Jokowi Jengkel Kementerian Belanja Barang Impor: Untuk Apa Itu? Coret!

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemukan bermacam-macam alasan jajarannya membeli produk impor. Padahal masih banyak produk dalam negeri yang menurutnya masih layak.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasan banyak sekali. itu yang bapak ibu (APIP dan BPKP) kawal," katanya dalam pembukaan Rakornaswasin BPKP, Selasa (14/6/2022).

Masih terkait hal ini, ia meminta produk-produk impor yang masih ada di e-katalog untuk lebih baik diturunkan. Artinya, prioritasnya terhadap produk dalam negeri.

"Ada 842 produk di dalam e-catalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Coret. 842 itu. drop kalau memang produk di dalam negerinya sudah ada. Untuk apa dipasang di e-catalog? Ini lah tugasnya APIP, tugasnya BPKP," kata dia.

Ia pun mengisahkan kunjungan kerjanya saat ke Wakatobi, Sulawesi Tengah. Ia menemukan banyak produk lokal dengan kemasan yang sudah lebih baik.

Dengan kondisi yang ia temukan, ia menyayangkan masih ada di pemerintahan yang masih memilih membeli produk impor. Padahal, kualitas produk dalam negeri bisa bersaing.

"Saya berikan contoh saja yang mesin jahit loosefeed. coba dilihat harga impor Rp 13 juta, harga dalam negeri Rp 12.800.000, apa sih bedanya? lebih murah jelas. Sudah tutup mata beli yang PDN itu. Enggak ada alasan. jangan ada alasan 'satu warna merah satu warna putih. saya senang warna putih. gak ada. beli yang putih'," katanya.

Kemudian, ia menyebut produk nasal oksigen, kanula pipa oksigen. Harga barang impor Rp 8.300, sedangkan produk dalam negeri harganya Rp 6.900.

Ia juga menemukan alat mekanik impor dengan harga Rp 22.900.000, sedangkan produk lokal di harga Rp 28.000.000. Angka ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan.

"Beli tetap yang PDN, jangan alasannya lebih murah yang impor. nggak. terpaut sedikit tetap beli yang produk dalam negeri. karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. gak ada alasan," tambahnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Jokowi menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2022 di sidang tahunan MPR 2021. Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan target pertumbuhan ekonomi dan pembelanjaan negara di 2022.

2 dari 4 halaman

Jokowi Jengkel

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Penghapusan Penggunaan Merkuri — Presiden Jokowi berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/3). Rapat itu membahas mengenai penghapusan penggunaan merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, ia mengisahkan pengalamannya 5 tahun lalu. Ia meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli pipa. Namun ia mendapat alasan tak adanya spesifikasi yang sesuai.

"Saya saat itu 'apa sesulit ini membuat pipa?', eh saya ke pabrik pipa pak semuanya ada pak. bapak mau cari apa ada, ukuran apa ada, kualitas apa ada. ini kita ekspor semuanya pak ke jepang ke Amerika Serikat ke Eropa. loh loh loh yang orang sana beli produk pipa kita malah kita beli impor. ini kan sekali lagi kita ini orang pintar-pintar tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali," paparnya.

"Ini yang harus dikawal, yang harus diawasi. dan sya minta ini betul2 berhasil. sehingga bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja kita menjadi semakin banyak," tambah Jokowi.

Ia mengasumsikan, dengan pembelian produk dalam negeri, pabrik yang biasanya memproduksi 1000 barang, akan meningkat hingga 10.000 barang. Hal ini terjadi jika pemerintah daerah melakukan pemesanan.

"Mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya, artinya pasti juga tambah tenaga kerja. Pasti dia akan investasi gak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN, APBD itu bisa mentrigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan ya caranya seperti ini," tuturnya.

3 dari 4 halaman

Jokowi Geram: Bodoh Sekali Kita Pajak Rakyat Dipakai Belanja Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Kabinet Pengarahan Presiden dan APBN 2022 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 17 November 2021. (Dok Sekretariat Kabinet RI)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) nampak geram masih banyak kementerian dan lembaga belanja produk impor. Padahal, kata dia banyak produk lokal yang masih bisa dimanfaatkan.

Ia mengaku sedih uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) malah dipakai untuk belanja produk luar negeri. Padahal, mengumpulkannya diakui sulit.

"ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh Badan, PPh perorangan, PPh karyawan, bea ekspor, dari PNBP dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah kemudian belanjanya belanja produk impor. bodoh sekali kita. maaf. kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita. saya harus ngomong apa adanya," katanya dalam pembukaan Rakornaswasin BPKP, Selasa (14/6/2022).

4 dari 4 halaman

Nilai Tambah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendapatkan telepon dari perdana menteri satu negara. Kepala negara tersebut meminta Indonesia kembali mengekspor minyak goreng ke negaranya. — Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana, Selasa (14/6/2022). Seorang perdana menteri menelepon Jokowi untuk meminta dikirimkan minyak goreng.

Dengan tidak membeli produk lokal, kata dia, berarti nilai tambah dari produk tersebut masuk ke negara lain. Padahal secara jelas ia mendorong adanya nilai tambah ke tanah air.

"ini APBN loh. ini uang APBD loh. belinya produk impor. nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain apa nggak bodoh orang kita ini?," tanyanya.

Lebih lanjut ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut mengawal dengan ketat. Pengawasan ditujukan pada program-program terkait pembelian produk dalam negeri.

"Saya minta APIP BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. belanja produk dalam negeri harus berhasil," tegasnya.