Negara Hadir! Pemerintah Bayar Kompensasi Rp 64,5 Triliun, Perkuat Arus Kas Pertamina dan Proteksi Daya Beli Masyarakat

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 01 Jul 2022, 14:52 WIB
Diperbarui 01 Jul 2022, 16:23 WIB
Gedung PT Pertamina di Jakarta. Foto: Pertamina
Perbesar
Gedung PT Pertamina di Jakarta. Foto: Pertamina

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) telah menerima pembayaran kompensasi dari pemerintah atas kompensasi penyaluran BBM dan LPG subsidi yang dilakukan pada 2021 sebesar Rp 64,5 triliun.

Per April 2022 lalu, pemerintah telah membayarkan kompensasi sebesar Rp 29 triliun, sehingga secara keseluruhan. Sepanjang 2022 total pembayaran subsidi dan kompensasi untuk periode hingga 2021 yang telah dibayarkan Pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp 93,5 triliun.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas pembayaran kompensasi yang dilakukan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

Menurut dia, pembayaran tersebut akan berdampak positif pada keuangan Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Pembayaran ini dapat memperkuat cashflow untuk menjaga ketahanan energi nasional. Ini bentuk ketulusan dan dukungan penuh pemerintah untuk menjadikan Pertamina semakin kuat dan mampu menjalankan tugas negara dalam melindungi data beli masyarakat dari terpaan langsung harga minyak mentah dunia," ungkapnya, Jumat (1/7/2022).

Dukungan besar ini, lanjut Nicke, juga terlihat dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk penambahan subsidi sebesar Rp 71,8 triliun, dan kompensasi BBM Rp 234 triliun.

Sehingga total subsidi dan kompensasi menjadi Rp 401,8 Triliun pada 2022 (asumsi harga minyak mentah Indonesia/ICP USD 100 per barrel). Hal ini merupakan upaya pemerintah dan Pertamina dalam penyediaan dan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.

 


Tantangan Harga Minyak

FOTO: Pertamina - DPR Bahas Ketahanan BBM hingga Persiapan Mudik Lebaran
Perbesar
Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (tengah) rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Rapat membahas ketahanan BBM, kinerja Pertamina hulu, persiapan kilang menghadapi Lebaran, dan progres Grass Root Refinery (GRR) Tuban. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Nicke menilai, upaya pemerintah menghadapi tantangan harga minyak mentah ini luar biasa, apalagi bila dibandingkan dengan negara lain. Hal ini terlihat dari harga BBM Indonesia yang termasuk dua terendah di seluruh dunia.

Atas kebijakan pemerintah tersebut, ia mengajak masyarakat berterimakasih dengan lebih berhemat dalam menggunakan BBM dan LPG. Kedua produk Subsidi hanya diperuntukan utk masyarakat miskin, sehingga masyarakat mampu agar beralih menggunakan BBM dan LPG non-subsidi.

Untuk itu, kata Nicke Pertamina semakin termotivasi untuk melanjutkan berbagai program efisiensi dan terobosan di seluruh lini bisnis yang telah diinisiasi. Sehingga sepanjang 2021 menghasilkan pe penghematan sebesar USD 1,3 miliar. Capaian efisiensi ini menjadi motivasi dan akan terus berlanjut di 2022.

Dia berjanji, Pertamina akan berupaya maksimal agar subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk BBM dan LPG dalam APBN 2022 dapat lebih optimal pemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

"Pertamina akan menjalankan amanah dari pemerintah dengan terus memperkuat tata Kelola penyaluran BBM dan LPG agar lebih tetap sasaran antara lain dengan pendaftaran kendaraan di website MyPertamina," imbuh Nicke.

 


Imbauan Pertamina

Anggaran Ditambah Rp235 Miliar, LPG 3 Kg Dijamin Tak Naik
Perbesar
Pekerja menata tabung gas elpiji 3Kg di salah satu agen di kawasan Jakarta, Senin (13/6/2022). PT Pertamina (Persero) menerima tambahan belanja BBM dan LPG sebesar Rp235 miliar. Dengan tambahan alokasi subsidi tersebut, Pemerintah bersama Pertamina memastikan sampai hari ini harga Pertalite, Solar Bersubsidi dan LPG 3 Kg tidak naik. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun demikian, sambungnya, Pertamina juga mendorong akan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM dan LPG secara bertanggung jawab dan lebih hemat.

Subsidi disebutnya merupakan kebijakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat menengah bawah, rentan miskin dan UMKM, sehingga masyarakat yang tergolong mampu sebaiknya beralih memakai BBM dan LPG Non Subsidi.

"Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kami akan memastikan pasokan mencukupi. Pengawasan terus ditingkatkan agar alokasi subsidi BBM dan LPG tepat sasaran," pungkas Nicke.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya