PLN Gandeng Pemkab Tangerang Sulap Limbah PLTU jadi Barang Bernilai Ekonomi

Oleh Tira Santia pada 02 Jul 2022, 15:00 WIB
Diperbarui 02 Jul 2022, 15:00 WIB
PLN
Perbesar
PT PLN (Persero) dalam menjalankan operasional perusahaan selalu menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di sekitar wilayah pembangkit beroperasi.

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) dalam menjalankan operasional perusahaan selalu menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di sekitar wilayah pembangkit beroperasi.

Salah satunya ditandai dengan kerja sama antara anak usaha PLN, Indonesia Power  dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pemanfaatan sisa pembakaran batu bara atau Fly Ash Bottom Ash (FABA) di PLTU milik IP yang berada di Tangerang.

Tak hanya itu, Indonesia Power juga membantu Pemkab Tangerang dalam pengelolaan sampah kota. Kesepakatan kerja sama diteken melalui Memorandum Of Understanding (MoU) di Denpasar, Bali pada Kamis (30/6).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, saat ini Indonesia Power telah memproduksi satu juta ton FABA yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar PLTU untuk beragam kebutuhan.

"Sejak pemerintah menyatakan bahwa FABA ini bukan limbah B3, kami menilai sisa pembakaran ini bisa menjadi barang yang bernilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan konstruksi," ujar Darmawan.

Dengan kerja sama bersama Pemkab Tangerang, kata Darmawan, PLN optimistis bahwa pemanfaatan FABA ini bisa menjadi pendorong penggerak ekonomi kerakyatan. Selain itu, FABA ini bisa dimanfaatkan oleh Pemkab dalam perbaikan jalan dan bahan baku konstruksi.

Selain dapat menghasilkan beton, paving block, batako, dinding panel, FABA juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan material untuk penimbunan dalam reklamasi tambang, substitusi kapur.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sisa Pembakaran PLTU

PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. Liputan6.com/Nurmayanti
Perbesar
PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. Liputan6.com/Nurmayanti

Tak hanya mengelola abu sisa pembakaran PLTU, kerja sama dengan Pemkab Tangerang ini juga untuk pengelolaan sampah kota yang dapat diolah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) untuk bahan bakar pengganti batu bara ( co-firing) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Saat ini persoalan sampah kota masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tertangani. Melalui kerja sama ini PLN membantu Pemkab untuk bisa mengolah sampah kota untuk jadi sumber energi yang mempunyai nilai ekonomis," ujar Darmawan.

Saat ini, PLN Group berhasil mengimplementasikan teknologi co-firing di 32 PLTU di seluruh Indonesia dan menghasilkan energi hijau hingga 487 Gigawatt hours (GWh).

Melalui co-firing, PLN mampu dengan cepat meningkatkan bauran energi baru terbarukan tanpa perlu melakukan pembangunan pembangkit baru. Pencapaian ini menjadi bukti keseriusan PLN mendukung Pemerintah dalam percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menuju target 23 persen di tahun 2025.

Selain pemanfaatan FABA dan pengelolaan sampah, kerja sama PLN dengan Pemkab Tangerang juga  meliputi program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL),  pemberdayaan masyarakat dan perempuan hingga pengelolaan keanekaragaman hayati, lingkungan hidup serta sumberdaya air di Kabupaten Tangerang.


Dapat Kompensasi Listrik Rp 24,6 T, Bos PLN: Negara Hadir Jaga Daya Beli Masyarakat

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, saat ditemui di PLTU Suralaya, Banten, Rabu (20/4/2022).
Perbesar
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, saat ditemui di PLTU Suralaya, Banten, Rabu (20/4/2022).

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menerima kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 24,6 triliun. Kompensasi tersebut merupakan realisasi dari skema stimulus listrik sepanjang tahun 2021.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi langkah pemerintah untuk mempercepat pembayaran kompensasi ini. Darmawan menjelaskan sebelumnya dalam proses pencairan kompensasi ini perlu waktu sampai dua tahun.

"Tetapi saat ini bisa dilakukan dalam semester berikutnya. Ini merupakan bukti perbaikan tata kelola dari pemerintah terkait kompensasi," ujar Darmawan.

Darmawan memastikan bahwa kompensasi dari pemerintah ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Mengingat sejak tahun 2017, tidak pernah ada penyesuaian tarif listrik untuk seluruh golongan tarif pelanggan.

Pemerintah menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak tahun 2017 hingga 2021.

"Ini langkah konkrit pemerintah. Ini bukti bahwa negara hadir untuk menjaga daya beli dan memperoleh pelayanan listrik yang berkesinambungan," ujar Darmawan.

Alokasi APBN ini kata Darmawan, sangat mendukung PLN dalam memastikan pelayanan kelistrikan masyarakat yang tidak terganggu. PLN akan menggunakan dana kompensasi ini untuk kembali diberikan ke masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam menjamin pasokan listrik yang andal bagi masyarakat.

"Kami di PLN menjalankan peran dengan mendukung penalangan biaya listrik masyarakat terlebih dahulu. Sehingga listrik tetap bisa tersedia bagi masyarakat," ujar Darmawan.


Penyaluran Subsidi

FOTO: Tahun Depan, Tarif Listrik Non Subsidi Bakal Naik
Perbesar
Warga melakukan pengisian listrik di rumah susun kawasan Jakarta, Selasa (30/11/2021). Kementerian ESDM bersama Banggar DPR RI berencana menerapkan kembali tariff adjustment (tarif penyesuaian) bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non subsidi tahun 2022. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

PLN memastikan bahwa skema penyaluran subsidi maupun kompensasi listrik ini akan terus diperbaiki. Pencocokan data dan akurasi data terus dilakukan PLN agar alokasi subsidi dan kompensasi ini bisa tepat sasaran.

Hadirnya pemerintah juga diperkuat dengan penerapan tariff adjustment hanya untuk rumah tangga mampu di atas 3.500 VA dan pelanggan pemerintah. Untuk pelanggan rumah tangga yang lainnya masih tetap ada keberpihakan Pemerintah.

"Sehingga anggaran APBN ke depan dapat terus dialokasikan untuk program-program yang lebih luas asas kemanfaatannya dan berkeadilan sosial," tambah Darmawan.

Sepanjang tahun 2021 PLN melakukan extraordinary effort untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan PLN akibat oversupply dengan melakukan upaya efisiensi. Langkah efisiensi dari sisi Opex maupun Capex serta pengendalian BPP dan Non Allowable Cost melalui penerapan Cash War Room, dan Spend Control Tower.

"Tujuannya agar langkah cost avoidance dan cost reduction termonitor dengan ketat, digitalisasi dan integrasi proses bisnis end to end. Kami juga lakukan sentralisasi pembayaran berbasis digital, sehingga cash bisa dioptimasi," ujar Darmawan.

  

Infografis Besaran Tarif Listrik Naik untuk Orang Kaya. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Besaran Tarif Listrik Naik untuk Orang Kaya. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya