Menteri ESDM Imbau Tingkatkan Level Keamanan dan Penataan Operasional Logistik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif/Istimewa.

Liputan6.com, Jakarta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPUBN) dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Labuan Bajo merupakan beberapa titik infrastuktur Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif didampingi Gubenur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat pun meninjau lokasi, JUmat (24/6).

Agenda peninjauan itu sekaligus memastikan keterjangkauan akses energi ke masyarakat yang merupakan bahasan utama dari The 2nd Energy Transistion Working Group (ETWG). Selama peninjauan, Arifin mendapat laporan dari pengelola SPBU mengenai kelancaran pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di masyarakat maupun industri.

"Di SPBU Non Public Service Obligation (PSO), distribusi BBM berjalan lancar, respon masyarakat juga bagus. Di depot, avtur juga aman," kata Arifin saat ditemui di DPPU Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Arifin mengimbau kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan mengingat Labuan Bajo merupakan wisata prioritas pemerintah. "Kita harus antisipasi daerah ini akan banyak kunjungan wisatawan. Tentu kebutuhan avtur dan BBM akan meningkat," jelasnya.

Guna memperhitungkan kondisi tersebut, Arifin meminta pihak Pertamina juga meningkatkan level keamanan (safety) dan jaringan logistik di setiap infrastruktur BBM.

"Ini masih terlalu sederhana, kita minta perbaiki logistiknya supaya bisa lebih hemat dan efisien," harapnya.

Pemerintah berharap penataan operasional logistik berdampak pada efisiensi mengingat sat ini terjadinya lonjakan harga minyak dunia yang cukup tinggi.

"Sekarang ini harga minyak dunia sudah di atas USD100-120 per barel. Harga keekonomian BBM RON 90 maupun RON 92, rata-rata di atas Rp30.000. Kita harus antisipasi ini karena situasi krisis energi tidak bisa diramalkan selesai tahun ini atau lebih lama lagi," ungkap Arifin.

Selanjutnya, ia membandingkan dengan harga BBM di Indonesia yang jauh lebih murah. Pertalite (RON 90), kata Arifin, dijual Rp7.650, Pertamax (RON 92) di Indonesia dijual Rp12.500.

"Makanya, kami perlu mengingatkan ke masyarakat agar menggunakan BBM seefisien mungkin. Ini berdampak pada (membengkaknya) alokasi subsidi," bebernya.

2 dari 2 halaman

Kebutuhan BBM Nelayan Dijamin

Khusus pelayanan nelayan, Arifin mengungkapkan adanya beberapa kebutuhan BBM yang belum terpenuhi.

"Itu sudah ada meknismenya, Pak Gubenur NTT akan bantu menyelesaikan, semoga secepatnya keluar rekomendasi yang permanen," urainya saat mendapatkan laporan dari Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNCI) Blasisus Janu di SPBUN 59.86501 Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo.

Pemerintah pun merespon dengan baik adanya laporan tersebut. Bagi Arifin, kebutuhan BBM bagi masyarakat harus diprioritaskan. Untuk itu, pemerintah akan mempertimbangkan menambah alokasi BBM.

"Kalau nelayan membutuhkan, pemerintah harus merespon. Cuma ada aturannya, mekanisme pemberiannya gimana, misalnya untuk nelayan yang kapalnya 3 gross tonnage (GT)," tegasnya.

Kendati begitu, Menteri ESDM mengapresiasi kinerja pengawasan yang ketat atas pendistribusian BBM baik subsidi maupun non-subsidi di Nusa Tenggara Timur. Tak hanya itu, realisasi dari alokasi pendistribusian BBM subsidi di Nusa Tenggara Timur mencapai 44% hingga 19 Juni 2022.

"Penyaluran cukup bagus. Masyarakat cukup tertib. Kita berharap khususnya daerah perbatasan nanti diawasi," tutup Arifin.

Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), hingga 20 Juni 2022, realisasi BBM jenis Pertalite di Nusa Tenggara Timur mencapai 152.829 kilo liter, sementara realisasi BBM jenis Solar mencapai 65.646 KL.

(*)