DKI Jakarta Raup Pendapatan Rp 675,5 Triliun per Mei 2022

Oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana pada 30 Jun 2022, 10:45 WIB
Diperbarui 30 Jun 2022, 10:45 WIB
Monas Kembali Dibuka Secara Bertahap
Perbesar
Warga saat berkunjung pada hari perdana uji coba pembukaan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba pembukaan kawasan wisata Monas secara bertahap dan terbatas denggan jam operasional dimulai pukul 06.00 hingga 16.00 WIB. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan realisasi pendapatan APBN Regional sampai dengan 31 Mei 2022 mencapai Rp 675,57 triliun, atau 69,68 persen dari target). Sedangkan pagu belanja terealisasi sebesar Rp 201,31 triliun (31,56 persen dari target) yang berdampak pada surplus regional sebesar Rp 474,26 triliun.

Surplus tersebut meningkat 117,61 persen dibandingkan periode yang sama 2021. Adapun Inflasi pada Mei 2022 mengalami kenaikan 0,06 persen (m to m) dan 2,27 persen (yoy) dan 1,62 persen (ytd). Itu dipicu penurunan harga daging ayam ras, minyak goreng dan beras pasca momen lebaran.

"Kontribusi penerimaan regional DKI Jakarta terhadap penerimaan nasional mencapai 67-69 persen. Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang masih berjalan, diharapkan pundi-pundi penerimaan dapat terus bertambah," kata Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan I Dionysiun Lucas Hendrawan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/6/2022).

Dari sisi fiskal, penerimaan dalam negeri DKI Jakarta sampai dengan 31 Mei 2022 berhasil mencapai Rp 675,43 triliun (69,70 persen dari target), naik 51,42 persen dibandingkan periode yang sama 2021.

Pencapaian itu ditopang oleh realisasi perpajakan sebesar Rp 533,42 triliun atau mencapai 64,65 persen dari target, melonjak naik 62,83 persen, terutama dari pajak penghasilan yang naik 72,62 persen.

Realisasi penerimaan bea keluar/pungutan ekspor melesat melampaui target dengan realisasi Rp 136,56 miliar atau sebesar 435,46 persen dari target. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak 19,86 persen dengan realisasi sebesar Rp 142 triliun juga turut berkontribusi dalam menjaga kinerja penerimaan di regional DKI Jakarta.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Kinerja Neraca Perdagangan

Kegiatan angkut kontainer ekspor dan impor oleh Samudera Indonesia
Perbesar
Kegiatan angkut kontainer ekspor dan impor oleh Samudera Indonesia (dok: SI)

Sementara kinerja neraca perdagangan pada regional DKI Jakarta bergerak ke arah positif dari 2021. Walaupun demikian, selama April 2022 kinerja neraca perdagangan mengalami penurunan.

Ekspor DKI Jakarta pada April 2022 sebesar USD 0,95 miliar, turun 2,4 persen dibandingkan Maret 2022. Utamanya karena penurunan nilai ekspor logam mulia dan perhiasan permata sebesar 17,2 persen.

Sedangkan impor DKI Jakarta pada April 2022 sebesar USD 5,43 miliar, turun 20,9 persen dibandingkan Maret 2022. Utamanya karena penurunan nilai impor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar 35,8 persen.


Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 103,1 Triliun per April 2022

Ilustrasi APBN. Dok Kemenkeu
Perbesar
Ilustrasi APBN. Dok Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus 0,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 103,1 triliun pada April 2022. Keseimbangan primer juga masih tercatat surplus Rp 220,9 triliun.

"Postur APBN sampai akhir April sangat surplus sangat besar, dari keseimbangan primer dan total balancenya," ujarnya, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Adapun penerimaan negara tercatat Rp 853,6 triliun (46,2 persen) atau tumbuh 12,7 persen. Ini meliputi perpajakan sebesar Rp 676,1 triliun (44,8 persen) atau tumbuh 15,3 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 177,4 triliun (52,9 persen) atau tumbuh 5 persen.

Sementara, belanja negara terealisasi Rp 750,5 triliun (27,7 persen). Hal ini ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp 508 triliun (26,1 persen) yang meliputi belanja KL Rp 253,6 triliun dan non KL Rp 254,4 triliun di mana komponen terbesar adalah subsidi energi Rp 46,4 triliun dan kompensasi BBM dan listrik Rp 18,5 triliun.

Sementara itu transfer ke daerah dan dana desa terealisasi Rp 242,4 triliun (31,5 persen). Realisasi ini tumbuh tipis yaitu 2,4 persen. Sedangkan, pembiayaan utang mencapai Rp 155,9 triliun.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com


Menkeu Kerja Keras agar Defisit APBN 2023 Bisa Turun ke 2,61 Persen

Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)
Perbesar
Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagai konsekuensi atas kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur, maka postur APBN 2023 masih akan defisit.

"Namun, pengelolaan pembiayaan untuk menutup financing gap tersebut akan dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023, Jum'at (20/5/2022).

Kendati begitu, Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.

Sehingga kebijakan pembiayaan investasi akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan UMi.

Infografis Prediksi Perekonomian 60 Negara Bakal Ambruk. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Prediksi Perekonomian 60 Negara Bakal Ambruk. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya