Sri Mulyani Guyur Rp 188,2 T untuk Kartu Prakerja hingga BLT di Semester I 2022

Warga Curug Terima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa — Warga Desa Curug menunjukkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kantor Desa Curug, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/09/2020). Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan BLT-DD tahap lima Rp 300 ribu. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penyerapan anggaran untuk perlindungan sosial pada semester I-2022 mengalami peningkatan.

Realisasinya pada paruh pertama tahun ini sebesar Rp 188,2 triliun atau naik 5,1 persen dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama. Tingginya penyerapan tersebut untuk membiayai program-program pendukung pemulihan ekonomi nasional, seperti bantuan langsung tunai (BLT)

"“Kalau kita lihat dari kenaikan, terdiri dari kenaikan yang non-Covid maupun yang Covid related atau yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Sabtu, (2/7/2022).

Dia menjelaskan, peningkatan realisasi penyerapan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non K/L, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Realisasi belanja K/L antara lain program kartu sembako, pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, pemberian bantuan pedagang kaki lima warung dan nelayan, pelaksanaan penyaluran program keluarga harapan (PKH).

“Program prakerja, PKH, kartu sembako, BLT desa, dan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR) dirasakan oleh berbagai jutaan masyarakat kita,” jelas kata dia.

Bendahara negara ini program-program tersebut telah dinikmati 1,7 juta peserta program Kartu Prakerja, 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 18,7 juta KPM program, kartu sembako dan 7,5 juta KPM program BLT Desa diterima 7,5 Juta KPM, dan 3,7 juta debitur program subsidi bunga KUR.

Sementara itu, pada realisasi belanja non K/L terdapat peningkatan realisasi subsidi energi. Antara lain untuk subsidi BBM, listrik dan LPG, serta pada realisasi TKDD terjadi peningkatan penyaluran BLT Desa.

“Inilah yang menjadi salah satu blanket atau selimut untuk shock absorber APBN agar masyarakat kita terlindungi dari guncangan, baik itu ancaman pandemi sebelumnya dan sekarang adalah guncangan kenaikan harga,” pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk anak sekolah ini adalah dari bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat miskin selama PPKM Darurat. BLTM anak sekolah merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH). Nilai t...

2 dari 3 halaman

Ibu Hamil Bisa Dapat BLT PKH Rp 3 Juta, Gimana Caranya?

Pencairan Dana BLT Minyak Goreng — Sejumlah warga antre untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng di Koramil 02 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (19/5/2022). Pemerintah melalui TNI mendistribusikan BLT minyak goreng sebesar Rp300 ribu per orang untuk masyarakat penerima manfaat. (merdeka.com/Arie Basuki)

Salah satu target penerima BLT Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) adalah ibu hamil.

Selain mendapat bantuan berupa uang, penerima PKH juga akan memanfaatkan beberapa fasilitas kesehatan seperti yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, sasaran PKH ini merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendiikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini, ibu hamil termasuk ke dalam kriteria komponen kesehatan. Jadi, ibu hamil berkesempatan mendapatkan BLT PKH sebesar Rp 3 juta.

Dengan adanya program ini, diharapkan para penerima termasuk ibu hamil dapat meningkatkan taraf hidup khususnya melalui akses layanan pendirikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, juga bisa membantu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Sebelum mengetahui proses mendapatkan BLT ibu hamil ini, ketahui dulu bahwa bantuan diberikan maksimal dua kali kehamilan.

Lebih lanjut, berikut ini proses mendapatkan bantuan PKH ibu hamil seperti mengutip informasi dari situs pkh.kemensos.co.id, Kamis (19/5/2022).

1. Warga miskin mendaftarkan diri ke Kepala Desa/Lurah dengan membawa KTP dan KK

2. Kepala Desa/Lurah menyampaikan data pendaftaran ke Bupati/Walikota melalui Camat dengan proses Muskel/des

3. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga

4. Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

5. Proses validasi dengan mencocokan data Calon KPM yang memenuhi kriteria oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

6. Calon KPM mendapatkan bantuan PKH

Untuk mengecek status kepesertaannya, calon KPM bisa akses link https://dtks.kemensos.go.id.

3 dari 3 halaman

Punya Hak dan Kewajiban

Menurunkan Risiko Preeklamsia — Ilustrasi Pemeriksaan Kehamilan Credit: pexels.com/Amina

Di samping itu, peserta yang berhasil memenuhi kriteria nantinya akan menjadi penerima PKH yang memiliki hak dan kewajiban.

Seperti yang tertuang dalam Permensos No. 1/2018, hak penerima PKH antara lain:

1. Mendapatkan bansos PKH

2. Pendampingan PKH

3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial

4. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

Sementara untuk kewajibannya, berikut ini yang harus dilakukan penerima PKH ibu hamil:

1. Pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan

2. Melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan

3. Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan

Reporter: Aprilia Wahyu Melati

INFOGRAFIS: Daftar Bansos 2021, Dari Kartu Sembako Hingga Prakerja (Liputan6.com / Abdillah)

blt
Bisnis
BLT adalah program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya kepada masyarakat miskin.
Lihat Selengkapnya
blt
Kartu Prakerja
Peristiwa
Pemerintah membuka Program Kartu Prakerja sejak 2020 untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Lihat Selengkapnya
Kartu Prakerja
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
BLT Minyak Goreng
KUR
Bantuan Langsung Tunai