Menko Airlangga: IKN Nusantara Disiapkan jadi Economic Super Hub

Pembangunan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di IKN dengan memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM.

Menko Airlangga menegaskan pemindahan Ibu Kota diharapkan mampu mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, tak hanya koordinasi dan sinkronisasi antar K/L yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini, tapi juga dukungan seluruh masyarakat Indonesia.

”Saya berada di Titik Nol, Ibu Kota Nusantara. Harapannya semoga segera terbangun sesuai rencana,” ujar Menko Airlangga saat mengakhiri peninjauan.

Peran aktif masyarakat berupa penyampaian informasi, komunikasi publik, dan diseminasi tentang persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan IKN, hingga penyediaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik tentunya juga turut mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan. (map/fsr)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun anggaran  2022-2024 sebanyak Rp 43,73 triliun, yang ditujukan untuk pembangunan prasarana dasar IKN.

“Kami sudah menyurati Menteri Keuangan kebutuhan IKN, karena dalam penyusunan (APBN) 2022 ini tidak termasuk IKN. Kebutuhan semua antara 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Prasarana dasar yang dimaksud diantaranya, pembangunan jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor Wakil Presiden, kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, drainase-drainase. Artinya, anggaran yang diajukan Kementerian PUPR memang  khusus untuk prasarana dasar IKN saja.

Untuk tahun 2022, Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp 5,07 triliun untuk pembangunan prasarana dasar IKN. Namun, kemungkinan anggaran yang diminta tersebut diperkirakan hanya menyerap Rp 4,3 triliun saja.

“Usulan kami pada April kemarin untuk 2022 sebesar Rp 5 triliun (tepatnya Rp 5,07 triliun), tapi sekarang sudah ada beberapa yang sudah lelang waskita karya, dan akan ada beberapa yang lelang Juni ini, maka kemungkinan tidak akan menyerap Rp 5 triliun tapi sekitar Rp 4,3 triliunan, tapi keseluruhan sampai tahun 2024 Rp 43,73 triliun. Ini disiapkan DIPA-nya,” jelas Menteri Basuki.

Adapun dikutip dari paparan Menteri PUPR, dari surat usulan kebutuhan anggaran pembangunan IKN TA 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun ini, rinciannya untuk Ditjen Sumber daya air sebesar Rp 3,25 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 17,11 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 22,25 triliun, dan Ditjen Perumahan sebesar Rp 1,12 triliun.

Sementara, kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2022 sebesar Rp 5 triliun, rinciannya Ditjen Sumber daya air sebesar Rp 0,49 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 1,74 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 2,36 triliun, dan Ditjen Perumahan sebesar Rp 0,48 triliun.

“Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya kebutuhan anggaran sebesar Rp 5,07 triliun dapat dialokasikan dalam DIPA Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022,” tulis Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan mulai dibangun pada semester kedua 2022.

Kini, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tengah merapikan semua perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan di lapangan.  Dia menuturkan hal-hal yang akan dibangun pada awal pembangunan IKN. Pertama adalah jalan-jalan untuk akses logistik. Kedua adalah pembangunan tanah.