Sri Mulyani Was-Was Lonjakan Kasus Covid-19 Ganggu Pemulihan Ekonomi

Oleh Liputan6.com pada 23 Jun 2022, 17:45 WIB
Diperbarui 23 Jun 2022, 17:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara kerja sama Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan keuangan negara. (Arief/Liputan6.com)
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara kerja sama Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan keuangan negara. (Arief/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 di luar negeri maupun Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dia khawatir, peningkatan penularan virus corona jenis baru tersebut akan menganggu tren pemulihan ekonomi nasional.

Adapun, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat, kasus positif Covid-19 bertambah 1.985 per Rabu (22/6).

"Kita juga waspada karena ada peningkatan tren dari kasus dalam negeri maupun belahan dunia. Kita lihat risiko baru yang muncul ancam outlook atau proses pemulihan ekonomi yang mulai aktif," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (23/6).

Selain hambat pemulihan ekonomi, peningkatan kasus harian Covid-19 juga berpotensi menghambat upaya pemerintah menuju endemi. Mengingat, peningkatan kasus positif Covid-19 dapat mempengaruhi gerak mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, Sri Mulyani mendorong percepatan dan pemerataan vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal atau herd immuity.

"Kita akan terus memantau jumlah kasus, maupun dari sisi vaksinasi, untuk meyakinkan tahun 2022 ini kita betul menuju transisi endemi," tutupnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sri Mulyani: Banyak Negara Habis-habisan Hadapi Covid-19

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jika seluruh negara-negara di dunia sedang mengalami situasi yang sulit. Usai menghadapi pandemi Covid-19 kemudian berlanjut dengan kondisi geopolitik perang Rusia Ukraina.

Ini diungkapkan Sri Mulyani saat menghadiri acara Kick Off Kerjasama PKN STAN dan Kementerian Desa PDT di Tangerang, Rabu (22/6/2022).

Indonesia dikatakan kini sedang hidup di dunia yang sedang bergerak dan berubah. Sebagai contoh adanya perang di Ukraina yang memberikan imbas besar bagi dunia.

Ini karena negara yang sedang berperang memegang peranan penting. Mulai dari produsen energi dunia nomor tiga terbesar, produsen gandum, pupuk hingga minyak goreng nonsawit terbesar dunia.

"Hari semua negara di dunia sedang dilanda dengan situasi harga energi naik, harga pupuk naik harga pangan naik, sehingga semua decision maker di dunia ini baru 2 tahun kita menghadapi covid di mana banyak negara sudah habis-habisan menghadapi Covid habis-habisan," jelas dia.

Indonesia sendiri, kata Sri Mulyani sejatinya sedang pulih menghadapi dampak Covid-19. Di mana dampak tersebut mulai dari pendapatan negara yang turun, belanja negara naik, defisit bertambah yang bersumber dari utang. Kemudian juga angka kemiskinan yang naik.

Kemudian ketika Indonesia sedang berjuang pulih harus kembali menghadapi kondisi geopolitik Rusia Ukraina.

"Dan kita sekarang mencoba untuk pulih rakyatnya pulih kesehatannya pulih APBN nya pulih baru dalam tahap pemulihan awal dunia dihadapkan pada geopolitical situation yang luar biasa," lanjut dia.

Meski demikian, dia memastikan jika pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan regulasi termasuk APBN untuk melindungi Indonesia dari berbagai guncangan yang disebutnya sangat luar biasa.

"Kementerian keuangan sering menggunakan terminologinya APBN adalah shock absorber, hidup itu selalu penuh dengan syok," dia menandaskan. 


Negara G20 Bentuk Dana Darurat Penanganan Pandemi, Indonesia Donasi Rp 741,82 Miliar

Menkeu Sri Mulyani
Perbesar
Menkeu Sri Mulyani dalam International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, dan MSMEs to Promote Inclusive Growth, Rabu (11/5/2022).

Pemerintah Indonesia mendonasikan dana sebesar USD 50 juta atau setara Rp 741,82 miliar untuk pembentukan Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF).

Lembaga ini dibentuk dalam pertemuan Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan negara anggota G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam pertemuan tersebut telah terkumpul dana sebesar USD 1,1 miliar yang akan digunakan untuk Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Pandemi (PPR).

"Komitmen kontribusi sejumlah hampir USD 1,1 miliar telah diamankan untuk FIF guna pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Angka tersebut sudah termasuk kontribusi sebesar USD 50 juta dari Indonesia," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Yogyakarta, Selasa (21/6) malam.

Sri Mulyani menjelaskan dalam pertemuan tersebut para menteri keuangan dan menteri kesehatan merancang pembentukan FIF sebagai lembaga yang menyiapkan pendanaan untuk mengantisipasi kondisi darurat pandemi. Para menteri sepakat untuk merancang mekanisme baru pembiayaan multilateral baru yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan PPR pandemi.

 


Peringatan Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di acara Puncak Acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia LAGAWIFEST 2022, di Lampung, Kamis (23/6/2022).
Perbesar
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di acara Puncak Acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia LAGAWIFEST 2022, di Lampung, Kamis (23/6/2022).

Mereka menyambut baik kesepakatan dana FIF ditempatkan di Bank Dunia selaku Wali Amanat dan akan terus membahas tata kelola dan pengaturan operasional FIF menjelang rencana pengumuman formal pembentukannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para Pemimpin G20 pada bulan November 2022 mendatang.

Sri Mulyani mengingatkan inklusivitas menjadi sangat penting dalam penanganan pandemi global. Koordinasi yang berjalan antara menteri kesehatan dan menteri keuangan negara-negara anggota G20. Begitu juga antara negara maju dan negara berkembang.

“Yang paling penting adalah inklusivitas. Hanya dengan begitu, kita dapat secara efektif siap untuk mengatasi pandemi global berikutnya bersama-sama,” kata Sri Mulyani.

Infografis Prediksi Perekonomian 60 Negara Bakal Ambruk. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Prediksi Perekonomian 60 Negara Bakal Ambruk. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya