Kejar Net Zero Emission, RI Siap Gelar Tri Hita Karana saat KTT G20

Oleh Tira Santia pada 11 Jun 2022, 17:00 WIB
Diperbarui 11 Jun 2022, 17:00 WIB
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Sanur, Bali, Sabtu (11/6/2022).
Perbesar
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Sanur, Bali, Sabtu (11/6/2022).

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) , Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta Yayasan Tri Hita Karana akan menyelenggarakan Tri Hita Karana (THK) Forum, pada gelaran G20 November.

Acara ini diharapkan bisa merealisasikan berbagai komitmen multi pihak, untuk mendukung climate action sekaligus mengisi gap pendanaan untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di negara berkembang.  

"LPS bersama Kemenko Marves membantu mengkoordinasikan, mempersiapkan substansi dan teknis persiapan, agar THK forum lebih siap dan sukses pada November nanti. Ada dua jenis deliverables, yang pertama key launches dan ke 2 investment outcome," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Sanur, Bali, Sabtu (11/6/2022).      

Menko Luhut mengatakan pada rangkaian kunjungannya ke Jerman bulan lalu, ia mendapat respon positif atas komitmen dan langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah guna menyiapkan energi transisi dalam mencapai target net zero emission pada tahun 2060, termasuk Global Blended Finance.    

"Global Blended Finance ini menarik. makin banyak pihak yang memahami bahwa negara-negara berkembang sangat membutuhkan Global Blended Finance ini. THK forum juga bisa menjadi kesempatan untuk mendorong komitmen negara-negara anggota G7 yang telah meluncurkan pendirian wadah kerjasama Internasional yang terbuka bagi negara-negara non G7 yakni Climate Club," kata Menko Luhut.      

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Net Zero Emission

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat (10-06-2022).
Perbesar
Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat (10-06-2022).

Climate Club ini menurut Menko Luhut akan mendukung negara-negara berkembang dalam transisi net zero emission dengan membuka akses pendanaan, green technology, technical assistance dan best practice. Climate Club juga akan mengedepankan isu2 climate financing, food security, global financing, dan ocean.   

THK Forum menurut Ketua LPS, menjadi ajang yang bisa menyatukan G7 dan G20 bersama untuk membuat program terkait emisi dan climate action, pihaknya percaya dengan penyelenggaraan THK forum pada 13-14 November 2022 dapat mencapai target komitmen global climate action on SDG's.   

"Kami saat ini melakukan komunikasi dan rapat-rapat yang intens, karena menurut kami ada beberapa strategi pendanaan seperti pendanaan pertanian dan pendanaan ekonomi biru yang mengelola pendanaan sumber daya ikan dan kawasan konservasi perairan dan ekosistem laut - yang penting untuk diangkat di acara ini,"  kata Purbaya.      

Menko Luhut menyambut baik wacana ini. "Kita selama ini tidak pernah fokus pada bidang pertanian, karena data dari pusat dan daerah yang masih belum sesuai. Saya ingin pada forum ini nanti Toba, Kalteng, Kaltara, Sulawesi dan Papua - sesua dengan tugas yang diembankan kepada saya-  sudah bisa dimasukkan pada pendanaan pertanian agar kita mempunyai platform bagi masuknya para investor," kata Menko Luhut.


Lewat Transisi Energi G20, RI Ajak Negara Maju Capai Net Zero Emission

Hadapi Global Warming, Mesin Penghisap Emisi Karbon Kini Dibangun
Perbesar
Emisi karbon merupakan kunci penting untuk menghindari perubahan iklim saat ini. Solusinya adalah mesin penghisap karbon di Swiss. (Pixabay)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meluncurkan Transisi Energi G20 pada hari ini, Kamis (10/2/2022). 

Forum ini diharapkan menjembatani fokus Indonesia mendorong negara maju dan berkembang pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi serta memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan.

Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.

"Transisi Energi G20 diharapkan akan menghasilkan hasil persidangan G20 yang lebih konkrit guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan, serta transisi energi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan," kata Arifin dalam sambutannya.

Pada pilar transisi energi, imbuh Arifin, akan mengangkat tiga isu prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. "Dengan urgensi tiga isu ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi," jelasnya.

Melalui forum ini pula, Indonesia mampu menghimpun komitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai target global pada akses energi yang ditargetkan Agenda 2030 sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Hasil Utama atau Lighthouse Deliverable inilah yang diharapkan oleh Presidensi Indonesia sebagai tindak lanjut aksi-aksi pasca COP26 dan Presidensi G20 sebelumnya, dalam rangka mencapai Karbon Netral, yang Indonesia telah targetkan pada 2060, atau lebih cepat lagi dengan dukungan riil dari komunitas internasional," jelas Arifin.


Harus Berkeadilan

Ilustrasi emisi karbon (unsplash)
Perbesar
Ilustrasi emisi karbon (unsplash)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan aksi transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan serta berdampak negatif pada sosial-ekonomi masyarakat.

"Perubahan paradigma pasti akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan lainnya. Jadi, kita ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus dibantu, yang sudah siap silahkan jalan sendiri selagi membantu yang belum mampu," ungkap Luhut.

Sebagai bagian dari implementasi transisi energi di Indonesia, pemerintah akan terus mendorong lahirnya industri yang lebih hijau dan mendorong kontribusi swasta maupun filantropi melakukan pendanaan inovatif.

"Ini harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat. Ini yang akan kita bangun di G20 Indonesia. Inilah yang kita maksud dengan global deal," tegas Luhut.  

Infografis Cuaca Ekstrem, Jakarta Siaga Banjir Besar? (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Cuaca Ekstrem, Jakarta Siaga Banjir Besar? (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya