Indonesia 3 Tahun Tak Impor Beras, Berikut Faktanya

Liputan6.com, Jakarta Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerin Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mengungkapkan data yang dirilis BPS bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini, Indonesia belum melakukan impor beras umum alias tidak ada impor beras Bulog dalam memenuhi kebutuhan nasional.

Produksi beras setiap tahunnya mengalami surplus lebih tinggi dari kebutuhan konsumsinya sehingga ketersediaan aman dan lebih dari cukup dan bahkan dapat dikatakan Indonesia sudah swasembada beras.

"Pada tahun 2019, beras surplus sebesar 2,38 juta ton, 2020 surplus 2,13 juta ton dan 2021 surplus 1,31 juta ton. Inilah capaian nyata perberasan kita di era pemerintah Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin. Capaian ini tentu di tengah wabah pandemi covid 19," demikian dikatakan Kuntoro Boga di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Di satu sisi, Kuntoro pun menjelaskan, memang adanya impor beras khusus di tahun 2021, terangnya impor ini adalah beras khusus untuk misalnya restoran asing dan menir pecah 100 persen, bukan beras konsumsi umum.

Dari kondisi ini, ia menekankan pentingnya cermat memahami data dengan melihat kode HS agar tidak mengeneralisir importasi beras, sebab faktanya data BPS mencatat Indonesia pada tahun 2021 mengekspor beras untuk konsumsi sebanyak 3,3 ribu ton.

"Perdagangan dunia saat ini semakin terbuka. Karena itu, adalah wajar ada ekspor dan juga ada impor. Tidak bisa menutup diri harus 100 persen tidak impor, apalagi restoran Jepang membutuhkan beras khusus dari Jepang dan restoran asing sejenisnya serta menir pun dibutuhkan untuk pakan," jelasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Anggota DPR kritik kebijakan ekspor 2 juta ton beras kala dunia keisis pangan

2 dari 4 halaman

Genjot Ekspor

Lebih lanjut Kuntoro menekankan untuk hal terpenting yang harus diprioritaskan dan dijaga adalah menggenjot agar ekspor pertanian lebih tinggi dari pada impornya, sehingga neraca perdagangan pertanian selalu surplus.

Hal ini sudah terbukti ekspor pertanian 2021 sebesar Rp625 triliun atau naik 38,6 persen dari 2020.

"Ini kita rujuk data BPS, satu-satunya lembaga negara yang diberi mandat merilis data. Ekspor pertanian yang semakin meningkat setiap tahun, jauh lebih tinggi dibanding impor, sehingga setiap tahun neraca perdagangan pertanian surplus. Pada tahun 2021 surplus neraca perdagangan pertanian sebesar Rp 269 triliun," tegasnya.

"Jadi lihatlah fakta neraca perdagangan ini. Indonesia itu negara besar dan basisnya ada di sektor pertanian. Jangan melihat impor per jenis komoditas yang angkanya kecil-kecil itu, tapi lihatlah agregatnya ekspor pertanian besar yang didukung dari perkebunan," sambung Kuntoro.

Perlu diketahui, berdasarkan data BPS, impor beras khusus 2021 meliputi beras Thai Hom Mali, beras setengah masak, menir dan tepung kasar, sekam/dedak/residu lainnya, dan beras 1/2 giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan atau tidak berupa lain-lain.

3 dari 4 halaman

Dihantui Krisis Pangan Dunia, Begini Kondisi Stok Beras di Indonesia

FOTO: Panen Padi Rutin di Kawasan Ujung Menteng — Petani memanen padi dari Sawah Abadi di kawasan Ujung Menteng, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Padi hasil panen tersebut tidak dijadikan beras, tapi dijadikan benih untuk dibagikan kepada kelompok tani yang ada di wilayah Jakarta. (merdeka.com/Imam Buhori)

Krisis pangan menghantui dunia. Pemerintah bersiap dan memastikan terus menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari sisi supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional.

Ini menjadi bahasan para pejabat negara dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Kebijakan Pangan yang berlangsung, Rabu (29/6/2022).

Hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala BNPB, Dirut BULOG.

Kemudian sejumlah Pimpinan K/L membahas kondisi terkini terkait dengan situasi pangan nasional dan antisipasi krisis global di bidang pangan, serta berbagai upaya yang akan dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan pangan strategis, yang sampai bulan Juli ini relatif aman, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga” kata Menko Airlangga ketika membuka Rakortas yang diselenggarakan secara hybrid di Loka Kretagama, Kantor Kemenko Perekonomian.

Terkait dengan Beras, Indonesia memiliki ketersediaan pangan yang memadai hingga akhir tahun 2024.

Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras. Dalam Rakortas tersebut juga mengisyaratkan bahwa Indonesia akan segera melakukan ekspor beras.

“Berdasarkan data dan neraca yang dipaparkan pada Rapat Internal dengan Bapak Presiden, stok per Desember 2021 adalah 7 juta ton dan stok Bulog lebih dari 1 juta ton, artinya kalau ekspor 200.000 ribu ton masih aman,” kata Menko Airlangga.

4 dari 4 halaman

Aspek Regulasi

Kementan Targetkan 8,2 Juta Hektare Sawah untuk 20 Juta Ton Beras — Petani menanam padi di persawahan di kawasan Tangerang, Kamis (3/12/2020). Kementerian Pertanian menargetkan pada musim tanam pertama 2020-2021 penanaman padi mencapai seluas 8,2 juta hektare menghasilkan 20 juta ton beras. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga beserta para Menteri, Dirut Bulog, dan Kemendag juga membahas tentang aspek regulasi, aturan, perizinan dan kesiapan untuk pelaksanaan proses ekspor beras yang akan segera dilakukan.

Selain itu, juga dilakukan pembahasan mengenai bantuan beras BULOG tahun 2022 untuk 19,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan revisi regulasi (Perpres 48 Tahun 2016) untuk penguatan penugasan BULOG.

Beberapa ketentuan yang akan diatur antara lain terkait penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah), pelepasan stok CBP, kriteria stok beras turun mutu dan penggunaan dana untuk pelepasan stok.

Rakortas tersebut juga membahas mengenai program penyaluran Jagung untuk Peternak Mikro Kecil sebesar 50 ribu ton, dengan melakukan perpanjangan penugasan BULOG hingga 31 Juli 2022.

Selain itu, juga dibahas terkait dengan transformasi kebijakan Pupuk Bersubsidi mulai dari refocusing target subsidi menjadi 2 jenis pupuk dan 9 komoditas prioritas strategis, transformasi digital dan revisi beberapa regulasi yang diperlukan