Bangun IKN Nusantara, Menteri PUPR Minta Anggaran Rp 43,73 Triliun

Oleh Liputan6.com pada 09 Jun 2022, 18:29 WIB
Diperbarui 09 Jun 2022, 18:29 WIB
Titik 0 IKN
Perbesar
Titik Nol IKN Nusantara yang kini disulap menjadi lebih cantik. (foto: Abdul Jalil)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp43,73 triliun dari tahun 2022-2024 untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara atau IKN Nusantara.

"Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Kamis (9/6/2022).

Basuki menjelaskan pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun.

Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun.

"Ada beberapa yang sudah lelang di Cipta Karya, ada yang lelang Juni ini. Kemungkinan tidak akan menyerap Rp5 triliun, tapi sekitar Rp4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai 2024 sekitar Rp43,73 triliun, ini juga disiapkan DIPA-nya," katanya.

Namun, Basuki menegaskan bahwa Kementerian PUPR hanya bertugas untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru.

"Kami hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar, yaitu jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor kementerian koordinator dan Kementerian Sekretaris Negara," katanya.

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Tahap Pembangunan

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi
Perbesar
Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Selain itu, Kementerian PUPR juga bertugas untuk pengerjaan air baku dan drainase.

Pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara ditargetkan selesai pada tahun 2024. Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.

Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.

Ada pun Kementerian PUPR menyatakan pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022 agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan telah berada di Nusantara.


Dibangun Tahun Ini, Anggaran IKN Nusantara Belum Cair

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bendungan Salah satu fungsi bentungan ini untuk mencegah banjir di IKN Nusantara (Dok PUPR)
Perbesar
Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bendungan Salah satu fungsi bentungan ini untuk mencegah banjir di IKN Nusantara (Dok PUPR)

Sebelumnya, Pemerintah akan memulai pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2022 ini. Namun, alokasi anggaran untuk pembangunan itu masih belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya sudah menyusun sokongan dana negara untuk fase awal proyek IKN di tahun ini. Namun, ia belum merinci berapa besaran pagu yang disiapkan untuk itu.

"Jadi alokasi yang kemarin itu sebenarnya sudah kita susun. Tapi yang saya tau hanya PUPR, PUPR sudah minta ke Kemenkeu tapi duitnya belum ada sampai sekarang. Di dipa kita enggak ada," ujar Diana saat ditemui di ICE BSD, Selasa (7/6/2022).

Kendati begitu, Kementerian PUPR tetap harus sudah memetakan rencana pembangunan IKN Nusantara untuk periode 2022-2024. Beberapa pembangunan awal yang bakal segera dilaksanakan seperti infrastruktur jalan, jaringan air, hingga Istana Negara.

"Sebelum istana harus ada land development dulu. Karena di sana enggak bisa langsung dibangun, kita harus melakukan land development dulu. Kemudian kantor kemenko kemenkeu dan juga di sumbu kebangsaan," terangnya.


Pembangunan Fisik

Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. (Dok Kementerian PUPR)
Perbesar
Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. (Dok Kementerian PUPR)

Guna memulai pembangunan fisik pada tahun ini, Kementerian PUPR juga sudah memulai proses lelang untuk beberapa proyek pengerjaan. Namun Diana belum mau merinci hal tersebut.

"Pokoknya, bulan ini nanti harus udah mulai lelang. Kita tunggu saja," imbuh dia.

Di luar infrastruktur dasar seperti jalan, pembangunan IKN Nusantara di tahun ini juga akan menggarap konstruksi bangunan seperti perumahan dan kantor pemerintah.

"Yang jelas kita sudah meninta Kemenkeu, tapi dana itu belum masuk ke dipa kita. Dana yNg diminta cukup banyak, tapi dari totalnya nambah sekitar sampai Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun," kata Diana. 

Infografis Prosesi dan Perkemahan Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Prosesi dan Perkemahan Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya