Serahkan Santunan Rp 2,2 Miliar, Ma'aruf Amin Ingatkan Pentingnya BPJAMSOSTEK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) senilai 2,2 miliar kepada 10 pekerja di Surabaya. Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan Ma’ruf Amin di Kendari Sulawesi Tenggara.

Santunan yang diserahkan Ma’ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Kematian (JKM), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa, hingga manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Pemerintah berharap, segala usaha dan pemberdayaan yang dilakukan berbagai pihak ini, akan mampu meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan penerima manfaat," katanya, Kamis (9/6/2022).

Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan Mei 2021 hingga Mei 2022 di Provinsi Jawa Timur senilai Rp6,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 523 ribu lebih kasus. Sedangkan untuk bantuan beasiswa pendidikan anak dengan periode yang sama sebesar Rp31,3 Miliar untuk 10.514 anak.

Sementara, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.

“Hari ini diserahkan santunan manfaat program BPJAMSOSTEK secara simbolis kepada 10 peserta kami di Surabaya, manfaat diberikan kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia hingga bagi peserta yang mengalami PHK,” terang Anggoro.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

“Bapak Presiden melalui instruksinya meminta seluruh pihak untuk mengoptimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia, yang artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi,” jelas Anggoro.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hari ini merayakan hari ulang tahunnya (HUT) ke-42. Bersamaan dengan itu, mereka mengumumkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berganti nama menjadi BP Jamsostek.

2 dari 4 halaman

Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi

20160504- BPJS Ketenagakerjaan-Jakarta- Fery Pradolo — Petugas melayani warga pengguna BPJS di di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Salemba, Jakarta, Rabu (04/5). BPJS mencatat ada 19 juta tenaga kerja yang telah terdaftar dalam empat program di BPJS Ketenagakerjaan.(Liputan6.com/Fery Pradolo)

Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Jawa Timur per April 2022 masih berada pada kisaran 27 persen.

“Kami mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja yang sedang bekerja hingga keluarganya yang menanti di rumah dapat menjalaninya dengan tenang, dan tentu saja berujung pada masyarakat Jawa Timur yang lebih produktif dan sejahtera,” tutur Anggoro.

Sementara itu di tempat terpisah, kepala kantor cabang BPJamsostekTangerang Cikokol, Ishak mengajak kepada seluruh stakeholder baik pemerintah daerah, pengusaha, federasi-serikat pekerja atau buruh dan tokoh masyarakat agar secara bersama-sama memberikan kesadaran kepada masyarakat pekerja akan pentingnya perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dengan adanya kepatuhan tersebut maka diharapkan tidak ada lagi seorang pekerja disebuah perusahaan yang belum terlindungi oleh program Jaminan sosial ketenagakerjaan, "katanya.

Penyerahan santunan kepada ahli waris yang diserahkan langsung oleh wapres Bapak KH Ma’ruf Amin merupakan salah satu bukti nyata pemerintah dalam menyejahterakan seluruh pekerja di Indonesia.

"Santunan yang diberikan sangat bermanfaat bagi ahli waris. Pentingnya keikutsertaan diri dalam program BPJamsostek adalah hal dasar yang wajib dimiliki seluruh pekerja," kata Ishak.

3 dari 4 halaman

BPJS Ketenagakerjaan Syariah Sudah Hadir di Aceh

FOTO: Pencairan JHT Sebelum Aturan Baru Diberlakukan — Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Nasabah masih dapat mencairkan dana JHT meski belum menginjak usia 56 tahun sebelum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 diberlakukan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Provinsi Aceh telah menerapkan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Syariah. Layanan ini akan dikembangkan ke beberapa provinsi lainnya.

"Pada klaster Industri Keuangan Syariah, opsi layanan Syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh," kata Sri Mulyani usai Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Ruang Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Layanan yang sama juga akan diterapkan di beberapa provinsi lainnya seperti, Sumatera Barat, Riau dan Jawa Barat. Apalagi KNEKS akan diperluas hingga ke setiap daerah.

"Nanti komite daerah ekonomi syariah sudah dan akan dibentuk ini. (Sehingga) akan makin mempercepat memberikan dukungan lebih nyata untuk layanan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

Atas ujicoba tersebut Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati opsi syariah ini. Selain itu, inisiatif penggunaan skema KPBU Syariah juga terus didorong sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

Saat ini, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian PUPR sejak 2015 hingga Februari 2022 mencapai Rp 10,62 triliun. Kementerian PUPR juga telah menyampaikan shortlist tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU Syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp 3,8 triliun, Rp 883 miliar dan Rp 770 miliar.

"Terkait program konversi BPD, Pemda Riau saat ini sedang melakukan konversi Bank Riau Kepri berbasis Syariah," kata dia.

4 dari 4 halaman

Data Ekonomi Syariah

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan dalam rangka mempercepat Indonesia sebagai negara produsen produk halal, pihaknya akan membuat kelembagaan KNEKS di berbagai daerah. Agar, pemerintah memiliki data ekonomi syariah yang lebih lengkap.

"Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun komoditi daerah ekonomi dan keuangan syariah di seluruh provinsi," kata dia.

"Sudah ada sekarang itu adalah di Sumatera Barat, akan ada di Riau, Jabar dan Jatim dan akan terus dikembangkan," sambungnya.