Inflasi Inggris Tertinggi di antara Negara Maju G7, Bukti Parahnya Krisis

Liputan6.com, Jakarta Lonjakan harga pangan mendorong inflasi harga konsumen Inggris menembus ke level tertinggi dalam 40 tahun, mencapai 9,1 persen pada bulan lalu.

Angka inflasi ini menjadi tingkat tertinggi dari negara-negara G7 dan menggarisbawahi parahnya krisis biaya hidup di negara itu.

Tingkat inflasi Inggris pada bulan Mei lebih tinggi daripada di Amerika Serikat, Prancis, Jerman dan Italia.

Sementara Jepang dan Kanada belum melaporkan data harga konsumen untuk bulan Mei, tetapi angka inflasio keduanya tidak akan mendekati.

Angka inflasi Inggris tersebut, naik dari 9 persen pada bulan April, sesuai dengan konsensus jajak pendapat para ekonom Reuters.

Mengutip catatan sejarah dari Kantor Statistik Nasional menunjukkan inflasi Mei merupakan yang tertinggi sejak Maret 1982 — dan kemungkinan lebih buruk akan datang. Poundsterling, salah satu mata uang berkinerja terburuk terhadap dolar AS tahun ini.

Beberapa investor menilai Inggris berada pada risiko inflasi dan resesi yang terus-menerus tinggi, yang mencerminkan tagihan energi impor yang besar dan masalah Brexit yang berkelanjutan yang selanjutnya dapat merusak hubungan perdagangan dengan Uni Eropa.

"Dengan prospek ekonomi yang begitu tidak jelas, tidak ada yang tahu seberapa tinggi inflasi dapat berlangsung, dan berapa lama akan berlanjut - membuat penilaian kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat sulit," kata Jack Leslie, Ekonom Senior di lembaga think tank Resolution Foundation.

Sebelumnya, Resolution Foundation mengatakan pukulan biaya hidup untuk rumah tangga telah diperparah Brexit, yang telah membuat ekonomi Inggris menjadi lebih tertutup, dengan implikasi jangka panjang yang merusak untuk produktivitas dan upah.

Bank of England mengatakan pekan lalu bahwa inflasi kemungkinan akan tetap di atas 9 persen selama beberapa bulan mendatang sebelum memuncak sedikit di atas 11 persen pada Oktober, ketika tagihan energi rumah tangga direncanakan akan naik lagi.

Kondisi ini terjadi karena bayang-bayang gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. Lalu ancaman tekanan inflasi yang saat ini tengah terjadi di beberapa negara. Kondisi ekonomi regional dan global hingga potensi krisis ekonomi dan krisis keuangan menja...

2 dari 4 halaman

Janji Pemerintah

Ilustrasi Bendera Inggris — Ilustrasi bendera Inggris. (dok. Unsplash.com/Simon Lucas @simonlucas)

Menteri keuangan Rishi Sunak mengatakan jika Pemerintah Inggris melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memerangi lonjakan harga, usai data inflasi keluar.

Harga makanan dan minuman non-alkohol naik 8,7 persen secara tahunan di bulan Mei — lompatan terbesar sejak Maret 2009 dan menjadikan kategori ini sebagai pendorong inflasi tahunan terbesar bulan lalu.

Harga konsumen secara keseluruhan naik 0,7 persen secara bulanan di bulan Mei, sedikit lebih tinggi dari konsensus 0,6 persen.

Harga pabrik di Inggris - penentu utama harga yang kemudian dibayar oleh konsumen di toko-toko - mencapai 22,1 persen lebih tinggi pada Mei dibandingkan tahun sebelumnya. "Peningkatan terbesar sejak rekor ini dimulai pada 1985," kata ONS.

3 dari 4 halaman

Bank Dunia Pangkas Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,9 Persen

Ramalan pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara versi Bank Dunia per Juni 2022. (Photo credit: Bank Dunia/worldbank.org)

Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global dan memperingatkan banyak negara dapat jatuh ke dalam resesi, karena ekonomi tergelincir ke dalam periode stagflasi seperti di era tahun 1970-an.

Dilansir dari CNBC International, Rabu (8/6/2022) laporan terbaru Bank Dunia bertajuk Global Economic Prospects mengatakan bahwa ekspansi ekonomi global diperkirakan turun menjadi 2,9 persen tahun ini dari 5,7 persen pada 2021.

Angka tersebut 1,2 poin persentase lebih rendah dari perkiraan 4,1 persen pada Januari.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berada di sekitar level tersebut hingga tahun 2023 dan 2024.

Sementara inflasi tetap di atas target di sebagian besar ekonomi, menurut laporan Bank Dunia, menunjuk pada risiko stagflasi.

Perang Rusia-Ukraina dan lonjakan harga komoditas yang diakibatkannya telah memperparah kerusakan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada ekonomi global, yang menurut Bank Dunia sekarang memasuki apa yang mungkin menjadi "periode pertumbuhan lemah yang berlarut-larut dan inflasi yang meningkat".

"Perang di Ukraina, lockdown di China, gangguan rantai pasokan, dan risiko stagflasi memukul pertumbuhan. Bagi banyak negara, resesi akan sulit dihindari," kata Presiden Bank Dunia David Malpass.

Laporan Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju akan melambat tajam menjadi 2,6 persen tahun ini dari 5,1 persen pada 2021, dan bakal semakin melambat menjadi 2,2 persen pada tahun 2023 mendatang.

Adapun ekspansi di pasar negara berkembang dan ekonomi negara berkembang yang juga diproyeksikan turun menjadi 3,4 pesen pada tahun 2022 dari 6,6 persen pada tahun 2021.

Angka itu jauh di bawah rata-rata tahunan sebesar 4,8 persen dari tahun 2011 hingga 2019.

Penurunan itu datang karena inflasi terus meningkat baik di negara maju dan berkembang, mendorong bank sentral untuk memperketat kebijakan moneter dan menaikkan suku bunga untuk menahan lonjakan harga.

4 dari 4 halaman

Stagflasi Era 1970-an yang Dibahas dalam Laporan Terbaru Bank Dunia

Inflasi yang tinggi dan pertumbuhan yang lemah saat ini disejajarkan dengan apa yang terjadi di tahun 970-an, di mana stagflasi intens yang membutuhkan kenaikan tajam dalam suku bunga di negara maju, dan memicu serangkaian krisis keuangan di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang.

Laporan Bank Dunia bulan Juni 2022 menawarkan apa yang disebutnya perbandingan “sistematis pertama” antara situasi sekarang dengan 50 tahun yang lalu.

Namun, sekarang ada juga sejumlah perbedaan, seperti kekuatan dolar AS, harga minyak yang umumnya lebih rendah, dan neraca yang kuat secara luas di lembaga keuangan besar, yang memberikan ruang untuk manuver.

Untuk mengurangi risiko terulangnya sejarah, Bank Dunia mendesak para pembuat kebijakan agar mengoordinasikan bantuan untuk Ukraina, menahan lonjakan harga minyak dan pangan, dan mengatur pengurangan utang bagi negara berkembang.