Sri Mulyani Sebut Harga Rumah Makin Mahal, Banyak yang Pilih Tinggal di Mertua

Oleh Liputan6.com pada 06 Jul 2022, 12:15 WIB
Diperbarui 06 Jul 2022, 20:04 WIB
FOTO: Pemerintah dan DPR Tetapkan 3 Daerah Otonomi Baru Papua
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati penentuan ibu kota untuk tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua yang diatur dalam tiga rancangan undang-undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pandemi telah membuat semua sektor terpuruk, tak terkecuali sektor perumahan. Tanpa disadari, sektor ini mengalami dampak yang besar.

Tercermin dari penurunan pertumbuhan kinerja yang selama 2 tahun berturut-turut menurun. Pada tahun 2019 pertumbuhannya masih 11,84 persen. Kemudian di tahun 2020 menurun jadi hanya 4,34 persen. Kemudian pada tahun 2021 sedikit mengalami perbaikan dengan pertumbuhan 5,74 persen.

"Tak terkecuali sektor perumahan yang kredit grossnya berkurang," kata Sri Mulyani dalam pembukaan Securitization Summit 2022, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Di sisi lain, harga-harga juga makin mahal. Harga tanah sebagai bahan pokoknya selalu naik, terutama di perkotaan. Belum lagi bahan bakunya yang juga ikut naik. Terlebih saat ini di tengah peningkatan inflasi di hampir semua negara.

"Harga rumah ini cenderung naik dan membuat masyarakat akan sulit beli rumah. Ini jadi salah satu implikasi dari situasi dunia dan pengaruhnya ke perumahan," kata dia.

Sebelum terjadi pandemi, sektor perumahan memang menjanjikan dengan kontribusi terhadap PDB hingga 13 persen. Meski begitu, harga rumah masih terlalu tinggi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga jauh sebelum pandemi sektor ini sudah memiliki masalahnya tersendiri.

"Kita buat skema kredit rumah rakyat bersubsidi, tapi dari sisi suplai dan demainnya ini yang memang bermasalah sejak awal," kata dia.

 


Bangunan Rumah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dok. DJP)
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dok. DJP)

Suplai yang dimaksud yakni produksi dan bangunan rumah, sedangkan demand masyarakat yang membutuhkan rumah.

Sri Mulyani mengatakan pasar baru akan tercipta jika keduanya bertemu pada titik yang sama.

Namun sayangnya tingginya kebutuhan rumah tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli dan permodalan bagi para produsen perumahan.

Apalagi generasi muda saat ini banyak yang membutuhkan rumah namun tidak memiliki kemampuan untuk membeli karena harganya yang lebih tinggi dari kemampuan.

"Jadi mereka cukup tinggal di mertua atau sewa. Kalau mertuanya punya rumah juga, kalau enggak punya rumah, masalah lagi. Jadi ini menggulung generasi," kata dia.

 

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com


Sri Mulyani Sebut Pangan Jadi Biang Keladi Inflasi Global

FOTO: Inflasi Indonesia Diklaim Terendah di Dunia
Perbesar
Aktivitas perdagangan di Pasar Senin, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Inflasi Indonesia disebut masih termasuk paling rendah di dunia, karena ada 20 negara lebih yang memboikot, tidak boleh jual pangannya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut isu pangan menjadi sumber terjadinya inflasi global. Tentu isu pangan menjadi perhatian dalam pembahsan G20 Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam Road to G20 Securitization summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Untuk isu pangan, Pemerintah terus membangun apa yang disebut ketahanan pangan ditengah situasi geopolitik global ekonomi hari ini yang penuh dengan ketidakpastian. Maka, pangan menjadi salah satu isu yang mengemuka. 

"Di dalam G20 ini juga akan menjadi salah satu isu yang akan menjadi perhatian. Karena pangan menjadi sumber inflasi dunia dengan adanya perang di Ukraina, yang menimbulkan dampak terhadap supply chain dan supply dari makanan maupun pupuk," kata Menkeu.

Di mana saat ini diberbagai negara sudah mengalami tekanan harga pangan yang signifikan, oleh karena itu isu pangan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. 

Kendati begitu, Menkeu mengatakan sisi pangan Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.

"Indonesia Alhamdulillah dari sisi pangan kita dalam tiga tahun terakhir dari produksi beras, maupun produk komoditas itu memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan ekspor ke luar negeri," ujarnya.

Namun bukan berarti adanya kemampuan tersebut membuat Indonesia terlena. Menkeu menegaskan, tantangan dan tekanan inflasi dari pangan harus tetap diwaspadai waspadai. 

Selain itu, untuk sisi papan juga menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia, dimana masih membutuhkan jawaban yang ektra luar biasa dari semua stakeholder. 


Kebijakan Kemenkeu

FOTO: Inflasi Indonesia Diklaim Terendah di Dunia
Perbesar
Aktivitas perdagangan di Pasar Senin, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Konflik Rusia dan Ukraina menambah melambungkan harga pangan dunia, namun inflasi Indonesia paling rendah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dari sisi Kementerian Keuangan sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan menggunakan instrumen keuangan negara. 

"Pertama, pajak pertambahan nilanya ditanggung pemerintah atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Itu adalah instrumen yang kita gunakan di dalam situasi covid kemarin untuk melindungi dan memberikan stimulus bagi sektor perumahan supaya tidak terpukul sangat dalam akibat pandemi," ujarnya.

Sebab, semua sektor dipengaruhi atau mengalami dampak pandemi covid-19 yang luar biasa, tidak terkecuali sektor perumahan, yang ditunjukkan dengan kredit gross nya yang menurun sangat tajam hingga sepertiganya dari 2019 ke 2020," ujarnya.

Maka untuk bisa menopang tekanan shock akibat pandemi yang disebut shock absorber dan counter cyclicle, maka APBN sebagai keuangan negara melakukan berbagai upaya memberikan kemudahan atau keringanan dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah atau pembebasan PPN dan PPH final," ujarnya. 

Dalam hal ini Pemerintah juga membuat skema kredit rumah rakyat yang bersubsidi. Karena permasalah di Indonesia di dua sisi, yaitu supply side dan demand side. 

"Supply itu yang memproduksi dan membangun rumah dan demand side itu yang membutuhkan rumah. Pasar hanya bisa tercipta jika supply dan demand ketemu," pungkas Menkeu. 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya