Transformasi Digital Sukses Hemat Belanja Negara Rp 612,5 Miliar Selama Pandemi

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah banyak menghemat anggaran setelah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas negara.

Salah satunya melalui implementasi New Way Of Working (NWOW) dan menuntut pengelolaan anggaran sesuai prinsip value for money. Dia menyebut negara berhasil menghemat hingga Rp 612,5 miliar pada tahun 2020-2022 setelah melakukan transformasi digital.

“Kami mencapai Rp 612,45 miliar efisiensi belanja birokrasi untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 karena kita mengadaptasi mengubah cara kerja ini, ini karena tadi new way of working dan pengendalian belanja birokrasi,” kata Sri Mulyani dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Kamis (9/6).

Banyaknya rapat yang dilakukan secara daring atau online mampu memangkas anggaran belanja. Berbagai rapat yang semula dilakukan secara fisik, kini bisa dilakukan dengan menggunakan software yang kolaboratif.

Bahkan Kementerian Keuangan dapat melakukan efisiensi hingga mencapai Rp 161,7 miliar pada belanja untuk software, penggunaan media, dan efisiensi anggaran.

Implementasi aplikasi NADINE (Naskah Dinas Elektronik) di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap penurunan kebutuhan supplies, ATK, serta biaya pengiriman surat dinas/pos. Untuk belanja TIK dengan dilakukan konsolidasi dan merancang kembali sistem perencanaan penganggaran.

Konsolidasi dari perangkat TIK di seluruh unit eselon I dari mulai pengadaan dan yang lain-lain menyebabkan kemampuan margin dan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih kompetitif.

"Konsolidasi belanja TIK di tingkat Kementerian Keuangan menghasilkan optimalisasi anggaran hingga mencapai mendekati Rp 70 miliar,” lanjut Sri Mulyani.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kabar gembira di tengah pandemi muncul pada kuartal II tahun 2021. Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakini pencapaian menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi...

2 dari 3 halaman

Penggunaan Aplikasi

Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, penggunaan aplikasi ini berdampak pada adanya efisiensi SDM/pegawai. Sehingga SDM yang sebelumnya melakukan pekerjaan administrasi persuratan dapat dioptimalisasikan untuk penyelesaian pekerjaan yang lebih strategis.

"Dari sisi anggaran, dengan adanya implementasi aplikasi NADINE ini terdapat efisiensi sebesar Rp 132,72 miliar," kata dia.

Adanya pandemi mendorong percepatan Implementasi ruang kerja masa depan di Kementerian Keuangan, yang berupa Activity Based Workplace (ABW), satellite office, flexible working space (FWS), dan flexible working arrangement (FWA).

Pada awal implementasinya di tahun 2021, kebijakan ini berdampak positif terhadap efisiensi penggunaan ruang kerja dan penurunan kebutuhan sewa gedung kantor sebesar Rp 14,35 miliar.

3 dari 3 halaman

Sistem Penggajian

FOTO: Menkeu dan Kepala Bappenas Rapat Kerja dengan DPR Terkait RAPBN TA 2023 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (8/6/2022). Rapat tersebut terkait pengambilan keputusan mengenai asumsi dasar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sri Mulyani mengatakan saat ini pihaknya menggunakan sistem penggajian yang share service secara tersentralisasi. Tujuan sentralisasi dari gaji dan tukin yang dibayarkan akan mendapatkan pengelolaan belanja pegawai dan meminimalkan potensi kekurangan belanja pegawai di satker tertentu.

"Jadi ini semuanya based on database dari SDM di Kementerian Keuangan yang tersentralisasi di Sekretariat Jenderal untuk seluruh satker kita," kata dia.

Hal inilah yang menyebabkan efisiensi biaya pengelolaan belanja pegawai mencapai Rp 9,46 miliar . Sebab jumlah satuan kerja dan jumlah untuk mengurus pengajiannya menjadi sangat bisa diminimalisir.

Dia menambahkan Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan skala prioritas pengalokasian anggaran, khususnya belanja modal.

Prioritas belanja modal lebih diarahkan pada pemenuhan TIK strategis, kontrak tahun jamak, serta belanja modal yang mendukung pelaksanaan tusi utama. Sehingga adanya kebijakan ini maka pengalokasian anggaran dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Infografis Ekonomi Indonesia di Tengah Wabah Corona (Liputan6.com/Abdillah)

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Transformasi Digital
belanja negara