Jelang berakhir, Harta Terungkap Lewat PPS alias "Tax Amnesty II" Hampir Rp 200 Triliun

Sementara itu, kebijakan II yang digunakan untuk mengungkapkan harta yang diperoleh tahun 2016 – 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 memiliki lapisan tarif, 18 persen untuk deklarasi dalam negeri.

Kemudian 14 persen untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri, dan tarif terendah 12 persen untuk yang diinvestasikan di SBN/hilirisasi Sumber Daya Alam/Energi Terbarukan. Semua kebijakan berakhir sampai dengan 30 Juni 2022.

Sebelumnya, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama, mengingatkan kepada wajib pajak yang sebelumnya mangkir dari tax amnesty I segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty II.

Yoga menegaskan, agar wajib pajak tidak ragu untuk mengikuti PPS.Dia pun mengingatkan agar wajib pajak memanfaatkan PPS atau tax amnesty II, sebab jika ketinggalan lagi akan dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total nilai harta bersih yang disetorkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II melonjak tajam di Juni 2022. Setelah 15 hari pertama jumlahnya mencapai Rp 89,3 triliun.

Angka ini meningkat sekitar 304 persen dari bulan sebelumnya. Kementerian Keuangan menyebut tak ada faktor khusus yang menyebabkan kenaikan signifikan tersebut.

"Eggak ada faktor yang tiba-tiba," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direkturat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (16/6/2022).

Perlu diketahui, nilai rata-rata dalam 5 bulan terakhir sebesar Rp 20,7 triliun. Sedangkan nilai harta bersih di 15 hari pertama bulan Juni sebesar Rp 83,6 triliun.

Untuk rincian per bulannya, yaitu Rp5,9 triliun di bulan Januari, Rp 9,2 triliun di bulan Februari, Rp 27,6 triliun di bulan Maret, Rp 23 triliun di bulan April Rp 37,6 triliun di bulan Mei, dan Rp 89,3 triliun di bulan berjalan ini.

Ia menerangkan, jika dilihat perolehan sejak awal tahun 2022, ia memandang animonya cukup baik. Meski ada penurunan karena adanya konsentrasi ke SPT Tahunan.

"Sekarang setelah bulan april, SPT selesai, kami pun di DJP dengan gencar melakukan sosialisasi, baik di kantor pusat maupun unit vertikal diadakan pertemuan-pertemuan, gathering, yang dilakukan teman-teman unit vertikal dengan wajib pajak. itu satu sisi," terangnya.

Di sisi lain, ia juga memberikan pemberitahuan lebih lanjut melalui surat elektronik atau email. Di tahap awal ia sudah mengirimkan ke sekitar 1,64 juta peserta.

"Ini yang sedang dalam proses ada sekitar 18 juta nantinya. ini masih proses. yang 18 juta masih dalam proses. karena kan banyak, jadi lama," katanya.

Kendati begitu, ia tak menaruh target kapan langkah itu bisa diselesaikan. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum 30 Juni 2022.

"kita belum bisa mengira karena saya mendapat laporan ada sudah dapat, ada yg belum. 18 juta kan nggak sebentar, jadi baru proses. dan juga kesadaran wajib pajak kan memang biasanya di belakang-belakang, jadi mungkin ini mulai mereka perhatikan karena waktunya tinggal 15 hari," paparnya.

"Makanya saya imbau kepada masyarakat bahwa ini tinggal 15 hari, bisa segera dimanfaatkan PPS ini," imbuhnya.