Kadin Susun AD/ART Baru di Munassus 2022, Minta Pemerintah Sahkan Jadi Keppres

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama Greeneration Foundation (GF) meluncurkan inisiatif Green Fund Digital Philanthropy (GFDP) sebagai platform gotong royong untuk menghimpun pendanaan publik secara inovatif dan akuntabel berbasis teknologi digital.

Penandatanganan ini dihadiri langsung Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Yayasan Kemanusiaan KADIN, Azis Armand, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Silverius Oscar Unggul, dan Founder Greeneration Foundation, M. Bijaksana Junerosano.

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengapresiasi serta mendukung penuh terselenggaranya kerjasama antara Greeneration dengan Kadin dan Yayasan Kemanusiaan Kadin Indonesia. Melalui kerjasama ini, Kadin Indonesia dan Greeneration meluncurkan inisiatif Green Fund Digital Philanthropy.

“Khusunya untuk program yang berfokus mengatasi perubahan sosial dan krisis iklim. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kadin untuk mewujudkan kelestarian alam dan memperingati hari bumi pada 22 April, Kadin sudah mengajak anggota Kadin untuk menjadi donatur awal pada Green Fund Digital Philanthropy melalui Yayasan kemanusiaan Kadin,” kata Arsjad dalam peluncuran GFDP, secara virtual, Kamis (28/4/2022).

Dia mengungkapkan, saat ini kita hidup diera banyaknya kerusakan lingkungan yang telah mendorong krisis iklim, sehingga menjadi isu darurat global. Urgensi ini telah mendorong pemimpin dunia menghasilkan solusi konkret dalam mengatasi masalah lingkungan dan krisis iklim.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 2021 lalu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan komitmen ambisius Indonesia untuk menangani perubahan iklim, dan mencapai zero nett emission pada tahun 2060 melalui rehabilitasi hutan mangrove dan lahan kritis, juga transisi energi terbarukan.

“Tantangan terbesar dalam mencapai-capaian SDGs adalah dari segi pembiayaan yang sangat signifikan. Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan bahwa kita sudah tidak bisa lagi bergantung pada APBN. Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembiayaan adalah dengan skema pembiayaan campuran atau blended finance,” ujarnya.

Skema ini menggabungkan dana yang diperoleh anggaran negara dengan sumber-sumber di luar Pemerintah termasuk dana dari FIlantropis hibah, sektor swasta, organisasi non Pemerintah, dan lain-lain.

Kadin yakin dengan adanya penandatangan nota kesepahaman kita dapat menghadirkan solusi perubahan iklim melalui ekosistem pendanaan berkelanjutan.

Kerjasama ini juga sejalan dengan komitmen Kadin untuk mengembangkan inisiatif keberlanjutan di Indonesia, yaitu dengan memfasilitasi pembiayaan dan mengoptimalkan pendanaan berkelanjutan untuk mempercepat transisi iklim, dan ekonomi sirkular.

“Kami berharap melalui kemitraan ini bisa tercapai target 10 tahun restorasi lingkungan 10 juta individu pendukung perubahan dengan Rp 10 ribu per bulan sebagai donasi rutin sebagai bentuk nyata solusi perubahan iklim,” ujarnya.

Demikian, dengan adanya kerjasama ini dia berharap bisa memerangi krisis iklim dan lingkungan, serta Indonesia mampu mencapai target net zero emission pada 2060 sekaligus mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif demi terwujudnya Indonesia emas di tahun 2045 nanti.