BKN Minta Instansi Segera Angkat CPNS yang Sudah Jalani 1 Tahun Percobaan

Oleh Arief Rahman Hakim pada 10 Jun 2022, 17:15 WIB
Diperbarui 10 Jun 2022, 17:15 WIB
Ribuan Pelamar Ikuti Tes CPNS Kemenkumham
Perbesar
Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat menjawab soal dengan sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menindaklanjuti belum diangkatnya CPNS menjadi PNS yang melebih masa percobaan satu tahun di beberapa Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi untuk menyelesaikan status dan kedudukan CPNS yang sudah menjalani masa percobaan 1 tahun dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS.

“Imbauan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih dari 1 Tahun,” terang Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, dikutip dari keterangan tertulis Jumat (10/6/2022).

Adapun kriteria pengangkatan CPNS menjadi PNS yang dimuat dalam SE BKN 10/2022, yakni:

- CPNS yang melewati masa percobaan 1 tahun dan dinyatakan lulus dalam pelaksanaan pelatihan prajabatan sesuai kualifikasi yang ditetapkan dalam UU ASN namun belum diangkat menjadi PNS

- Jika pelaksanaan pelatihan prajabatan CPNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah CPNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan.

Sebagai mekanisme dan prosedur pengangkatan CPNS yang melebihi 1 tahun masa percobaan dan telah lulus pelatihan prajabatan, BKN meminta PPK Instansi untuk mengusulkan penetapan pengangkatan CPNS yang telah lulus prajabatan dan lulus tes kesehatan lebih dari 1 tahun kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan bukti dukung sesuai pedoman dalam SE BKN 10/2022.

Berdasarkan usulan dari PPK tersebut, BKN akan menetapkan rekomendasi pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS sesuai dengan persetujuan pengangkatan CPNS lebih dari 1 tahun.

Setelah PPK Instansi memperoleh hasil rekomendasi pengangkatan yang ditetapkan BKN, PPK menetapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS menjadi PNS bagi yang telah dinyatakan memenuhi syarat; dan SK Pemberhentian CPNS bagi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Terakhir, keputusan PPK wajib disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN paling lambat 30 hari sejak tanggal penetapan SK.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


BKN Terbitkan 111.813 NIP CPNS 2021 per 3 Juni 2022

Melihat Tes SKD CPNS di Jakarta
Perbesar
CPNS saat mengikuti SKD di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Senin (27/1/2020). Tes SKD CPNS Tahun Anggaran 2019 diselenggarakan mulai 27 Januari hingga 28 Februari 2020 dengan jumlah peserta memenuhi syarat (MS) untuk mengikuti SKD sebanyak 3.364.868 orang. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pembaharuan jumlah Nomor Identitas PNS atau NIP CPNS 2021. Menurut data per Jumat, 3 Juni 2022 tercatat ada sebanyak 111.813 NIP yang diterbitkan.

Data terbaru ini juga disampaikan BKN melalui seluruh akun media sosialnya, seperti Instagram, Twitter hingga Facebook, Jumat (3/6/2022).

Peserta juga dapat mengecek update penerbitan NIP setiap minggunya melalui link https://s.id/UpdateNIP_NIP3K2021.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama menyampaikan, jumlah penerbitan NIP ini masih di bawah total peserta CPNS 2021 yang lolos seleksi. Salah satu alasannya, masih banyak peserta yang belum melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).

"Tidak semua yang lulus mengisi DRH. Jadi yang pasti akan diusulkan ialah yang mengisi DRH. Perbedaan angka juga ialah karena ada yang mengundurkan diri," jelas Satya kepada Liputan6.com.

Adapun total usul masuk pengajuan NIP yang dilakukan 491 instansi pusat dan daerah yakni sebanyak 112.018. Namun hingga 3 Juni ini, baru 111.813 NIP yang telah diterbitkan.

Dengan catatan, belum tentu seluruh CPNS yang berhak memperoleh NIP tersebut bisa langsung mendapatkannya. Pasalnya, BKN masih terus menerima usul masuk NIP dari seluruh instansi yang perlu proses pembetulan.


Menteri PARB: Sanksi Denda PNS Mundur Tak Diatur UU Tapi Masing-Masing Kementerian

800 Peserta Ikuti Tes SKD CPNS
Perbesar
Peserta mengikuti proses Tes Standar Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di BKN, Jakarta, Kamis (2/9/2021). Sebanyak 800 peserta mengikuti tes yang dibagi dua sesi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyoroti aturan pemberian sanksi denda uang bagi CPNS yang mengundurkan diri. Hal ini dilakukannya pasca adanya kurang lebih 100 CPNS 2021 dari bermacam instansi yang mengundurkan diri setelah Nomor Identitas PNS (NIP) diterbitkan.

Tjahjo menjelaskan, terdapat tiga aturan rekrutmen CPNS yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021, dan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018.

Dari ketiga beleid tersebut, diatur berupa sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASB untuk satu periode berikutnya bagi pelamar yang sudah diangkat menjadi CPNS dan sedang menjalani masa percobaan (pelatihan dasar).

"Sanksi berupa pembayaran denda bagi CPNS yang mengundurkan diri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan," tegas Tjahjo dalam pesan tertulisnya, Selasa (31/5/2022).

Namun memang, beberapa instansi memberikan sanksi berupa pembayaran denda kepada CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan. Atau, pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan NIP yang mengundurkan diri.

"Beberapa instansi dalam membuat pengumuman tidak mencantumkan adanya sanksi berupa pembayaran denda apabila CPNS mengundurkan diri, contohnya Kementerian Luar Negeri," imbuh Tjahjo.

 


Denda

Adapun sanksi berupa pembayaran denda dilakukan antara lain karena: formasi menjadi tidak terisi, karena tidak bisa digantikan oleh pelamar lain, berpotensi merugikan keuangan negara karena anggaran negara yang digunakan untuk proses seleksi CPNS relatif tinggi, menghilangkan kesempatan peserta lain yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

Pemberlakuan sanksi berupa pembayaran denda bagi CPNS yang mengundurkan diri pada dasarnya dimungkinkan dalam rangka mengurangi potensi kerugian negara lantaran tidak terisinya formasi oleh pelamar yang dinyatakan lulus.

"Dalam praktiknya pemberlakuan sanksi bagi para pelamar pekerjaan yang mengundurkan diri dalam kurun waktu tertentu juga dilakukan disektor-sektor yang lain seperti swasta dan BUMN," ujar Tjahjo.

Infografis Cara Daftar CPNS 2019
Perbesar
Infografis Cara Daftar CPNS 2019. (Liputan6.com/Lois Wilhelmina)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya