Menteri Bahlil Akui Negara Belum Maksimal Urus UMKM

Oleh Tira Santia pada 06 Jul 2022, 20:30 WIB
Diperbarui 06 Jul 2022, 20:30 WIB
Bahlil Lahadalia
Perbesar
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyebut negara masih belum maksimal mengurus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saya katakan negara belum hadir secara maksimal dalam mengurus UMK, ini kejujuran saya," kata Bahlil Lahadalia dalam Pemberian NIB Pelaku UMK Perseorangan, di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022).

Hal itu terlihat masih kecilnya pinjaman kredit perbankan nasional kepada pelaku UMKM, yang hingga kini baru mencapau 18,7 persen, yaitu sebesar Rp 1.127 triliun dari total kredit Rp 6.200 triliun.

"Atas arahan Bapak Presiden kepada kami, kredit yang harus dikucurkan pada 2023-2024 minimal 30 persen untuk UMKM kita. Artinya kalau sekarang cuma Rp 1.127 triliun, kalau naik 30 persen, berarti sekitar Rp 1.600 sampai Rp 1.700 triliun," jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan, rendahnya kredit perbankan terhadap UMKM dikarenakan masih banyaknya UMKM informal yang maaib belum memiliki izin berusaha.

"Kenapa? Karena izinnya itu dulu waktu saya jadi pengusaha, jangankan ketemu bupati wali kota, ketemu kepala dinas saja minta ampun," katanya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


UU Cipta Kerja

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Grandlaunching Proyek Investasi Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Perbesar
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Grandlaunching Proyek Investasi Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Atas dasar itulah, Pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Dimana UU tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi dunia usaha dalam memproses perizinan.

"Dunia usaha itu membutuhkan tiga hal, kecepatan, transparansi dan efisiensi. Dan tidak neko-neko. Dulu kita masuk, urus izin, banyak meja dilewati. Setiap meja ada hantu berdasi maupun tidak berdasi yang berkeliaran di pinggir meja. Ini pengalaman saya. Dengan UU Cipta Kerja, semua sudah transparan sekali," katanya.

Sekarang, dengan hadirnya sistem Online Single Submission (OSS), khususnya untuk UMK Perorangan, perizinan begitu mudah cukup mengakses pendaftaran melalui aplikasi via smartphone.

"Sekarang tidak perlu lagi ketemu bupati, ketemu kepala dinas, tidak perlu ketemu menteri, cukup lewat aplikasi, NIB (Nomor Induk Berusaha) bapak ibu sudah bisa keluar. Itu untuk memudahkan UMK dan pelaku usaha perseorangan. Tidak ada lagi bayar-bayar sertifikat halal, SNI juga tidak perlu dibayar," Pungkasnya.


Presidensi G20 Bakal Bawa UMKM Indonesia Naik Kelas

Indonesia ingin mencapai lima hal dalam bidang kesehatan saat memegang Presidensi G20.
Perbesar
Indonesia ingin mencapai lima hal dalam bidang kesehatan saat memegang Presidensi G20.

Jakarta Presidensi G20 Indonesia akan mendorong lembaga keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki akses permodalan dan pasar yang lebih luas.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Talkshow The Jakarta Post Spotlight #12: G20 Digital Transformation: Resilient MSMEs for Global Economic Recovery di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan dengan menghadirkan infrastruktur, seperti sistem pembayaran dan peraturan yang kompatibel antar negara.

“Ini penting karena kami ingin memastikan bahwa tema recover stronger dan recover together tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di rasakan di dalam setiap negara,” ujarnya, Rabu (6/7/2022).

Ia menambahkan, menyampaikan saat ini Pemerintah masih terus bekerja untuk merealisasikan target level inklusi keuangan dalam negeri sebesar 90 persen di 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk mencapai inklusi keuangan yang ditetapkan, harus didukung juga dengan literasi keuangan, terutama bagi UMKM. Oleh karena itu, katannya, Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia, terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.


Alokasi Anggaran Pemerintah

KTT G20.
Perbesar
Agenda utama presidensi G20 Indonesia mengerucut pada 3 bidang yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi.

Saat ini, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber optik, sehingga internet bisa diakses dari seluruh wilayah di Indonesia. Semua hal ini didukung dengan peraturan yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian untuk berinvestasi.

Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah. UMKM telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), yang salah satu misinya adalah mendukung kelangsungan bisnis UMKM serta menyediakan jaring keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.

Dalam menghadapi ancaman akan inflasi ekonomi global akibat pandemi dan juga efek konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani melihat UMKM memiliki peran penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan jaring pengaman sosial. Terutama dengan ancaman krisis pangan dan energi yang dapat muncul dari konflik tersebut.

Untuk itu Pemerintah telah mengalokasikan tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek. “Pertama, untuk melindungi masyarakat di fase pemulihan ekonomi dari pandemi. Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan anggaran pemerintah,” terang Sri Mulyani.

Infografis Indonesia Terima Tongkat Estafet Presidensi G20. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Indonesia Terima Tongkat Estafet Presidensi G20. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya