Cetak Startup Lokal, Kemenkop UKM Gelar Matchmaking Enterpreneur Financial Fiesta

Oleh Tira Santia pada 16 Jun 2022, 14:45 WIB
Diperbarui 16 Jun 2022, 14:45 WIB
Realisasi KUR UMKM Capai 92 Persen
Perbesar
Pengrajin merapikan miniatur ondel-ondel yang siap dijual di industri rumahan kesenian Betawi Raja Ondel-Ondel, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (13/12/2021). Data Kemenkop UKM mencatat realisasi penyaluran KUR kepada UMKM hingga November 2021 sebesar Rp 262,95 triliun. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengadakan sebuah inisiasi penjaringan bagi wirausahawan berbasis inovasi teknologi sebagai bentuk upaya pemberdayaan, serta pengembangan UMKM pada Juni-Desember 2022.

Program bertajuk Matchmaking Entrepreneur Financial Fiesta (EFF), merupakan program penjaringan bagi seluruh wirausaha berbasis inovasi teknologi (Startup) di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi entrepreneur mendapatkan sumber daya pendanaan.

"Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penciptaan wirausaha menuju wirausaha mapan," kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Kegiatan ini menyasar langsung kepada startup pada ekonomi kreatif di 7 sektor strategis pertanian (agrikultur), perikanan, edukasi, kesehatan, pariwisata, maritim, dan logistik.

"Ini dalam rangka agenda pemulihan atau transformatif recovery berfokus pada pengembangan usaha yang ramah lingkungan," kata Azizah.

Menurut Azizah, Program Matchmaking tersebut untuk memfasilitasi wirausahawan Indonesia (inovasi teknologi/startup). "Saya mengajak seluruh stakeholder, wirausahawan, maupun investor, untuk turut serta dalam Program Matchmaking EFF 2022," imbuh Azizah.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Cara Daftar

Halal Park Senayan
Perbesar
Pengunjung melihat produk UMKM dari Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan BNI saat Launching Halal Park di Senayan Jakarta, Selasa (16/4). Halal Park yang akan bertransformasi menjadi Halal Distrik didesain menjadi ekosistem bagi pelaku industri gaya hidup halal di Tanah Air. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Caranya, dengan melakukan registrasi pada 16 Juni 2022 melalui website effstartup.id. Program tersebut terdiri dari 6 tahapan. Pertama, penjaringan 500 startup menjadi 10 wirausaha terpilih hasil kurasi berdasarkan kualifikasi.

Kedua, pelatihan matriks secara daring oleh expert berpengalaman (Metrics Coaching dan Iterasi Coaching).

Ketiga, pendampingan menuju matchmaking oleh para tenaga ahli. Keempat, fasilitasi akses pendanaan lokal dan internasional. Kelima, fasilitasi Startup Showcase bagi pelaku usaha berunjuk gigi di depan para investor. "Dan keenam, berkesempatan bersinergi dengan KemenkopUKM," papar Azizah.

Azizah menambahkan, Program Matchmaking EFF 2022 menjadi salah satu agenda dalam mendukung pemulihan transformatif sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. "Salah satunya mendorong pembiayaan UMKM bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil," pungkas Azizah.


Sederet Tantangan UMKM Indonesia Go Digital

Pemberdayaan UMKM dengan KUR Berbunga Rendah
Perbesar
Pekerja menyelesaikan produksi kulit lumpia di rumah industri Rusun Griya Tipar Cakung, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendongkrak UMKM dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga cukup rendah, yakni 6 persen. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Berdasarkan data rekapitulasi internal Kementerian Koperasi dan UKM, Juni 2022 tercatat jumlah pelaku UMKM terhubung dengan ekosistem digital mencapai 19 juta UMKM.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan nilai transaksi e-commerce pada 2022 sebesar Rp526 triliun.

Dikutip dari bahan KemenkopUKM, Rabu (15/6/2022), belum ada kategori/label khusus untuk membedakan UMKM reseller/produsen pada e-commerce.

Berdasar hasil pengamatan sebagian besar profil UMKM yang menggunakan platform e-commerce untuk berjualan adalah reseller. Dimana 90 persen dari barang yang dijual di e-commerce adalah barang impor.

Saat ini beberapa media sosial yang merupakan platform digital di luar e-commerce juga sudah membuka fitur jual-beli/marketplace, dan belum teridentifikasi sebagai socio commerce, bagian dari PPMSE.

Dalam pengembangan UMKM go digital tentunya tak terlepas dari tantangan dan permasalahan, diantaranya pernah terjadi praktik crossborder ilegal terjadi di e-commerce.

Contohnya fenomena Mr. Hu sempat viral di 2021. Simulasi atas laporan ini menunjukkan dari dari 1 SKU saja negara berpotensi dirugikan lebih kurang Rp 14 miliar.

Kemudian, adanya crossborder ilegal juga berdampak terjadinya predatory pricing. Yaitu, Produk UMKM Indonesia dengan harga lebih tinggi jadi sulit bersaing karena pelaku predatory pricing cenderung memiliki kemampuan manufaktur dan modal lebih kuat.

 


Sebaran Barang Palsu

Permasalahan selanjutnya, maraknya sebaran barang palsu pada PPMSE juga patut diwaspadai. Laporan Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy memasukkan tiga lokapasar yang beroperasi di Indonesia (dari 42 secara global) dalam daftar pengawasan terkait penjualan atau penyediaan barang palsu & aktivitas pembajakan.

KemenkopUKM mencatat tingkat literasi digital Indonesia berdasarkan Indeks Literasi Digital tahun 2021 termasuk ke dalam kategori sedang dengan skor indeks 3,49.

Pilar Digital Culture merupakan pilar dengan skor tertinggi, sedangkan pilar Digital Safety adalah pilar paling rendah. Di sisi lain, UMKM yang adalah 99 persen pelaku usaha di Indonesia juga didominasi oleh pelaku Usaha Mikro.

Tantangan lainnya terkait akselerasi pemerataan akses internet di seluruh Indonesia sebagai fondasi ekonomi digital Indonesia. Berdasarkan data Kominfo tahun 2021 lebih kurang ada sebanyak 12.500 desa di Indonesia belum mendapatkan akses jaringan internet 4G.

Penggunaan internet masih terpusat di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatra(16,63 persen), Sulawesi (5,53 persen) Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,81 persen).

 

 

Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya