ASN Diminta Jadi Agen Perubahan Kualitas Lingkungan

Oleh Liputan6.com pada 29 Jun 2022, 23:10 WIB
Diperbarui 29 Jun 2022, 23:25 WIB
Tingkat Mutu dan Produktivitas, Kemnaker Ajak ASN Indramayu Belajar dari Pelaku Industri
Perbesar
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara atau PNS

Liputan6.com, Jakarta Sederetan bencana alam terus terjadi di dunia khususnya Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kenaikan angka total bencana alam dari tahun 2020 ke 2021. Telah terjadi 2.925 kejadian bencana alam pada tahun 2020 dan angka tersebut naik di 2021 menjadi 3.092 kejadian bencana alam.

Bencana alam tersebut ditengarai menjadi dampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh isu pemanasan global dan perubahan iklim. Kondisi nyata yang merugikan umat manusia ini ada di depan mata dan kadang terabaikan begitu saja.

Menyadari gentingnya kondisi alam yang semakin hari semakin memburuk, ASN harus menjadi agen perubahan untuk peningkatan kualitas lingkungan.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng M.Ed yang mewakili Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada pembukaan Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Pro Hijau) Level 3, di Graha Makarti Bakti Nagari, LAN Corporate University, Jakarta.

Basseng juga menyampaikan tujuan Pelatihan Pro Hijau adalah untuk membentuk Pegawai ASN yang memiliki komitmen untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengarusutamaan Pro Hijau, dan mengembangkan kompetensi Pegawai ASN dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengarusutamaan Pro Hijau.

“Paradigma Pembangunan yang kita jalankan harus memperhatikan 3 H yaitu Head, Heart, dan Hand. Paradigma ini juga mengusung 3 pilar pertumbuhan ekonomi hijau (Pro Hijau) yaitu Ramah Insani (People), Ramah Lingkungan (Planet), dan Teknologi (Technology)” papar Basseng, Rabu (29/6/2022).

 


Dukungan Pemerintah

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen
Perbesar
Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dalam kesempatan yang sama Indonesia Deputy Country Director GGGI, Norbert Maass, GGGI mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai komitmen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“LAN adalah mitra strategis GGGI untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN dalam pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau melalui Pelatihan Pro Hijau. Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai elemen pembangunan nasional merupakan agen perubahan yang krusial untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hijau,” ungkap Norbert Maass.

Sejumlah 30 peserta yang akan mengikuti pelatihan selama seminggu ini berasal dari berbagai kementerian dan lembaga baik pemerintah pusat dan daerah antara lain: Kementerian PPN/Bappenas, (KLHK), BKPM, Kementan, LAN, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kota Pontianak, dan Kabupaten Buleleng.

 


Pemahaman

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen
Perbesar
Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebagai informasi Pelatihan Pro Hijau terdiri dari tiga level yaitu Pro Hijau 1 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, Pro Hijau 2 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pro Hijau 3 untuk Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana.

Pelatihan ini sangat penting untuk menyelaraskan dan memperluas pemahaman umum tentang pertumbuhan hijau dan bagaimana menerjemahkan pertumbuhan hijau ke dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan dan kapasitas ini diharapkan akan mendorong komitmen dan tindakan pejabat pemerintah menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya