Pengamat: Harus Ada Labelisasi Produk Impor di E-Commerce

Sementara Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda mengatakan, terkait regulasi soal produk impor di e-commerce salah satu solusi yang dapat diambil pemerintah, yaitu dengan meningkatkan tarif bea impor barang.

Selain itu, harus ada labelisasi di setiap produk yang dijual seperti mencantumkan keterangan asal produk apakah impor atau lokal.

“Ada dua keuntungan jika hal tersebut diterapkan, yaitu konsumen tetap bisa membeli produk dari luar dengan harga yang sudah disesuaikan dengan tarif bea masuk. Sementara pemerintah memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa bersaing secara harga dan kualitas dengan produsen-produsen luar negeri,” kata dia.

Dengan adanya regulasi tersebut, ia memperkirakan membuat para pemain di industri e-Commerce melakukan penyesuaian model bisnis. Salah satunya melalui pembuatan gudang besar di Indonesia.

“Saya kira nanti platform-platform e-Commerce tersebut akan membuat gudang besar di Indonesia untuk memfasilitasi penjual di platformnya. Jadi mereka yang mengurus impornya sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan menjual ke konsumen,” ujar Huda.

Namun menurut Huda tidak dimungkiri bahwa konsumen di Indonesia memiliki karakteristik yang berorientasi pada harga. Sehingga produk atau jasa yang dipilih cenderung yang lebih murah, terlepas itu buatan impor atau lokal.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah berencana memperketat peredaran produk asing yang dijual oleh e-commerce asing yang ada di Indonesia. Ia menyebut ada beberapa pokok yang akan diatur.

Pertama, pemerintah tidak ingin UMKM dalam negeri kalah saing dengan produk dari luar negeri. Kedua, pemerintah akan membatasi nilai produk luar negeri yang boleh dijual oleh e-commerce asing yang ada di Indonesia.

Ketiga, bagi produk di bawah USD 100 yang belum diproduksi di Indonesia, maka tetap boleh dijual oleh e-Commerce dengan syarat bahwa produk tersebut diimpor oleh importir umum di dalam negeri.

Keempat, pemerintah akan menetapkan syarat yang sama kepada pelaku usaha e-Commerce asing dan lokal. Kelima, pemerintah akan mensyaratkan agar peritel online asing memiliki badan hukum di dalam negeri.