Gemasnya Sri Mulyani Saat Ditanya Soal Manfaat Bayar Pajak

Oleh Liputan6.com pada 06 Jul 2022, 12:45 WIB
Diperbarui 06 Jul 2022, 12:45 WIB
Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap gemas dengan masyarakat yang masih mempertanyakan alasan harus membayar pajak.

Padahal banyak manfaat yang telah didapatkan masyarakat dari hasil pengelolaan pajak. Misalnya untuk mensubsidi listrik, LPG, BBM hingga membantu masyarakat memiliki rumah.

"Jadi buat apa saya bayar pajak? Ya buat perumahan, Anda pakai listrik, minum teh, sarapan nasi goreng, ini LPG-nya ada subsidi pemerintah. Sebagian uang pajak ini dipakai buat Anda juga," ungkapnya saat membuka acara Securitization Summit 2022, Jakarta, Rabu (6/7).

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani mengaku harus bisa menjelaskan sumber pemerintah, lalu penggunaannya hingga pihak-pihak yang bisa merasakan manfaat dari pengelolaan pajak. Dia pun meminta para anak buah dari berbagai lembaga atau perusahaan pemerintah untuk bisa menjelaskan hal serupa.

Salah satunya kepada PT Sarana Multiguna Finansial (SMF) yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Keuangan dalam membantu sektor perumahan. Banyak anggaran yang telah digelontorkan untuk mensubsidi agar masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah bisa mengakses kepemilikan rumah.

"Kita dedikasikan anggaran yang besar (untuk sektor perumahan), saya minta jelaskan ini kepada rakyat fungsi APBN. Memang tidak semua merasakan tapi ada banyak uang merasakan manfaat ini dan uangnya dari pajak," kata dia.

Tahun ini saja, pemerintah menggelontorkan dana Rp 19,1 triliun untuk subsidi perumahan melalui skema FLPP. Dari dana tersebut digunakan untuk 200 ribu rumah bersubsidi.

Besarnya dana yang dialokasikan ini hampir setara dengan subsidi pupuk untuk petani. Hl ini menunjukkan keseriusan pemerintah serius memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memenuhi kebutuhan atas papannya.

"Ini angka yang tidak kecil mirip subsidi pupuk buat petani," kata pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sri Mulyani Sebut Pangan Jadi Biang Keladi Inflasi Global

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak
Perbesar
Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut isu pangan menjadi sumber terjadinya inflasi global. Tentu isu pangan menjadi perhatian dalam pembahsan G20 Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam Road to G20 Securitization summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Untuk isu pangan, Pemerintah terus membangun apa yang disebut ketahanan pangan ditengah situasi geopolitik global ekonomi hari ini yang penuh dengan ketidakpastian. Maka, pangan menjadi salah satu isu yang mengemuka. 

"Di dalam G20 ini juga akan menjadi salah satu isu yang akan menjadi perhatian. Karena pangan menjadi sumber inflasi dunia dengan adanya perang di Ukraina, yang menimbulkan dampak terhadap supply chain dan supply dari makanan maupun pupuk," kata Menkeu.

Di mana saat ini diberbagai negara sudah mengalami tekanan harga pangan yang signifikan, oleh karena itu isu pangan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. 

Kendati begitu, Menkeu mengatakan sisi pangan Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.

"Indonesia Alhamdulillah dari sisi pangan kita dalam tiga tahun terakhir dari produksi beras, maupun produk komoditas itu memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan ekspor ke luar negeri," ujarnya.

Namun bukan berarti adanya kemampuan tersebut membuat Indonesia terlena. Menkeu menegaskan, tantangan dan tekanan inflasi dari pangan harus tetap diwaspadai waspadai. 

Selain itu, untuk sisi papan juga menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia, dimana masih membutuhkan jawaban yang ektra luar biasa dari semua stakeholder. 


Kebijakan Kemenkeu

Jokowi Beri Pidato Perpisahan dengan Tax Amnesty-Jakarta- Angga Yuniar-20170228
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat farewell atau perpisahan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Jakarta, Selasa (28/2). Penerimaan tax amnesty hingga hari ini telah mencapai Rp 112 triliun.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dari sisi Kementerian Keuangan sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan menggunakan instrumen keuangan negara. 

"Pertama, pajak pertambahan nilanya ditanggung pemerintah atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Itu adalah instrumen yang kita gunakan di dalam situasi covid kemarin untuk melindungi dan memberikan stimulus bagi sektor perumahan supaya tidak terpukul sangat dalam akibat pandemi," ujarnya.

Sebab, semua sektor dipengaruhi atau mengalami dampak pandemi covid-19 yang luar biasa, tidak terkecuali sektor perumahan, yang ditunjukkan dengan kredit gross nya yang menurun sangat tajam hingga sepertiganya dari 2019 ke 2020," ujarnya.

Maka untuk bisa menopang tekanan shock akibat pandemi yang disebut shock absorber dan counter cyclicle, maka APBN sebagai keuangan negara melakukan berbagai upaya memberikan kemudahan atau keringanan dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah atau pembebasan PPN dan PPH final," ujarnya. 

Dalam hal ini Pemerintah juga membuat skema kredit rumah rakyat yang bersubsidi. Karena permasalah di Indonesia di dua sisi, yaitu supply side dan demand side. 

"Supply itu yang memproduksi dan membangun rumah dan demand side itu yang membutuhkan rumah. Pasar hanya bisa tercipta jika supply dan demand ketemu," pungkas Menkeu.  


Inflasi Turki Nyaris Tembus 80 Persen Gara- gara Harga Pangan

Mengenal Konsep Inflasi dalam Ekonomi
Perbesar
Ilustrasi Konsep Inflasi Credit: pexels.com/pixabay

Tingkat inflasi tahunan Turki mencapai hampir 80 persen pada bulan Juni 2022, menandai level tertinggi dalam sekitar dua dekade.

Dilansir dari CNN Business, Selasa (5/7/2022) harga konsumen Turki naik 78,6 persen pada Juni 2022 dibandingkan bulan yang sama di 2021 lalu.

Kenaikan inflasi Turki ini didorong oleh melonjaknya biaya makanan dan minuman serta transportasi di negara itu.

Data dari Institut Statistik Turki menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan di Turki melonjak hampir dua kali lipat dalam setahun, sementara biaya transportasi naik 123 persen.

Ini adalah tonggak sejarah suram lainnya bagi Turki yang telah mengalami inflasi yang merajalela dalam beberapa bulan terakhir, di tambah mata uang lira yang nilainya anjlok lebih dari 20 persen terhadap dolar AS sejak awal tahun ini.

Ekonomi Turki terkena kekuatan inflasi global yang terjadi seperti negara-negara lain, menyusul kebijakan ekonomi yang tak biasa dari Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Kebijakan ini kerap disebut memicu anjloknya nilai lira, dan harga impor lebih mahal.

Pada September 2021, Erdogan mengatakan kepada bank sentral Turki untuk mulai memotong suku bunga karena harga naik, daripada menaikkannya.

Pada saat bank sentral utama dunia meningkatkan biaya pinjaman untuk mendinginkan permintaan guna menjinakkan inflasi, Turki melakukan hal yang sebaliknya. Suku bunga negara itu tetap di angka 14 persen sejak Desember 2021.

Erdogan pun membela kebijakan moneternya, dengan alasan bahwa menurunkan suku bunga akan menurunkan inflasi dan meningkatkan produksi dan ekspor.  

Infografis Angin Segar Diskon Pajak dan DP 0 Persen Kendaraan Baru. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Angin Segar Diskon Pajak dan DP 0 Persen Kendaraan Baru. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya