Indonesia Bakal Larang Ekspor Listrik EBT, Tak Hanya ke Singapura

Oleh Tira Santia pada 06 Jul 2022, 13:20 WIB
Diperbarui 06 Jul 2022, 13:20 WIB
Foto ilustrasi listrik
Perbesar
(Foto: Dokumentasi PLN)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan Indonesia tidak akan melakukan kegiatan ekspor listrik, khususnya listrik yang berasal dari Energi baru dan Terbarukan (EBT) ke luar negeri.

"Kita melarang ekspor listrik memakai EBT ke dunia, kita tidak berbicara satu negara (Singapura)," kata Bahlil saat ditemui dalam acara pertemuan kedua Trade Investment and industry working Group (TIIWG) G20 di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022).

Lantaran, diharapkan pada 2025 minimal 24 persen listrik Indonesia memakai EBT. Namun, nyatanya Indonesia belum siap karena bahan bakunya masih kurang oleh karena itu Pemerintah akan melarang ekspor listrik yang menggunakan EBT.

"Kita ingin Indonesia tahun 2025 minimal 24 persen listriknya memakai EBT kita kan belum siap, artinya kita belum siap ngapain kita ekspor, silakan orang investasi di Indonesia tetapi listriknya dipakai untuk Indonesia," ujarnya.

Menteri Bahlil menegaskan, bukan berarti, penyetopan ekspor listrik EBT itu menyetop pengembangan investasi energi terbarukan di dalam negeri. Artinya, negara manapun bisa tetap menanamkan modalnya di Indonesia dalam hal membangun pembangkit energi terbarukan.

Namun, ada syaratnya yaitu investor asing yang akan membangun industri di Indonesia dilarang mengambil bahan baku jika pembangunan industrinya di luar Indonesia.

"Kalau orang membangun industri jangan mengambil bahan baku di Indonesia dan pembangunannya ditempat lain, kita ingin ada kolaborasi yang positif yang saling menguntungkan win win semua negara dan semua pengusaha," tegas Bahlil.

Sejalan dengan itu, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah di tahun ini mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor timah mentah di penghujung 2022.

"Terkait dengan nikel, saya pikir harus kita perjuangkan tidak hanya itu, tahun ini kita akan menyetop bauksit, melarang ekspor bauksit mentah. Tahun depan kita akan melarang ekspor timah. Timah itu penghasil timah terbesar di dunia itu China kedua Indonesia, tapi untuk ekspor timah terbesar di dunia itu Indonesia," pungkasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Bertemu Mendag Singapura, Menteri Bahlil Beberkan Alasan Batal Ekspor Listrik

Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia dengan Komisi VI DPR RI.
Perbesar
Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia dengan Komisi VI DPR RI.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia coba menjelaskan alasan pelarangan ekspor listrik yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) ke Singapura kepada Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong.

Dalam pertemuan keduanya di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta pada Senin (30/5/2022) kemarin, Bahlil mengatakan, saat ini Pemerintah RI melakukan pelarangan ekspor listrik hijau guna mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

"Terkait pelarangan ekspor listrik. Memang sekarang kita lagi fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan Bapak Presiden sedang mendorong untuk meningkatkan penggunaan EBT. Namun saya kira bisa dibicarakan, selagi kita mendapatkan win-win solution," jelas Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5/2022).

Bahlil juga menyampaikan, Pemerintah RI saat ini fokus pada hilirisasi industri dan bagaimana memberikan nilai tambah bagi industri manufaktur. Terutama untuk komoditi mineral.

Menurut dia, Indonesia telah berhasil menghentikan ekspor ore nikel yang telah diinisiasinya sejak 2020 lalu. Disusul tahun ini untuk menghentikan ekspor bauksit dan timah pada 2023 mendatang.

"Ini peluang bagi kita bersama dalam rangka hilirisasi. Belajar dari nikel, kita terlambat memulai sehingga dikalahkan oleh China. Tapi untuk bauksit dan timah, saya belum buka ke negara manapun. Kalau ini cocok, kita akan menjadi pemain dunia khususnya untuk timah," ungkapnya.


Hilirisasi Industri

Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia
Perbesar
Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, saat memberi sambutan dalam peresmian gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Sulteng, Rabu (15/7/2020).

Gan Kim Yong menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hilirisasi industri. Yong mengungkapkan bahwa Singapura tertarik menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor kesehatan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau dalam rangka mewujudkan industri yang berkelanjutan.

Yong menilai, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik paska pandemi Covid-19 saat ini, meskipun saat ini terjadi ketidakpastian global atas adanya konflik Rusia-Ukraina.

"Ini adalah kunjungan pertama saya ke Indonesia. Saya yakin ekonomi Indonesia dapat pulih ke depannya. Terkait impor listrik, saya tahu Bapak Menteri memiliki resistensi terhadap impor listrik, namun kita bisa mencari win-win solution terhadap hal ini. Saya harap Indonesia dan Singapura dapat bekerja sama ke depannya khususnya terkait dengan ekonomi maupun bidang lainnya," tuturnya.

Dalam waktu dekat, Gan Kim Yong akan mengundang Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Kepala Otorita IKN untuk berdiskusi lebih lanjut terkait pengembangan IKN dan energi hijau, dan berharap Singapura dapat menjadi bagian dari percepatan energi terbarukan di Indonesia. 


Indonesia Bakal Ekspor Listrik ke Singapura, Bagaimana Caranya?

Ilustrasi tarif Listrik Naik
Perbesar
Ilustrasi tarif Listrik Naik (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan rencana penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura oleh PT PLN (Persero) sudah sesuai aturan.

Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Pamuji Lestari menyatakan pihaknya telah melakukan pembahasan rencana dan strategi bersama PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Luar Negeri pada 14 Januari 2022.

Dalam pertemuan tersebut KKP menyatakan siap memberikan fasilitasi dan konsultasi perizinan pemanfaatan ruang laut sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

"Kami siap mendukung dan tentunya ingin rencana dan strategi yang telah disusun dalam sinergi penyediaan energi listrik ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Tari. dikutip dari Antara, Sabtu (15/1/2022).

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan pertemuan yang membahas pengaturan ekspor tenaga listrik dengan mengundang Kementerian/Lembaga (K/L) terkait serta badan usaha bidang ketenagalistrikan.

Salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti adalah koordinasi lebih lanjut mengenai penataan ruangnya dengan KKP. Atas dukungan KKP, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari juga mengapresiasi penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari EBT ini.

PLN merencanakan pembangunan sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera hingga mencapai target untuk siap mengirimkan listrik ke luar negeri. Hal ini terungkap dalam penjelasan yang disampaikan oleh Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN Edwin Nugraha Putra.

“Untuk interkoneksi Indonesia-Singapura, nantinya lokasi gardu induk harus berada di pulau terdepan sebagai lokasi yang paling efektif untuk koneksi dengan pembangkit pemasok EBT,” ungkap Edwin.  

infografis Otak-Atik Daya Listrik Rumah Tangga
Perbesar
infografis Otak-Atik Daya Listrik Rumah Tangga
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya