Sukses

Menko Luhut Minta Grab Pindahkan Kantor Pusat ke Indonesia

Menko Luhut meminta kantor pusat (head quarter) Grab bisa dipindahkan ke Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut meminta kantor pusat (head quarter) Grab bisa dipindahkan ke Indonesia. Diharapkan tidak ada lagi dual-headquarter yang saat ini juga ada di Singapura.

"Kami akan dukung terus grab in. Hanya satu permintaan, head quarter-nya itu supaya pindah kemari lagi. Ini jangan ada head quarter di Singapura bikin duitnya paling banyak di Indonesia, tinggalnya di Singapura," kata Luhut saat menghadiri peluncuran GrabElectric di Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Diketahui, Grab merupakan salah satu platform layanan on demand asal Malaysia yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan, pengantaran barang, dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile.

Luhut menegaskan, pihaknya dan seluruh Kementerian yang terkait  akan terus mendukung Grab, selama Grab menghasilkan layanan-layanan yang memajukan Indonesia.

"Kami akan dukung terus Grab ini sepanjang itu untuk Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, Luhut juga menyinggung Grab yang ternyata konsumennya banyak sehingga mereka mampu mencetak pendapatan yang besar  di Indonesia, tapi dia menyayangkan kantor pusatnya berada di Singapura.

"Bikin duitnya paling banyak di Indonesia, tinggalnya di Singapura. Itu kelapa sawit juga disuruh pindah semua, jadi biar Indonesia hebat, yang membikin Indonesia hebat itu kita," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Presiden of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, menyampaikan untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air diperlukan kolaborasi yang sinergis antara swasta dengan pemerintah Indonesia.

"Ada alasan kenapa kendaraan listrik itu disebut sebagai ekosistem karena tidak bisa berdiri sendiri. Saya tidak bisa menyebutkan satu per satu tentunya di antaranya adalah Kemenko Marves di sini sangat berperan aktif, lalu Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, Kemenparekraf dan masih banyak lagi," pungkasnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Menko Luhut Bakal Wajibkan Kantor Pusat Perusahaan Sawit Ada di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mewajibkan seluruh kantor pusat perusahaan sawit untuk berada di Indonesia. Langkah ini agar proses pengawasan bisa dilakukan dengan baik dan perusahaan tersebut juga membayar pajak ke Indonesia.

Menurut Luhut, masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak. "Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," katanya dikutip dari Antara, Jumat (27/5/2022). 

Luhut menjelaskan, dengan banyaknya perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.

Selain itu, Menko Luhut juga akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit. Luhut mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," katanya dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) secara daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

 

3 dari 3 halaman

Identifikasi Bisnis

Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.

Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.

"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," pungkas Luhut.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.