerja masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan super apps guna memudahkan komunikasi lintas instansi agar terintegerasi dalam satu sistem yang sama.

"Pemerintah sedang menyiapkan public services super apps, suatu aplikasi layanan publik terpadu dalam satu aplikasi,” katanya.

Ia menjelaskan super apps tersebut bertujuan mencegah duplikasi aplikasi-aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, perlu kerjasama dari setiap sektor pemerintahan untuk mewujudkan super apps yang handal dan terpadu.

"Tidak ada ruang bagi ego sektoral dan resistensi. Pemerintah saja saat ini masih menggunakan 24.400 aplikasi, tidak efisien dan bekerja sendiri-sendiri. Bahkan, di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap unitnya, sangat tidak efisien,” paparnya.

Johnny menegaskan arti penting penataan ulang ribuan aplikasi yang yang tersebar itu dengan menghasilkan satu aplikasi super atau super apps untuk Indonesia.

“Kita perlu menata ulang untuk menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegerasi. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo,” ujarnya menambahkan.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Boros Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Leader’s Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Leader’s Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah membuat borosnya penggunaan anggara negara. Menurut catatannya, ada hingga 400.000 aplikasi.

“Bayangkan kita punya lebih dari 400.000 aplikasi, ya Pak ya, dan juga 24.000. Kemudian setiap Kementerian lembaga itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri,” katanya dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Bali, ditulis Selasa (12/7/2022).

Melihat temuan itu, Sri Mulyani bersama kementerian lainnya akan melakukan penyederhanaan aplikasi di lingkup pemerintah. Dengan demikian, diharapkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor ini bisa berkurang dan lebih efisien.

“Nah sekarang kita akan membuat menjadi satu data itu bisa akan menurunkan biaya operasi dari pemerintah meningkatkan relialbilitinya,” terangnya.

Caranya, dengan melakukan integrasi aplikasi antar kementerian. Harapannya, kedepan akan menjadi lebih mudah diatur dan menguntungkan.

“jadi nggak setiap orang sekarang buat aplikasi sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan menjadi lebih koordinatif,” kata dia.

“itu yang disebut menjadi digital, jadi digitalisasi dari government supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien,” tambahnya.

 


Keamanan Data

Menkeu dan BI Raker Dengan Banggar DPR
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat tersebut beragenda keterangan pemerintah atas KEM PPKF RAPBN 2023 dan RKP Tahun 2023 serta Proyeksi Ekonomi Tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani mengungkap sektor prioritas lainnya adalah keamanan ketika penerapan digitalisasi di pemerintahan. Ia mengakui ada banyak serangan hacker yang diterima ke beberapa situs milik pemerintah.

“Cyber security menjadi sangat penting apalagi sekarang kita sudah menerapkan digital signature, jadi kalau bapak/ibu lihat, pemerintah sudah jarang membawa dokumen, kita semua sekarang elektroik tapi keamanannya harus dijaga,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkap, dengan adanya digitalisasi yang diterapkan di pemerintahan, biaya operasional pemerintah akan menurun. Namun, sebaliknya, biaya untuk internet akan meningkat karena penggunaan teknologi digital.

 


Efisien

Ilustrasi Aplikasi Android.
Perbesar
Ilustrasi Aplikasi Android. Kredit: USA-Reiseblogger from Pixabay

Efisien

Kendati begitu, ia mengatakan meski ada penurunan di satu sisi dan kenaikan biaya di sisi lainnya, akan menjadikan kerja pemerintahan akan lebih efisien. Artinya, pennggunaan dana anggaran juga bisa semakin efisien.

“Yang paling senang sebagai Menteri keuangan pak Gub (gubernur BI, Perry Warjiyo), biaya operasi pemerintah menurun Pak. Jadi pembelian ATK (alat tulis kantor) turun, tapi sekarang biaya internet naik, jadi berubah, birokrasi pinter caranya, turun di ATK terus naikin di internet. Jadi sama aja (besaran anggaran),” tuturnya.

“Tapi itu jauh lebih efisien dan jauh lebih aman. Kita melihat di Kemenkeu transformasi digital terlihat dari cara mereka mengelola anggarannya sekarang berubah. Dan selama pandemi karena semuanya kita dipaksa untuk pindah ke digital sekarang semua biaya capex untuk zoom dan berbagai konektivitas menjadi sangat meningkat,” tambah bendahara negara.

Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya