Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Lewat Sistem OSS Berbasis Risiko Bisa Diakses Mulai 1 Juli 2022

Lebih lanjut, Esti menerangkan, pasca melakukan pelaporan tersebut, pelaku usaha diharuskan kedepannya untuk menindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen-komitmen yang ada. Ini berkaitan dengan komitmen yang ada di Kementerian atau Lembaga terkait.

“kemudian tugas kami selanjutnya adalah mengawasi, mengontrol, mengendalikan dari izin-izin yang sudah bapak ibu dapatkan melalui OSS-RBA, maka disebut sebagai pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko,” katanya.

Ia menyebut, di sisi pengawasan ini juga dibagi dalam dua hal. Yakni pengawasan insidental yang bersifat sewaktu-waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan.

“Yang sekarang lagi ramai ya Holywings itu, jadi itu bisa dilakukan pengawasan secara sidak (inspeksi mendadak) istilahnya, jadi boleh sidak langsung ke lokasi usaha karena diindikasi ada pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sana,” tuturnya.

Kedua, adanya pengawasan rutin yang utamanya adalah adanya jadwal kunjungan dari Kementerian/Lembaga terkait. Terkait ini rencana dan jadwalnya disusun oleh BKPM dan diteruskan ke instansi terkait.

Untuk diketahui, penyusunan rencana ini biasanya dilakukan di akhir tahun. Di dalamnya, akan ada daftar nama usaha yang dijadwalkan untuk dilakukan pengawasan rutin di tahun berikutnya.

“Diharapkan nanti pelaku usaha itu tidak menerima kunjungan lapangan berkali-kali jadi hanya satu tahun satu kali begitu nanti mungkin kedepannya ada testi khususnya untuk penyampaian pengawasan rutin ini,” kata dia.

Ia menegaskan, penyampaian LKPM ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yakni Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 15 aturan tersebut tertulis, setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian, tertuang juga dalam Peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Ada beberapa pasal yang mengatur terkait penyampaian LKPM ini. Diantaranya, pasal 5 huruf c, Pasal 32 ayat 1, dan pasal 32 ayat 2.

“Di ayat 2 (Peraturan BKPM 5/2021) disebutkan bahwa penyampaian LKPM dilakukan hanya secara daring atau secara online, untuk saat ini melalui sistem oss.go.id dan tadi sudah disebutkan juga untuk sistem lkpm yang lama lkpmonline.go.id itu sudah ditutup sistemnya jadi sudah tidak bisa lagi disampaikan melalui LKPM online,” terangnya.