Jokowi Tugasi Hadi Tjahjanto Urus Pembebasan Lahan IKN dan Sertifikasi Tanah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus kepada Hadi Tjahjanto yang resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dia kebagian menyelesaikan sertifikasi tanah dan penyediaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mantan Panglima TNI itu berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat," kata dia melansir Antara di Jakarta, kemarin.

Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk merealisasikan target sertifikasi hingga 126 juta bidang tanah pada 2024, bersama dengan pendampingnya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, yang juga baru saja dilantik.

Dia memastikan akan berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah untuk melihat status tanah agar tidak terjadi sengketa.

"Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat. Itu akan segera kita selesaikan," ujar dia.

Selain masalah reforma agraria, ia juga diembani tugas baru oleh Presiden Jokowi, yakni terkait penyelesaian lahan untuk IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang sudah disampaikan tadi, itu agak segera kita selesaikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Adapun Hadi Tjahjanto menjadi satu dari menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu ini bersama dengan Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan.Hadi Tjahjanto ialah Panglima TNI periode 2017—2021.

Dia ditunjuk sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Pelantikan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022.

2 dari 4 halaman

Harta Kekayaan Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN Pengganti Sofyan Djalil

Presiden Jokowi Resmi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Mendag dan Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN — Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai melantik menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Mantan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini (15/6/2022).

Hadi Tjahjanto menggantikan posisi Sofyan Djalil yang sebelumnya Menteri ATR/Kepala BPN

Dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Hadi Tjahjanto tercatat memiliki harta sebesar Rp 20.565.908.278 atau Rp 20,5 miliar. Hal ini berdasarkan laporan harta kekayaan yang dilaporkan pada 7 Juni 2021 saat masih menjadi Panglima TNI.

Tercatat, Hadi Tjahjanto memiliki enam bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Malang. Harta tidak bergerak Hadi ini tercatat senilai Rp 6.970.000.000.

Sementara harta bergerak yang dimiliki Hadi Tjahjanto yaitu empat alat transportasi berupa dua Toyota Innova, satu Honda CRV, dan satu sepeda motor Honda. Empat kendaraannya itu senilai Rp 486.450.000.

Harta bergerak lainnya yang tak dirinci senilai Rp 1.905.000.000. Surat berharga senilai Rp 3 miliar, kas atau setara kas lainnya senilai Rp 8.204.458.276. Hadi tercatat tak memiliki utang.

3 dari 4 halaman

Profil Hadi Tjahjanto, Mantan Panglima TNI yang Jadi Menteri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mereshuffle dua menterinya. Dua tokoh resmi dilantik mengisi kursi tersebut menggantikan menteri sebelumnya. Keduanya yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menempati posisi Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan M Lutfi, dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Hadi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sebelumnya, isu Hadi bakal menjadi menteri mencuat ketika dipanggil Jokowi ke Istana.

Hadi menjelaskan, pemanggilan dirinya saat itu terbilang mendadak, karena dirinya pada Selasa, 14 Juni kemarin sedang berolahraga.

"Baru saja makanya saya ngebut," kata Hadi sebelum bertemu Jokowi di Istana.

"Enggak ada ini baru olahraga, langsung lari saya," sambungnya.

Atas pinangan tersebut, mantan Panglima TNI ini mengaku dirinya belum memikirkan soal dirinya masuk ke kabinet Jokowi.

"Wah belum mikir ke sanalah ya," ujar Hadi.

Berikut sederet jejak rekam mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang namanya disebut-sebut akan menjadi menteri Jokowi:

4 dari 4 halaman

Lulusan Akademi Angkatan Udara 1986

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto — Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. saat memimpin Rapat terkait penanganan Covid-19. (Foto:Istimewa)

Hadi Tjahjanto diketahui menyelesaikan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1986 yang kemudian pada tahun setelahnya menuntuaskan Sekolah Penerbangan TNI.

Karir Marsekal Madya berkelahiran Malang ini dimulai dengan dipercaya untuk mengoperasikan pesawat angkut ringan untuk Operasi Dukungan Udara, SAR terbatas, dan kursus penerbangan pesawat angkut di Skadron Udara 4 pada tahun awal setelah dia dilantik, Juli 1986.

Tujuh tahun berselang, bapak dua anak ini semakin moncer karirnya hingga menjadi Kepala Seksi Latihan Skadron Udara 4 Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh.

Pada tahun 1996, Hadi beralih pada pesawat angkut berat yaitu menjabat sebagai Komandan Flight Ops "A" Flightlat Skadron Udara 32 Wing Udara 2yang harus memimpin pesawat angkut berat masih di tempat yang sama.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko angkat bicara mengenai adanya spekulasi Panglima TNI Marsekal, Hadi Tjahjanto yang akan mendapatkan jabatan baru setelah pensiun. Moeldoko mengaku belum dapat menjawab isu tersebut.