Sukses

Ancaman Krisis Pangan Dunia, Mendag Zulkifi Hasan Pastikan Indonesia Bisa Lewati

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus saling berkolaborasi dan bersinergi untuk ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan bahan pangan di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Oleh sebab itu menurutnya, Indonesia bisa melewati ancaman krisis pangan yang saat ini melanda dunia. 

"Saya dengan (dari Kementerian Pertanian) besar kita lebih dan jagung kita juga lebih," kata Zulkifli Hasan saat berkunjung ke kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Selasa (21/6/2022).

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus saling berkolaborasi dan bersinergi untuk ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Keran impor bahan pangan harus diatur agar petani tidak merugi akibat harganya kalah saing dengan produk impor.

"Mesti kita sinkronkan dan kolaborasikan agar petani kita tidak mati karena impor yang lebih dan tidak ada aturan," kata dia.

Kata Zul, bahan pangan seperti cabai dan bawang merah tidak perlu didatangkan dari luar negeri. Sebab masih banyak petani lokal yang mampu memproduksi untuk kebutuhan domestik.

"Perlu ada perlindungan kepada petani-petani kita," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan hasil pertanian semisal buah-buahan, aneka bumbu dan sebagainya. Namun dia tidak memungkiri, pilihan impor bahan pangan harus diambil jika kebutuhan tinggi namun produksinya belum maksimal. Dalam hal ini menurutnya pemerintah perlu mengakomodir berbagai kepentingan untuk menjaga stabilitas.

"Kita dulu produksi garam juga sudah mulai banyak tapi akhirnya waktu itu antara impor dan perdagangan dalam negeri ini harus dijaga kentingan pertanian dan kepentingan konsumsi," katanya.

Intinya kata dia, Kementerian Perdagangan perlu banyak bekerja sama dengan berbagai kementerian atau lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Tak hanya itu, pihaknya juga harus bisa melindungi petani dari gempuran impor produk yang berlebih.

"Kita hanya atur saja tapi beliau (Menteri Pertanian, Syahrul Limpo) juga harus dilindungi. Kalau impor semua juga beliau isa dimarahi petani," pungkasnya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Waspada Krisis Pangan Dunia

Kinerja ekspor Indonesia pada Mei 2022 turun hingga 21,29 persen (mtm) menjadi USD 21,51 miliar. Turunnya nilai tersebut sebagai akibat kebijakan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya yang berlangsung pada 28 April-23 Mei lalu.

Pembatasan ekspor di tengah booming harga komoditas nyatanya tak hanya dilakukan Indonesia saja. Sejumlah negara juga melakukan restriksi terhadap hasil produksinya seperti Ukraina, Rusia, China hingga India. Hal ini yang kemudian menjadi ancaman krisis pangan dunia.

"Kebijakan pembatasan ekspor juga dilakukan berbagai negara hingga akhir tahun," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).

Dia membeberkan Ukraina melarang izin ekspor produk unggas, telur, minyak bunga matahari hingga daging sapi. Kebijakan tersebut berlaku sejak 6 Maret sampai 31 Desember 2022.

"Larangan ini berlaku hingga Desember tahun ini," kata dia.

Hal yang sama juga dilakukan Rusia. Negara yang tengah berkonflik dengan Ukraina ini melarang ekspor gandum, gandum hitam, barkey, jagung, gula dan mesin selama 14 Maret-30 Juni 2022.

Rusia juga melarang ekspor biji bunga matahari dari 1 April-31 Agustus 2022. Sebagai negara eksportir pupuk, Rusia juga tidak mengekspor seja 4 Februari hingga 31 Agustus tahun ini. Begitu juga dengan pupuk nitrogen dilarang ekspor sejak 3 November 2021 hingga 31 Desember 2022.

3 dari 3 halaman

Larangan Ekspor Pupuk China

Larangan ekspor pupuk juga dilakukan China. Negeri tirai bambu ini melarang ekspor pupuk sejak 24 September 2021 hingga 31 Desember 2022.

Sementara itu, larangan ekspor yang dilakukan India hanya pada komoditas gandum. Kebijakan pelarangan tersebut dimulai pada 13 Mei sampai 31 Desember 2022.

Setianto mengatakan berbagai kebijakan larangan ekspor tersebut akan memengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Baik itu kinerja ekspor maupun impor komoditas.

"Ini semua akan memengaruhi neraca perdagangan kita," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.